>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri
Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Pejabat/Instansi Judul Catatan

16

2010

Menteri Agama

Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah

 
21 2005 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk  
154 1991 Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 >> Kompilasi Hukum Islam
1 1978 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik  

2

2011

Menteri Dalam Negeri

Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah

 
21 2007 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional  
11 2007 Perubahan Atas Permendagri No 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah  
6 2007 Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal  
1 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan  
Peraturan Mendagri lainnya ...
Peraturan Mendagri dalam bidang pertanahan ditempatkan dalam bagian Peraturan Badan Pertanahan Nasional

1

2011

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi

7 2009 Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
5 2009 Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain
42 2008 Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009
26 2008 Pedoman Penetapan Daerah Usaha bagi usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
0042 2005 Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi
1054 2000 Menteri Pertambangan dan Energi Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api
1519 1999 Menteri Pertambangan dan Energi Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dalam Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Pertambangan dan Energi
1517 1999 Menteri Pertambangan dan Energi Pernyataan Diri (Self Declaration) Di Bidang Kinerja Lingkungan Bagi Perusahaan Yang Bergerak Di Sektor Pertambangan dan Energi
1755 1998 Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No.: 283.K/2001/1999 tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Penyelidikan Umum Dan Eksplorasi Kepada Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumberdaya Mineral
680 1997 Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
300 1997 Keselamatan Kerja Pipa Minyak dan Gas Bumi
1256 1996 Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Linngkungan (Amdal) untuk kegiatan Pertambangan dan Enegi
1946 1995 Perizinan Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah Untuk Kegiatan Usaha Pertambangan dan Energi
1211 1995 Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No 336.k Tahun 1996 - Jaminan Reklamasi
103 1994 Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi
06P/0746/ 1991 Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalassi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi
01 1990 Instalasi Ketenagalistrikan
217 1983 Pedoman Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Yang Terletak Di Lepas Pantai

M.HH-04.AH.11.01

2011

Menteri Hukum dan HAM

Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum dan Partai Politik Baru Menjadi Badan Hukum Beerdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

M.HH-02.PK.05.06 2010 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
M.HH-03.GR.01.06 2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.06 TAHUN 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
M.HH-01-GR.01.06 2010 Visa Kunjungan Saat Kedatangan Diubah oleh Permenkumham No M.HH-03.GR.01.06
M.HH-02.AH.01.01 2009 Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan
Peraturan Menkumham lainnya

37

2007

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Kriteria dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan

67 2004 Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil

5

2010

Menteri Kehutanan

Standar Peralatan Polisi Kehutanan

8 2009 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.55?Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara
55 2006 Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara Dirubah dengan Peraturan Menhut No 63/2006
3 2005 Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota
52 2001 Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
21 2001 Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
10 2000 Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman
8 2000 Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Produksim Secara Lestari
449 1999 Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) Di Habitat Alami (In-situ) dan Habitat Buatan (Ex-situ)
730 1991 Perubahan Fungsi Cagar Alam Laut Bunaken Manado Tua Arakan Wowon Tulap Di Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa, Prpinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Seluas + 89.065 Hektar Menjadi Taman Nasional

63

2008

Menteri Kelautan dan Perikanan

Komisi Tuna Indonesia

 
19 2008 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan  
18 2008 Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wliayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil  
12 2008 Bantuan Langsung Masyarakat Bidang Kelautan dan Perikanan  
6 2008 Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara  
2 2008 Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Di Bidang Kelautan dan Perikanan  
17 2007 Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 11/MEN/2007 tentang Pengadaan dan Penyaluran Benih Ikan yang Diberikan Bantuan Selisih Harga  
1 2007 Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi 
13 2004 Pedoman Pengendalian Nelayan Andon dalam Rangka Pengelolaan Sumberdaya Ikan
11 2004 Pelabuhan Pangkalan Bagi Kapal Perikanan
10 2004 Pelabuhan Perikanan
8 2004 Tata Cara Pemasukan Ikan Jenis atau Varietas Baru ke dalam Negara Republik Indonesia
7 2004 Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan
3 2004 Pemetapan Pemenang Lomba Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional Tahun 2003
2 2004 Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
21 2003 Statuta Sekolah Tinggi Perikanan
46 2002 Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai
33 2002 Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut
18 2002 Renstra Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004
10 2002 Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu 
1 2002 Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan 
60 2001 Penataan Penggunaan Kapal Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia  
41 2000 Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat

149

2010

Menteri Kesehatan

Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

68 2010 Kewajiban Menggunakan Obat Generik Di Fasilitas Kesehatan Pemerintah
3 2010 Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan
741 2008 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota
125 2008 Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008 | Lampiran |
1239 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/PER/VIII/2007 Tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil
1419 2005 Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
524 2005 Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 988/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat
1173 2004 Rumah Sakit Gigi dan Mulut
1098 2003 Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
942 2003 Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan
715 2003 Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga
1407 2002 Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara
1405 2002 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
876 2001 Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan
1168 1999 Bahan Tambahan Makanan
261 1998 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
965 1992 Cara Produksi Kosmetika Yang Baik

43

2008

Menteri Keuangan

Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Atau Pemekaran Usaha

39 2008 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Hot Rolled Coil Dari Negara Cina, India, Rusia, Taiwan dan Thailand
26 2008 Penundaan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda
100 2007 Laporan Teknis Dana Pensiun
81 2007 Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
Peraturan Menteri Keuangan lainnya ...

8

2010

Menteri Komunikasi dan Informatika

Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

33 2008 Menteri Komunikasi dan Informatika Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah Periode 2008 - 2011
27 2008 Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital
25 2008 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika
9 2008 Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi Yang Disalurkan Melalui Jaringan Bergerak Selular
2 2008 Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi
43 2007 Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional
32 2007 Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi
25 2007 Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri Untuk Produk Iklan Yang Disiarkan Melalui Lembaga Penyiaran
40 2006 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
37 2006 Perubahan Atas Putusan Menkominfo No 13/P/M.Kominfo/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit
28 2006 Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
27 2006 Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet
9 2006 Tata Cara Penetapan Tarif Awal Jasa Teleponi Dasar Dan Perubahan Tarif Jasa Teleponi Dasar Melalui Jaringan Tetap
8 2006 Interkoneksi
5 2006 Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi

9

2009

Menteri Pekerjaan Umum

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Stimulus Fiskal Bidang Pekerjaan Umum Untuk Kegiatan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah | Lampiran A1 | Lampiran A2 | Lampiran B | Lampiran C | Lampiran D | Lampiran E |

 
45 2007 Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara  
2007 Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Daerah Sempadan Sungai dan Danau  
392 2005 Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol  
207 2005 Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik  
64 1993 Reklamasi Rawa  
63 1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai  
39 1989 Pembagian Wilayah Sungai  
458 1986

Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Keputusan Dirjen Pengairan No 176 Tahun 1987 - Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Sungai

362

2004

Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah

Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah

17 2003 Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Penetapan Jenis Usaha da/atau Kegiatan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
327 2002 Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

67

2008

Menteri Pendidikan Nasional

Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas

43 2008 Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
38 2008 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
17 2008 Perubahan Pertama Atas Peratueran Menteri Pendidikan Nasional Nonor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen
50 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
Peraturan Mendiknas lainnya ...

60

2008

Menteri Perdagangan

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-Dag/Per/12/2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

58 2008 Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)
57 2008 Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
56 2008 Ketentuan Impor Produk Tertentu
54 2008 Larangan Sementara Impor Udang Spesies Tertentu Ke Wilayah Republik Indonesia
49 2008 Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
14 2008 Verifikasi Atau Penelurusan Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu
24 2007 Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
24 2006 Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
15 2006 Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol
8 2006 Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-Dag/Per/2/2006 Tentang Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya
25 2005 Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu
359 2004 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Rotan
355 2004 Menteri Perindustrian dan Perdagangan Pengaturan Ekspor Rotan
34 1980 Menteri Perdagangan dan Koperasi Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (Rentng)

9

2008

Menteri Perhubungan

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Administrator Pelabuhan

8 2008 Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2008
1 2008 Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
43 2007 Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Lebaran Terpadu Tahun 2007 (1428 H)
14 2007 Kendaraan Pengangkut Peti Kemas Di Jalan Peraturan Menteri Perhubungan lainnya ...

18

2009

Menteri Perindustrian

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Atas Impor Barang Modal Bukan Baru

17 2007 Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian NOMOR: 20/M-IND/PER/5/2006 tentang Penjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional
24 2006 Pengawasan Produksi dan Penggunaan Bahan Berbahaya Untuk Industri

1

2005

Menteri Pertahanan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan

02 2002 Penerapan Hukum Humaniter dan Hukum HAM dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara

42

2009

Menteri Pertanian

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2010

3 2005 Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian
818 1998 Laporan Pemantauan Limbah Cair Kegiatan/Usaha dan atasu Industri Pertanian
51 1997 Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon
375 1995 Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse

110

2009

Menteri Sosial

Persyaratan Pengangkatan Anak

139 2008 Lambang/Logo Departemen Sosial RI dan Penggunaannya Di Lingkungan Departemen Sosial RI
129 2008 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
56 1996 Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat
1 1995 Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana

2

2010

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional

21 2005 Penyelenggaraan Program Pemagangan
68 2004 Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja

5

1999

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat

2 1999 Izin Lokasi
1 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
5 1998 Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
4 1998 Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara
2 1998 Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
1 1998 Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997
1 1994 Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan BPN lainnya ...

5

2008

Menteri Negara BUMN

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

59 2004 Kontrak Manajemen Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

2

2008

Menteri Negara Koperasi dan UKM

Pedoman Pemberdayaan Business Development Services–Provider (BDS-P) untuk pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)

30 2007 Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui Lembaga Modal Ventura
28 2007 Pedoman Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri)
1 2007 Peningkatan Peran Perguruan Tinggi dalam Percepatan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) (Nota Kesepahaman dengan Mendiknas)

23

2008

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambanan Emas Rakyat

12 2007 Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usah dan/atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
14 2006 Pedoman Pelaksanaan Program Adipura
5 2006 Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama
252 2004 Program Penilaian Peringkat Hasil Uji Tipe Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup lainnya ...

23

2010

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat

 

70

2011

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

 
63 2011 Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri  
61 2011 Rekruitmen Pegawai Di Lingkungan Lembaga Penegak HUkum  
33 2011 Pedoman Analisis Jabatan  
29 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
14 2009 Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya  
220 2008 Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya  
2 2008 Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya  
09 2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah  
2 2005 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Surat Edaran) Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  
46 2004 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
25 2004 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
38 1999 Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya  

005

2006

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

 

07

2010

Menteri Negara Perumahan Rakyat

Tata Naskah Dinas

 
02 2006 Pemberian Pinjaman/Pembiayaan Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bagi Pegawai Negeri Sipil  

06/M/Per/XII/

2011

Menteri Negara Riset dan Teknologi

Penetapan Honor Tenaga Honorer Di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi

 
03a/M/Per/VI/ 2010 Pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Pusat peragaan ilmu pengetahuan dan Teknologi | Lampiran |  
02 2007 Penetapan Honor Tenaga Honorer Di Lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi  
09 2006 Standar Pelayanan Minimum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

7

2007

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Strategi Nasional Penanggulangan AIDS Indonesia Tahun 2007-2010

4 2007 Pedoman dan Tata Kerja Komisi Penanggulangasn AIDS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2 2007 Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik

 
PERATURAN/KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI

>> Peraturan Bersama Mendagri, KaBappenas, Menkeu 2010 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2010-2014
>> Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM 2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi
>> Keputusan Bersama Menakertrans, Menindustri, Mendagri, Menperdag 2008 Pemeliharaan momentum pertumbuhan ekonomi nasional dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian global
>> Keputusan Bersama Mendagri-Menkeu 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor 570.05-317 Tahun 2007- Nomor 298/Kmk.07/2007 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Yang Menghambat Investasi
>> Peraturan Bersama 2008 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa-Bali
>> Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat
>> Keputusan Bersama tentang Hari-Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2009
>> Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

 
>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Menteri  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.