Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
          Nomor : 2 Tahun 2003
          Tanggal : 28-08-2003

  A. PEMBERIAN IJIN LOKASI
NO NORMA STANDARD MEKANISME KETATALAKSANAAN KUALITAS
PRODUK
KUALITAS
SDM
1 2 3 4 5
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) I. PERSIAPAN :
  1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonanan
  2. Mengkompilasikan bahan koordinasi yang berisi antara lain :
    • Rencana pembangunan daerah seperti Propeda, rencana tata ruang
    • Peta-peta penatagunaan tanah dari Kantor Pertanahan setempat
II. PELAKSANAAN :
  1. Melaksanakan rapat koordinasi dipimpin oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melibatkan instansi terkait dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan :
    • Kemampuan permohonan berkaitan dengan luas tanah yang dimohonkan yang ditinjau dari permodalan, tenaga ahli, manajemen dan lain-lain.
    • Batas luas maksimum tanah yang akan dimohonkan ijin lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999).
    • Ketentuan mengenai tanah-tanah yang tidak diperlukan izin lokasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999).
    • Pencegahan konversi sawah irigasi teknis.
    • Kawasan-kawasan yang dilindungi seperti hutan lindung, situs budaya dan lain-lain.
    • Ketersediaan tanah dan kepertingan masyarakat setempat dan sekitarnya.

  2. Melaksanakan peninjauan lokasi masyarakat setempat dan sekitarnya
  3. Menyiapkan Berita Acara Koordinasi yang berisi Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dan pertimbangan Teknis instansi terkait.
  4. Membuat peta sebagai lampiran Surat Keputusan Izin Lokasi.
  5. Menerbitkan Surat Keputusan Izin Lokasi.
    Dalam hal permohonan izin lokasi dikabulkan, maka Surat Keputusan Izin Lokasi tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    • Masa berlaku Izin Lokasi.
    • Izin Lokasi tidak menghapuskan hak keperdataan masyarakat
    • Izin Lokasi tidak boleh dialihkan dan diperjualbelikan sehingga merubah sifat dan tujuan pemberian Izin Lokasi.
    • Dilarang membebaskan tanah di luar areal Izin Lokasi.
    • Mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah diperolah
    • Izin Lokasi Bukan merupakan alas hak atas tanah
    • Izin Lokasi bukan merupakan izin membuka tanah
  6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Izin Lokasi dengan mengefektifkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan/Pemebbasan Tanah (Tim WASDAL)

III. PELAPORAN

    Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penerbitan izin Lokasi dan realisasi Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Keputusan Bupati/ Walikota yang mencantumkan hak, kewajiban dan sanksi kepada pemegang izin Lokasi serta dilampiri dengan letak kegiatan yang direncanakan dengan mencantumkan koordinat pasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan tertulis ditandatangani oleh Bupati / Walikota.

 

 

Sesuai dengan bidang tugas dan kometensi yang diperlukan
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional
4. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Perolehan Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
6. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian izin Lokasi dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tantang Izin Lokasi.