KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 21/Kpts-II/2001

Tentang

KRITERIA DAN STANDAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, menetapkan kriteria dan standar perijinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan pemungutan hasil hutan menjadi kewenangan Pemerintah;

  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut butir a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

  6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

  7. Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;

  8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 485/Kpts-II/1989 tanggal 18 September 1989 tentang Sistem Silvikultur Pengelolaan Hutan Alam Produksi di Indonesia;

  9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 309/Kpts-II/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dalam Pengelolaan Hutan Produksi;

  10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG KRITERIA DAN STANDAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

PERTAMA

:

Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA;

  1. merupakan pedoman Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menetapkan Peraturan Daerah;

  2. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dalam melaksanakan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman.

KETIGA

:

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka :

  1. Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atau Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang diterbitkan sebelum ditetapkannya keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

  2. Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapatkan persetujuan pencadangan dan atau permohonan yang diajukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, proses penyelesaian perijinannya dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan.

  3. Permohonan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang belum mendapatkan persetujuan pencadangan, proses penyelesaian perijinannya berpedoman pada ketentuan keputusan ini.

KEEMPAT

:

Pelanggaran atas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman pada hutan produksi diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi maupun sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2000.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 31 Januari 2001

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc.

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

  1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;

  2. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

  3. Sdr. Menteri Negara Pemukiman dan Prasarana Wilayah;

  4. Sdr. Menetri Negara Lingkungan Hidup;

  5. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;

  6. Sdr. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;

  7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Kehutanan Propinsi di seluruh Indonesia;

  8. Sdr. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

  9. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi seluruh Indonesia;

  10. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

  11. Sdr. Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah seluruh Indonesia;

  12. Sdr. Kepala Balai Eksploitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan seluruh Indonesia;

  13. Sdr. Kepala Loka Eksploitasi dan Pengujian Hasil Hutan seluruh Indonesia.


    [ Lampiran | Perundangan 2001 ]
    Home | Pembangunan Kehutanan |Peraturan Perundangan | Kehutanan Propinsi | Umum ]
    [ Dari Menteri | Profil | Daftar E-mail | Buku Tamu | Situs Terkait ]