>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri >> Menteri Dalam Negeri
Daftar Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Jenis Judul Catatan
66 2011 Peraturan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | Lampiran |
53 2011 Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah | Lampiran I | Lampiran II | Lampiran III
51 2011 Peraturan Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Provinsi Jawa Timur Sebagai Daerah Penghasil Sumber Daya Alam Sektor Minyak Bumi Dan Gas Bumi
47 2011 Peraturan Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012
| Lampiran |
40 2011 Peraturan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja | Lampiran |
36 2011 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
| Lampiran I | Lampiran II |
34 2011 Peraturan Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Lampiran |
33 2011 Peraturan Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
32 2011 Peraturan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
31 2011 Peraturan Pedoman Pedoman kode Etik Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
29 2011 Peraturan Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila
24 2011 Peraturan Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
21 2011 Peraturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11 2011 Peraturan Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di lingkungan kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Dan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7 2011 Peraturan Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
2 2011 Peraturan Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

66

2010

Peraturan

Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011

56 2010 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
55 2010 Peraturan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
54 2010 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
| Lampiran I | Lampiran II | Lampiran III | Lampiran IV | Lampiran V | Lampiran VI | Lampiran VII |
53 2010 Peraturan Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah
52 2010 Peraturan Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
51 2010 Peraturan Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011
50 2010 Peraturan Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
49 2010 Peraturan Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
47 2010 Peraturan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya | Lampiran |
46 2010 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010 | Lampiran I | Lampiran II |
43 2010 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
42 2010 Peraturan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota
41 2010 Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri
| Lampiran I | Lampiran II |
39 2010 Peraturan Badan Usaha Milik Desa
38 2010 Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja
37 2010 Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
36 2010 Peraturan Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik
35 2010 Peraturan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
34 2010 Peraturan Pelimpahan Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
31 2010 Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan
30 2010 Peraturan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Di Wilayah Laut
29 2010 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
28 2010 Peraturan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (Rpjmn) 2010-2014
27 2010 Peraturan Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
26 2010 Peraturan Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja
25 2010 Peraturan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
23 2010 Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru
22 2010 Peraturan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya
21 2010 Peraturan Pedoman Evaluasi Daerah Otonomi Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
20 2010 Peraturan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
19 2010 Peraturan Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
18 2010 Peraturan Pdoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serrta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
16 2010 Peraturan Rencara Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014
15 2010 Peraturan Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian Peraturan Bersama Mendagri dan Menkes
14 2010 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Banjar Dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
13 2010 Peraturan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
12 2010 Peraturan Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain
11 2010 Peraturan Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
9 2010 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
8 2010 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Grobogan Dengan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah
7 2010 Peraturan Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah
6 2010 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah
5 2010 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Temanggung Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
4 2010 Peraturan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
3 2010 Peraturan Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri
2 2010 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah Dan Pakar Keuangan
1 2010 Peraturan Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional | Lampiran 1 | Lampiran 2 |

77

2009

Peraturan

Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah

76 2009 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah
73 2009 Peraturan Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
72 2009 Peraturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
71 2009 Peraturan Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun 2010
68 2009 Peraturan Pembentukan Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
67 2009 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah
54 2009 Peraturan Tata Naskah Dinas FiLingkungan Pemerintahan Daerah
52 2009 Peraturan Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah Dari Sektor Pertambangan Dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009
44 2009 Peraturan Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
43 2009 Peraturan Pedoman Pelayanan Kepala Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
36 2009 Peraturan Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
35 2009 Peraturan Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Perpres No 112/2006 - Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
34 2009 Peraturan Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Perpres No 13/2009 - Koordinasi PenanggulanganKemiskinan
33 2009 Peraturan Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah
31 2009 Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
30 2009 Peraturan Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan Bagi Calon Camat
27 2009 Peraturan Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
25 2009 Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
24 2009 Peraturan Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
23 2009 Peraturan Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah
16 2009 Peraturan Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah
15 2009 Peraturan Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Nonpemerintah
11 2009 Peraturan Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
10 2009 Peraturan Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaaan Pemilihan Umum
9 2009 Peraturan Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah
8 2009 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7 2009 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
6 2009 Peraturan Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
5 2009 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Semarang Dengan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah
4 2009 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3 2009 Peraturan Batas Daerah Kabupaten Bangka Barat Dengan Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2 2009 Peraturan Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat
1 2009 Peraturan Organisasi dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri >> Lampiran
359 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan
358 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan
357 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Usaha Jasa Perjalanan Wisata
356 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
355 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Restoran
354 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Hotel
353 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
352 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang
351 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai Dan Penyeberangan Dalam Kabupaten Banyuasin
350 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet
223 2009 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar

65

2008

Peraturan

Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi Dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

62 2008 Peraturan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota
55 2008 Peraturan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
46 2008 Peraturan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
38 2008 Peraturan Pnerimaan dan Pemberian Bantuan Oraganisasi Kemasyarakatan Dari dan Kepada Pihak Asing
32 2008 Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
31 2008 Peraturan Penetapan Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Daerah Penghasil Minyak Bumi Dari Sumur-Sumur Blok Langgak
30 2008 Peraturan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
29 2008 Peraturan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah
28 2008 Peraturan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah
23 2008 Peraturan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008
21 2008 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
20 2008 Peraturan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah
19 2008 Peraturan Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (PDF)  
8 2008 Peraturan Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4 2008 Peraturan Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Lampiran | I | IIA | IIB | III |
1 2008 Peraturan Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan

79

2007

Peraturan

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal)

77 2007 Peraturan Pemberian Izin Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
74 2007 Peraturan Pedoman Pemberian Kemudahan Perizinan dan Insentif dalam Pembangunan Rumah Susun Sederhana di Kawasan Perkotaan
69 2007 Peraturan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
64 2007 Peraturan Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
62 2007 Peraturan Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 TAHUN 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007
61 2007 Peraturan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
60 2007 Peraturan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungann Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (PDF)  (Word)
59 2007 Peraturan Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran A | Lampiran B | Lampiran C | Lampiran D | Lampiran E |
58 2007 Peraturan Uraian Tugas Subbagian dan Seksi Di Lingkungan Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Malang
57 2007 Peraturan Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Diubah oleh Permendagri No 56/2010
54 2007 Peraturan Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu
53 2007 Peraturan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
50 2007 Peraturan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Diubah oleh Permendagri No 21/2008
38 2007 Peraturan Kerjasama Desa
37 2007 Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa
36 2007 Peraturan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah
35 2007 Peraturan Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
31 2007 Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
30 2007 Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
28 2007 Peraturan Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah
27 2007 Peraturan Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana
25 2007 Peraturan Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
24 2007 Peraturan Pedoman Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah Pelaksanaan Ps 28 (2) PP No 79/2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
23 2007 Peraturan Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Ps 28 (3) PP No 79/2005
Diubah oleh Permendagri No 8/2009
22 2007 Peraturan Perubahan Atas Permendagri No 15 Tahun 2007  
21 2007 Peraturan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional  
20 2007 Peraturan Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan AIDS Di Daerah  
19 2007 Peraturan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan  
18 2007 Peraturan Standardisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara  
17 2007 Peraturan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah  
16 2007 Peraturan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
15 2007 Peraturan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum dalam Permendagri No 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 Diubah oleh Permendagri No 22/2007
13 2007 Peraturan Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan  
11 2007 Peraturan Perubahan Atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah  
7 2007 Peraturan Kader Pemberdayaan Masyarakat  
6 2007 Peraturan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal  
5 2007 Peraturan Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan  
4 2007 Peraturan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa  
3 2007 Peraturan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  
2 2007 Peraturan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum  
1 2007 Peraturan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan  

47

2006

Peraturan

Batas Daerah Kabupaten Pasuruan Dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

 
34 2006 Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah  
33 2006 Peraturan Pedoman Umum Mitigasi Bencana 
32 2006 Peraturan Pedoman Administrasi Desa | Lampiran |  
31 2006 Peraturan Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan  
30 2006 Peraturan Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa  
29 2006 Peraturan Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa  
28 2006 Peraturan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan  
27 2006 Peraturan Penetapan dan Penegasan Batas Desa 
26 2006 Peraturan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007  
25 2006 Peraturan Perubahan Atas Permendagri No 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Perubahan Atas Permendagri No 32 Tahun 2005
24 2006 Peraturan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23 2006 Peraturan Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum
22 2006 Peraturan Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
17 2006 Peraturan Lembaran Daerah dan Berita Daerah  
16 2006 Peraturan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah  
15 2006 Peraturan Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah  
13 2006 Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan ke 1: Permendagri No 59/2007
Perubahan ke 2: Permendagri No 21/2011
12 2006 Peraturan Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah
11 2006 Peraturan Komunitas Intelijen Daerah
10 2006 Peraturan Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah
7 2006 Peraturan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Diubah oleh Permendagri No 11/2007
4 2006 Peraturan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri  
2 2006 Peraturan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006 
1 2006 Peraturan Pedoman Penegasan Batas Daerah
>> Lampiran
 
2006 Menteri Agama
Menteri Dalam Negeri
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat 
115 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Bidang Kesehatan  
114 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perkebunan  
113 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Pariwisata  
112 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perikanan  
111 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi  
110 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Izin dan Retribusi Izin Pergudangan di Kabupaten Asahan  
109 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Izin dan Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet  
108 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 09 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair  
107 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pengembilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Daerah Tingkat II Asahan  
106 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha  
89 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Peralatan/Mesin, Peredaran Hasil Hutan dan Usaha Perkebunan  
87 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribui Lalu Lintas Hasil Hutan dan Perkebunan  
55 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang  
50 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 64 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang Yang Melakukan Bongkar Muat  
48 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 19 Tahun 2002 tentang Izin Bongkar Muat Barang  
47 2006 Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Perubahan Perda Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan Kabupaten Langkat terhadap Kendaraan Pengangkut Barang  
46 2006 Keputusan Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan  

35

2005

Peraturan

Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja

32 2005 Peraturan Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Diubah oleh Permendagri No 25/2006
31 2005 Peraturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Diubah oleh Permendagri No 43/2010
30 2005 Peraturan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dari Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah, Pakar Otonomi Daerah Dan Pakar Keuangan Diubah oleh Permendagri No 2/2010
26 2005 Peraturan Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
20 2005 Peraturan Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota DPRD (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Permendagri No 11/2011
12 2005 Peraturan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

6

2004

Peraturan

Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Derah

 
169 2004 Keputusan Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah  
168 2004 Keputusan Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah  
159 2004 Keputusan Pedoman Organisasi Kelurahan 
158 2004 Keputusan Pedoman Organisasi Kecamatan 
153 2004 Keputusan Pedoman Barang Daerah Yang Dipisahkan
152 2004 Keputusan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Permendagri No 17 Tahun 2007
147 2004 Keputusan Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah  

24

2003

Keputusan

Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

 
16 2003 Keputusan Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretari Daerah Kabupaten/Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II Di Lungkungan Pemerintah Kabupaten/Kota  
12 2003 Keputusan Pedoman Penilaian Barang Daerah  
6 2003 Keputusan Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah  

48

2002

Keputusan

Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa

 
47 2002 Keputusan Pedoman Administrasi Desa  
36 2002 Keputusan Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat
35 2002 Keputusan Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dirubah oleh Permendagri No 6 Tahun 2004 - Perubahan Atas Keputusan Mendagri No 35 Tahun 2002
29 2002 Keputusan Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaa Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD
27 2002 Keputusan Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Dirubah oleh Kepmendagri No 35 Tahun 2002
7 2002 Keputusan Nomor Kode Lokasi dan Nomnor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
5 2002 Keputusan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Menggantikan Kepmendagri No 13 Tahun 2001
1 2002 Keputusan Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah
100 2002 Surat Edaran Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

49

2001

Keputusan

Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

41 2001 Keputusan Pengawasan Represif Kebijakan Daerah
17 2001 Keputusan Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur
8 2001 Keputusan Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa
5 2001 Keputusan Penanggulangan Pekerja Anak
800 2000 Keputusan Pembentukan Sub Tim Penataan/Pengalihan Personil/Pegawai Negeri Sipil
118 2000 Keputusan Pembentukan Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
50 2000 Keputusan Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah
48 2000 Keputusan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
47 2000 Keputusan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Propinsi
43 2000 Keputusan Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga
17 2000 Keputusan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalan Negeri dan Pemerintah Daerah
16 2000 Keputusan Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

72

1999

Keputusan

Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang

65 1999 Keputusan Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Permendagri No 31/2006
64 1999 Keputusan Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
63 1999 Keputusan Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
47 1999 Keputusan Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
10 1999 Keputusan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Polisi Pamong Praja (tidak berlaku lagi) Digantikan oleh Permendagri No 35/2005

6

1998

Peraturan

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)


5

1997

Peraturan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

Instruksi Mendagri No 21/1997 - Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No 5/1997
180 1996 Keputusan Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Bagian Penerimaan Pemerintah Daerah Dari Hasil Pungutan Negara Di Bidang Pertambangan Umum

5 1992 Peraturan Rencana Tapak Tanah Dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Izin Undang-Undang Gangguan (Uug)/Ho Bagi Perusahaan Yang Berlokasi Di Dalam Kawasan Industri

474

1989

Peraturan

Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat Pencatatannya


1

1987

Peraturan

Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah


3

1979

Peraturan

Ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas Tanah asal konversi hak-hak barat


97

1978

Keputusan

Penunjukkan Pemuka Agama Sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawsinan Bagi Umat Kristen Indonesia Yang Tunduk Kepada Staatsblad 1933 - 75 jo Staatsblad 1936 - 607 dan Bagi Umat Hindu dan Budha

3 1978 Peraturan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

5

1973

Peraturan

Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah


 
>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri >> Menteri Dalam Negeri
 
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.