C. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
No N O R M A STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KUALITAS PRODUK KUALITAS SDM
1 2 3 4 5
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

I. PERSIAPAN

Menerima laporan pengaduan sengketa tanah garapan.

II. PELAKSANAAN

  1. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa.
  2. Mencegah meluasnya dampak sengketa tanah garapan baik subyek maupun obyeknya
  3. elakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya;
  4. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan para pihak.
  5. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah Pemerintah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum.

III. PELAPORAN

Bupati/Walikota melaporkan hasil penyelesaian sengketa tanah garapan kepada Pemerintah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat

 

 

 


Data Akurat

 

 

 

Berita Acara hasil musyawarah

 

 


Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota

 

Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan

2 Undang_undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat
4 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di Bidang Pertanahan