Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri - Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri
Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri - Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum

Nomor	Tahun	Pejabat/Instansi	Judul	Catatan
16	2010	Menteri Agama	Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
21	2005		Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk
154	1991		Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991	>> Kompilasi Hukum Islam
1	1978		Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
2	2011	Menteri Dalam Negeri	Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah
21	2007		Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
11	2007		Perubahan Atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
6	2007		Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
1	2007		Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan
				Peraturan Mendagri lainnya ... Peraturan Mendagri dalam bidang pertanahan ditempatkan dalam bagian Peraturan Badan Pertanahan Nasional
1	2011	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi
7	2009		Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
5	2009		Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain
42	2008		Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
26	2008		Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
0042	2005		Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi
1054	2000	Menteri Pertambangan dan Energi	Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api
1519	1999	Menteri Pertambangan dan Energi	Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dalam Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Pertambangan dan Energi
1517	1999	Menteri Pertambangan dan Energi	Pernyataan Diri (Self Declaration) Di Bidang Kinerja Lingkungan Bagi Perusahaan Yang Bergerak Di Sektor Pertambangan dan Energi
1755	1998			Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.: 283.K/2001/1999 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelidikan Umum Dan Eksplorasi Kepada Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral
680	1997		Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
300	1997		Keselamatan Kerja Pipa Minyak dan Gas Bumi
1256	1996		Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Linngkungan (Amdal) untuk kegiatan Pertambangan dan Enegi
1946	1995		Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi
1211	1995		Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum	Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No 336.k Tahun 1996 - Jaminan Reklamasi
103	1994		Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi
06P/0746/	1991		Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalassi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
01	1990		Instalasi Ketenagalistrikan
217	1983		Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Yang Terletak Di Lepas Pantai
M.HH-04.AH.11.01	2011	Menteri Hukum dan HAM	Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Beerdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
M.HH-02.PK.05.06	2010		Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
M.HH-03.GR.01.06	2010		Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
M.HH-01-GR.01.06	2010		Visa Kunjungan Saat Kedatangan	Diubah oleh Permenkumham No M.HH-03.GR.01.06
M.HH-02.AH.01.01	2009		Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan
				Peraturan Menkumham lainnya
37	2007	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata	Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan
67	2004		Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil
5	2010	Menteri Kehutanan	Standar Peralatan Polisi Kehutanan
8	2009		Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.55?Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara
55	2006		Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara	Dirubah dengan Peraturan Menhut No 63/2006
3	2005		Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
52	2001		Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
21	2001		Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10	2000		Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman
8	2000		Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksim Secara Lestari
449	1999		Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-situ) dan Habitat Buatan (Ex-situ)
730	1991		Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Bunaken Manado Tua Arakan Wowon Tulap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Prpinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Seluas + 89.065 Hektar Menjadi Taman Nasional
63	2008	Menteri Kelautan dan Perikanan	Komisi Tuna Indonesia
19	2008		Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan
18	2008		Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wliayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12	2008		Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan
6	2008		Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara
2	2008		Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan
17	2007		Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga
1	2007		Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi
13	2004		Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan
11	2004		Pelabuhan Pangkalan Bagi Kapal Perikanan
10	2004		Pelabuhan Perikanan
8	2004		Tata Cara Pemasukan Ikan Jenis atau Varietas Baru ke dalam Negara Republik Indonesia
7	2004		Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan
3	2004		Pemetapan Pemenang Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2003
2	2004		Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
21	2003		Statuta Sekolah Tinggi Perikanan
46	2002		Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai
33	2002		Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut
18	2002		Renstra Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004
10	2002		Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
1	2002		Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan
60	2001		Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
41	2000		Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat
149	2010	Menteri Kesehatan	Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
68	2010		Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Kesehatan Pemerintah
3	2010		Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
741	2008		Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota
125	2008		Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 \| Lampiran \|
1239	2007		Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 Tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
1419	2005		Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
524	2005		Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 988/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat
1173	2004		Rumah Sakit Gigi dan Mulut
1098	2003		Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
942	2003		Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
715	2003		Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga
1407	2002		Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara
1405	2002		Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
876	2001		Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
1168	1999		Bahan Tambahan Makanan
261	1998		Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
965	1992		Cara Produksi Kosmetika Yang Baik
43	2008	Menteri Keuangan	Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha
39	2008		Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
26	2008		Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
100	2007		Laporan Teknis Dana Pensiun
81	2007		Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
				Peraturan Menteri Keuangan lainnya ...
8	2010	Menteri Komunikasi dan Informatika	Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial
33	2008	Menteri Komunikasi dan Informatika	Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008 - 2011
27	2008		Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
25	2008		Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika
9	2008		Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular
2	2008		Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
43	2007		Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
32	2007		Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
25	2007		Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran
40	2006		Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
37	2006		Perubahan Atas Putusan Menkominfo No 13/P/M.Kominfo/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit
28	2006		Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
27	2006		Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
9	2006		Tata Cara Penetapan Tarif Awal Jasa Teleponi Dasar Dan Perubahan Tarif Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap
8	2006		Interkoneksi
5	2006		Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
9	2009	Menteri Pekerjaan Umum	Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum Untuk Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah \| Lampiran A1 \| Lampiran A2 \| Lampiran B \| Lampiran C \| Lampiran D \| Lampiran E \|
45	2007		Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
	2007		Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Daerah Sempadan Sungai dan Danau
392	2005		Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol
207	2005		Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik
64	1993		Reklamasi Rawa
63	1993		Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai
39	1989		Pembagian Wilayah Sungai
458	1986		Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C	Keputusan Dirjen Pengairan No 176 Tahun 1987 - Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Sungai
362	2004	Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah
17	2003	Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Penetapan Jenis Usaha da/atau Kegiatan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
327	2002	Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah	Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang
67	2008	Menteri Pendidikan Nasional	Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
43	2008		Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
38	2008		Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
17	2008		Perubahan Pertama Atas Peratueran Menteri Pendidikan Nasional Nonor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen
50	2007		Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
				Peraturan Mendiknas lainnya ...
60	2008	Menteri Perdagangan	Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/Per/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
58	2008		Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
57	2008		Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
56	2008		Ketentuan Impor Produk Tertentu
54	2008		Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
49	2008		Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
14	2008		Verifikasi Atau Penelurusan Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
24	2007		Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
24	2006		Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
15	2006		Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
8	2006		Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-Dag/Per/2/2006 Tentang Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
25	2005		Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
359	2004	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Rotan
355	2004	Menteri Perindustrian dan Perdagangan	Pengaturan Ekspor Rotan
34	1980	Menteri Perdagangan dan Koperasi	Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (Rentng)
9	2008	Menteri Perhubungan	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan
8	2008		Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008
1	2008		Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
43	2007		Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H)
14	2007		Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Di Jalan	Peraturan Menteri Perhubungan lainnya ...
18	2009	Menteri Perindustrian	Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru
17	2007		Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian NOMOR: 20/M-IND/PER/5/2006 tentang Penjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
24	2006		Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri
1	2005	Menteri Pertahanan	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan
02	2002		Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara
42	2009	Menteri Pertanian	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010
3	2005		Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian
818	1998		Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha dan atasu Industri Pertanian
51	1997		Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon
375	1995		Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse
110	2009	Menteri Sosial	Persyaratan Pengangkatan Anak
139	2008		Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya Di Lingkungan Departemen Sosial RI
129	2008		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
56	1996		Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat
1	1995		Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana
2	2010	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional
21	2005		Penyelenggaraan Program Pemagangan
68	2004		Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja
5	1999	Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional	Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat
2	1999		Izin Lokasi
1	1999		Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
5	1998		Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
4	1998		Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
2	1998		Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
1	1998		Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997
1	1994		Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
				Peraturan BPN lainnya ...
5	2008	Menteri Negara BUMN	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
59	2004		Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
2	2008	Menteri Negara Koperasi dan UKM	Pedoman Pemberdayaan Business Development Services�Provider (BDS-P) untuk pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
30	2007		Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura
28	2007		Pedoman Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri)
1	2007		Peningkatan Peran Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) (Nota Kesepahaman dengan Mendiknas)
23	2008	Menteri Negara Lingkungan Hidup	Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambanan Emas Rakyat
12	2007		Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usah dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
14	2006		Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
5	2006		Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
252	2004		Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
				Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup lainnya ...
23	2010	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat
70	2011	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63	2011		Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
61	2011		Rekruitmen Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penegak HUkum
33	2011		Pedoman Analisis Jabatan
29	2010		Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14	2009		Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya
220	2008		Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
2	2008		Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
09	2007		Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah
2	2005	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Surat Edaran)	Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
46	2004	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
25	2004	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
38	1999	Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
005	2006	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas	Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
07	2010	Menteri Negara Perumahan Rakyat	Tata Naskah Dinas
02	2006		Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bagi Pegawai Negeri Sipil
06/M/Per/XII/	2011	Menteri Negara Riset dan Teknologi	Penetapan Honor Tenaga Honorer Di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi
03a/M/Per/VI/	2010		Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Pusat peragaan ilmu pengetahuan dan Teknologi \| Lampiran \|
02	2007		Penetapan Honor Tenaga Honorer Di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi
09	2006		Standar Pelayanan Minimum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7	2007	Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007-2010
4	2007		Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangasn AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	2007		Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik

PERATURAN/KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

>> Peraturan Bersama Mendagri, KaBappenas, Menkeu 2010 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014
>> Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM 2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
>> Keputusan Bersama Menakertrans, Menindustri, Mendagri, Menperdag 2008 Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global
>> Keputusan Bersama Mendagri-Menkeu 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007- Nomor 298/Kmk.07/2007 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi
>> Peraturan Bersama 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali
>> Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
>> Keputusan Bersama tentang Hari-Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2009
>> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri