KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP. 18/MEN/2002
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2001 - 2004

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang

:

a.

bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), maka dalam rangka pelestarian sumberdaya kelautan, perikanan dan lingkungannya serta sekaligus mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2001-2004 perlu adanya rencana strategi yang merupakan landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

b.

bahwa untuk itu perlu adanya Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

 

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

2.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;

6.

Keputusan  Presiden  Nomor  17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7.

Keputusan  Presiden  Nomor  228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

8.

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

9. 

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

10.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

11.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.30/MEN/2001; 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2001 – 2004.

 

PERTAMA

:

Menetapkan Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

 

KEDUA

:

Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2001-2004.

 

KETIGA 

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di  Jakarta

Pada tanggal   29   Mei  2002  

   

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

 

Ttd.

 

ROKHMIN DAHURI

    Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

 

 

      Narmoko Prasmadji




LAMPIRAN

:

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor : KEP. 18/MEN/2002  

Tentang Rencana styrategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004  

             

BAB I
PENDAHULUAN



A. UMUM


       Dalam memasuki millenium ke-3, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk menjadi bangsa yang maju, makmur, dan berkeadilan. Sementara itu dalam jangka pendek harus mampu keluar dari krisis ekonomi yang melilit bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, yang terjadi akibat adanya penerapan kebijakan ekonomi makro yang kurang tepat, yakni kebijakan yang lebih mengembangkan sektor industri dengan teknologi tinggi dan mempunyai ketergantungan terhadap bahan baku impor. Untuk menghadapi hal tersebut, kedepan pemerintah melakukan re-orientasi kebijakan ekonomi makro yang lebih memberikan perhatian untuk mengembangkan industri yang berbasis pada sumber daya, yang memang merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia.

       Reorientasi tersebut didasarkan pada fakta fisik, bahwa dua per tiga dari wilayah Indonesia berupa laut dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau. Kondisi wilayah yang demikian, jelas mengandung sumber daya alam yang sangat besar, baik sumber daya yang tidak dapat pulih maupun sumber daya yang dapat pulih, dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa, yang mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi, sepanjang dapat mengelolanya dengan tepat. Sementara itu ketersediaan sumber daya alam yang ada di daratan semakin terbatas, khususnya yang berbasiskan lahan, sejalan dengan bertambahnya penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Sumber daya alam di laut yang tidak dapat pulih antara lain adalah minyak, gas, mineral dan energi laut non-konvensional (Ocean Thermal Energy Convention/OETC), serta harta karun yang saat ini sudah mulai digali walaupun masih sangat terbatas. Sumber daya laut yang dapat pulih adalah berupa ikan, yang potensi lestarinya diperkirakan sebesar 6,26 juta ton per tahun, yang saat ini baru dimanfaatkan sekitar 70%. Garis pantai yang demikian panjangnya jelas mempunyai potensi yang sangat besar untuk budidaya laut dan budidaya air payau, yang saat ini juga masih terbatas pemanfaatannya. Potensi pengembangan budidaya perikanan semakin besar jika dimanfatkan pula keberadaan lahan dan perairan tawar yang juga tidak kalah besarnya.


       Sementara itu, laut juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain dalam bentuk jasa, misalnya industri wisata bahari, kawasan konservasi, transportasi laut, yang dimasa mendatang akan semakin besar peranannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diyakini pula bahwa laut juga dapat berfungsi dominan sebagai media pemersatu dan sekaligus perekat kesatuan bangsa, yang pada saat ini menunjukkan gejala disintegrasi.

       Dengan gambaran potensi sumber daya kelautan dan perikanan tersebut, maka salah satu entry-point untuk memulai dan melangsungkan pembangunannya adalah pengembangan investasi di sektor ini, yang diyakini dapat menjadi industri kelautan yang kuat dan terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Paling tidak terdapat 5 (lima) kelompok industri kelautan yakni (1) industri mineral dan energi laut, (2) industri maritim termasuk industri galangan kapal, (3) industri pelayaran, (4) industri pariwisata, dan (5) industri perikanan. Berdasarkan pendekatan konsep pemasaran, 5 (lima) kelompok industri kelautan tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan lainnya, yakni (1) sebagian dari konsumen industri mineral/energi dan industri maritim adalah industri perikanan, pelayaran dan pariwisata, (2) sebagian dari konsumen industri pelayaran adalah industri perikanan dan pariwisata, dan (3) sebagian dari konsumen industri perikanan adalah industri pariwisata.

       Berdasarkan pendekatan sistem pasar tersebut, industri perikanan dapat diproyeksikan sebagai salah satu lokomotif pembangunan ke-empat industri kelautan lainnya. Artinya apabila industri perikanan berkembang akan dapat menarik pertumbuhan ke-empat industri lainnya. Oleh karenanya, untuk membangun industri kelautan yang tangguh diperlukan industri perikanan yang kuat. Dengan pemikiran tersebut, sudah sewajarnya apabila pembangunan perikanan menjadi “prime mover” dalam sektor ini. Lebih-lebih dalam situasi krisis ekonomi, usaha perikanan mampu bertahan, bahkan dapat menyumbangkan penerimaan devisa negara, utamanya usaha perikanan yang menghasilkan komoditas ekspor. Dalam tahun 2000, devisa negara yang disumbangkan melalui usaha perikanan diperkirakan mencapai US$ 1,74 milyar atau naik sekitar 8,38% bila dibandingkan tahun 1999.

       Keberadaan sumber daya kelautan dan perikanan yang demikian besarnya adalah merupakan peluang bagi sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapinya juga cukup besar yang tidak mudah untuk diatasi. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain adalah pencemaran laut dan pembuangan limbah secara ilegal oleh negara lain, pencurian ikan, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria, dll), konflik penggunaan ruang dan sumberdaya, belum tersedianya teknologi kelautan dan perikanan secara memadai, terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi, dan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya petani ikan dan nelayan skala kecil. Permasalahan tersebut muncul antara lain sebagai akibat dari paradigma pembangunan masa Orde Baru yang lebih berorientasi ke darat (terresterial) yang menyebabkan pengalokasian segenap sumberdaya pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor daratan.

       Apabila peluang dan prospek yang terbuka dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan permasalahan yang masih dihadapi dapat diatasi secara bertahap, maka bukan suatu pilihan yang salah jika sektor kelautan dan perikanan dijadikan andalan pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Apalagi sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang mampu memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari sektor lain (Out put Multiplier/OM) dan peningkatan pendapatan masyarakat (Income Multiplier/IM). Disamping itu, dalam jangka panjang sektor ini juga mempunyai keterkaitan ke belakang (Backward Linkage/BL) dan keterkaitan ke depan (Forward Linkage/FL) yang cukup besar terhadap kegiatan produksi sektor lain.

       Sebagai gambaran, berdasarkan analisa pakar ekonomi terhadap Tabel Input-Output (I/O) tahun 1995, misalnya untuk industri kapal dan jasa perbaikannya memiliki nilai indeks OM 1,82 dan IM 0,34, sedangkan untuk kegiatan industri pengolahan dan pengawetan ikan, nilai indeks OM dan IM masing-masing adalah 1,88 dan 0,19. Selanjutnya untuk kegiatan jasa perdagangan hasil perikanan dan maritim memiliki  nilai indeks BL 1,29 dan FL 4,22, sedangkan untuk perdagangan ikan laut dan hasil laut lainnya, nilai indeks BL dan FL masing-masing adalah 1,31 dan 1,56.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan akan dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja di sektor lain yang terkait.

       Memperhatikan hal tersebut, maka sangat tepat apabila pemerintahan saat ini memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor ini, yang antara lain diwujudkan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) yang selanjutnya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Perubahan nomenklatur tersebut memberikan arti yang cukup penting, karena dengan perubahan tersebut, DKP diharapkan mampu mendayagunakan seluruh potensi pembangunan kelautan dan perikanan secara optimal.

       Berkaitan dengan hal itu, DKP sebagai suatu organisasi dalam pelaksanaannya perlu merumuskan Strategi Pembangunan yang tepat, agar tujuan organisasi sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Strategis (RENSTRA), yakni modal dasar (yang antara lain meliputi potensi sumberdaya alam, SDM, IPTEK, dan peraturan perundangan), tantangan dan masalah yang masih dihadapi hingga saat ini, instrumental input (antara lain GBHN, PROPENAS), dan lingkungan strategis (baik global maupun regional). Semua aspek tersebut selain sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan strategi, juga untuk menetapkan visi, dan misi serta kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan.


B. MAKSUD DAN TUJUAN

       Dengan adanya re-organisasi pada Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), dimana pengelolaan pembangunan perikanan yang semula hanya ditangani oleh Ditjen Perikanan, selanjutnya akan ditangani oleh 2 (dua) Direktorat Jenderal, yakni Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sementara itu Ditjen Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut berubah menjadi Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP). Memperhatikan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuian kembali Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun.

       Penyusunan RENSTRA ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan DKP pada periode 2001–2004. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.


C. RUANG LINGKUP

       Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2001-2004 meliputi :
1. Potensi dan Peluang Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
2. Keragaan dan Permasalahan Pembangunan;
3. Lingkungan Strategis;
4. Visi, Misi dan sasaran Pembangunan;
5. Kebijakan dan Strategis Pembangunan;
6. Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
7. Program Kerja;
8. Monitoring dan Evaluasi.




BAB II
POTENSI DAN PELUANG
PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


       Sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut ada yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya  minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya.

A. SUMBER DAYA PERIKANAN

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi lestari (MSY; maximum sustainable yield) sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,26 juta ton per tahun yang terdiri dari potensi di perairan wilayah Indonesia sekitar 4,40 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,86 juta ton per tahun. Potensi sumberdaya ikan tersebut, apabila dikelompokkan  berdasarkan jenis ikan terdiri dari pelagis besar 1,05 juta ton, pelagis kecil 3,24 juta ton, demersal 1,79 juta ton, udang 0,08 juta ton, cumi-cumi 0,03 juta ton, dan ikan karang 0,08 juta ton. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB atau TAC; total allowable catch) sebesar 5,01 juta ton per tahun atau sekitar 80% potensi lestari. Meski diakui beberapa jenis ikan telah mengalami gejala tangkap lebih (overfishing) di beberapa perairan nusantara.


       Potensi budidaya laut khususnya ikan dan moluska juga masih sangat besar. Luas lahan total perairan laut yang berpotensi untuk budidaya ikan (kakap, baronang dan kerapu) sekitar 1.059.720 ha, dan budidaya moluska (kerang-kerangan) dan teripang sekitar 720.500 ha. Sedangkan potensi produksi dari kegiatan budidaya ikan dan moluska diperkirakan sekitar 46,73 juta ton per tahun. Potensi budidaya laut yang terdiri dari total potensi budidaya ikan (kakap, baronang dan kerapu), budidaya moluska (kerang-kerangan dan teripang) dan budidaya rumput laut serta mutiara mencapai volume total 528,4 ribu ton, memiliki potensi nilai ekonomi sekitar US$ 567,00 juta. Potensi ini diperkirakan hanya berdasarkan potensi luas lahan yang tersedia, belum dengan peningkatan teknologi maupun intensifikasi. Tentu, dengan peningkatan teknologi maka produktivitas akan meningkat, dengan demikian akan memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.


       Sementara itu potensi perikanan darat terdiri dari potensi perairan umum (danau, sungai dan rawa), potensi budidaya kolam, dan minapadi. Total potensi perairan umum di Indonesia tahun 1993 adalah sekitar 141.820 ha, dengan potensi produksi sekitar 356.020 ton per tahun. Keseluruhan potensi perikanan dari perairan umum ini secara ekonomi mencapai nilai US$ 1 milyar. Sedangkan potensi pengembangan budidaya kolam terdiri dari potensi irigasi sekitar 3.755.904 ha dan potensi lahan seluas 375.800 ha, yang memiliki potensi produksi sekitar 805.700 ton per tahun. Sementara itu, untuk potensi minapadi yang terdapat di Indonesia untuk potensi irigasi seluas 1.760.827 ha, potensi lahan seluas 880.500 ha dengan potensi produksi sekitar 233.400 ton per tahun. Nilai ekonomi kedua potensi budidaya air tawar ini diperkirakan mencapai US$ 5,19 milyar. 

 

Sedangkan untuk potensi perikanan budidaya payau (tambak) cukup besar, yaitu sekitar 866.550 ha. Sampai tahun 1996, potensi lahan budidaya baru dimanfaatkan sekitar 344.759 ha, dan sebagian besar potensi ini terdapat di kawasan timur Indonesia. Peluang pengembangan perikanan budidaya ini juga terbuka lebar mengingat tingkat pemanfaatannya masih rendah, dan dapat mendatangkan devisa yang cukup besar. Jika potensi ini digarap secara optimal dengan mengusahakan sekitar 500.000 ha saja, dengan target produksi konservatif sekitar 2 ton udang windu per hektar, setiap tahunnya setidaknya bisa dihasilkan 1 juta ton. Jika harga per kilogram US$ 10 maka nilai yang diperoleh mencapai US$ 10 milyar.

 

B.    INDUSTRI BIOTEKNOLOGI KELAUTAN

 

Pemanfaatan keanekaragaman hayati laut dapat menghasilkan produk maupun proses yang  bernilai tinggi melalui pengembangan industri bioteknologi. Secara garis besar industri bioteknologi kelautan yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan keragaman hayati perairan adalah : produksi bahan alami dari laut, pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan lautan, pengendalian "biofouling", perbaikan sistem akuakultur.

  

Organisme laut yang meliputi mikroba dan phytoplankton,  blue-green algae (cyanobacteria), green algae, brown algae, red algae, sponges, coelenterates, bryozoans, molluscs, tunicates, echinoderms merupakan sumber bahan aktif dan bahan kimia yang sangat potensial.  Dari biota laut tersebut, dapat dihasilkan berbagai bahan alami yang bermanfaat antara lain untuk industri farmasi (seperti anti tumor, anti kanker, antibiotik, anti inflammatory), bidang pertanian (fungisida, pestisida, growth stimulator), industri komestik & makanan (seperti zat pewarna alami, biopolisakarida). Selanjutnya  dari biota laut juga dapat dihasilkan protein serta bahan diet sebagai sumber makanan sehat  (asam lemak tak jenuh omega-3, vitamin, asam amino, berbagai jenis gula rendah kalori,  dan lain-lain).

 

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan industri produk alam laut antara lain: konsentrasi yang sangat rendah walaupun dihasilkan pada bioreaktor terkendali pada kondisi yang optimal, ketergantungan pada faktor musim yang sulit dikendalikan (khususnya untuk bahan alami yang diekstrak langsung dari organisme laut). Masalah pertama dapat diatasi dengan penerapan teknologi rekayasa genetika.  Untuk yang kedua dapat diatasi dengan mempelajari dan meneliti berbagai faktor yang berkaitan dengan produksi bahan alami  seperti musim, siklus hidup, fase reproduksi, jenis makanan, faktor fisika & kimia, lokasi geografis, kedalaman serta asosiasi dengan simbion. Untuk mengendalikan faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi bahan alami dari laut, perlu dikembangkan teknik kultur sel dan jaringan tanaman, khususnya  untuk produksi “eicosanoid” dari makroalga Laminaria setchelli, Porphyra perforata, Gracilariopsis lemaneiformi. 

 

Dari keseluruhan potensi lestari sumberdaya perikanan di atas, apabila diperkirakan dalam nilai ekonomi, maka dari lebih kurang 7,9 juta ton produksi per tahun bernilai US$ 76 milyar. Nilai ini belum termasuk potensi peningkatan nilai tambah melalui industri bioteknologi kelautan maupun industri pengolahannya. Apabila diasumsikan nilai tambah produksi perikanan melalui bioteknologi kelautan sebesar nilai yang diperoleh Amerika pada tahun 1994, maka potensi ekonomi perikanan akan mencapai angka US$ 82 milyar.

 

C.    INDUSTRI MARITIM

 

Kegiatan industri perkapalan Indonesia hingga tahun 1997 telah mampu memproduksi kapal dalam berbagai ukuran dan jenis. Kemampuan tersebut dapat dilihat pada ukuran kapal hasil produksi galangan  kapal  nasional,  seperti    kapal   barang       berukuran  1.000-3.650 DWT, kapal tanker berukuran 1.500-16.000 DWT, kapal penumpang berukuran 200-600 GT dan 5.000-18.900 GT serta PAX-500, kapal pemasok anjungan 3.000 HP, kapal patroli cepat 2.440 HP/28 m/30 knot dan 8.000 HP/57 m/30 knot, kapal tunda 800 HP-4.200 HP, dan kapal-kapal berukuran di bawah 200 GT. Meski demikian, harga kapal-kapal industri maritim dalam negeri lebih mahal dari harga kapal-kapal buatan luar negeri. 

 

Kasus deregulasi impor kapal asing pada tahun 1996 dan izin bagi kapal asing menangkap ikan di laut lepas indonesia, merupakan contoh industri kapal nasional kurang mampu memenuhi kebutuhan kapal dalam negeri dengan tingkat harga relatif murah, mudah dan cepat diperoleh. Industri lainnya adalah industri maritim penunjang dan pembangunan sarana, serta prasarana industri maritim. Industri ini masih perlu menjadi fokus perhatian karena kebutuhan-kebutuhan industrinya masih merupakan barang impor yang cukup banyak menyerap devisa negara. Industri penting lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah industri non kapal lepas pantai yang meliputi pembangunan struktur lepas pantai dan anjungan pantai.

 

D.   PARIWISATA BAHARI

 

Kegiatan-kegiatan bisnis wisata bahari di Indonesia ditopang oleh kekayaan sumberdaya kelautan. Kawasan terumbu karang yang tersebar di perairan Indonesia, panjang garis pantai yang indah, dan 263 jenis ikan, serta 4,25 juta ha hutan mangrove merupakan potensi wisata bahari yang dapat dikelola. Berdasarkan penjelasan Euro Asia Management (1998),  potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di laut Indonesia antara lain: wisata bisnis (business tourism), wisata pantai (seaside tourism), wisata budaya (culture tourism), wisata pesiar (cruise tourism), wisata alam (eco tourism) dan wisata olah raga (sport tourism).

 

Gambaran potensi sumberdaya perikanan dan prospek pengembangan bioteknologi kelautan, industri maritim dan pariwisata diatas menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keunggulan dari sisi produksi atau supply side; dan kalau potensi ini dapat dikelola dengan baik, Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara yang mempunyai industri kelautan dan perikanan terbesar di masa yang akan datang.

    

Demikian pula dari sisi permintaaan atau demand side, potensi dan peluang pasar hasil laut dan ikan relatif baik. Pada tahun 1994, impor dunia hasil perikanan sekitar 52.493 juta ton. Indonesia termasuk peringkat ke-8 dalam produksi ikan (peringkat ke-5 untuk udang, dan peringkat ke-2 untuk tuna); peringkat ke-9 untuk ekspor ikan (peringkat ke-4 untuk udang, dan peringkat ke-1 untuk tuna). Permintaan ikan tahun 2010, diperkirakan akan mencapai 105 juta ton. Potensi pasar dalam negeri juga relatif masih baik; total konsumsi ikan dalam negeri tahun 2001 diperkirakan sekitar 4,6 juta ton dengan konsumsi rata-rata 21,71 kg/kap/tahun. Sementara itu konsumsi ikan yang direkomendasikan dalam Lokakarya Nasional Widya Karya Pangan dan Gizi untuk mencukupi kebutuhan gizi sekitar 26,55 kg/kap/tahun. Jadi masih jauh dari yang direkomendasikan.    

 



BAB III

KERAGAAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

 

A.    KERAGAAN

 

Sebelum terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), kegiatan di bidang kelautan dan perikanan dilaksanakan secara terpisah. Kegiatan di bidang kelautan pada dasarnya telah dilaksanakan jauh sebelum dimulainya PJP I yang berupa kegiatan ekspedisi-ekspedisi ilmiah. Sementara itu, pembangunan perikanan yang merupakan sub sektor dari sektor pertanian, pelaksanaannya telah dimulai sejak Pelita I. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, kegiatan ekspedisi ilmiah telah di mulai sejak awal tahun dua puluhan, masa kolonial, yakni dengan dilaksanakannya ekspedisi Rhumpius dan Snelius. Pada awal tahun 1960 merupakan era baru bagi penelitian lautan di Indonesia yang aktivitasnya dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan dalam negeri. Tiga badan nasional diberi tugas untuk mengadakan aktivitas dalam penelitian kelautan, yakni Marine Research Laboratory yang saat ini dikenal dengan nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi (P3O-LIPI) di Jakarta, Lembaga Penelitian Perikanan Laut (LPPL), dan DISHIDROS.

 

Dengan dimilikinya kapal-kapal penelitian “ Jalanidhi” (1963) dan “Burudjulasad” (1966), Indonesia dapat lebih menggiatkan aktivitas penelitian di bidang kelautan. Ekspedisi Baruna I yang diselenggarakan pada tahun 1964 merupakan ekspedisi ilmiah tentang lautan yang pertama di Indonesia dilakukan oleh ilmuwan dalam negeri. Ekspedisi ini dilakukan di perairan sebelah timur dan telah dilakukan koordinasi nasional yang melibatkan berbagai badan-badan penelitian dan universitas-universitas di Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, kegiatan ekspedisi ini dilanjutkan   yang dipimpin oleh badan-badan nasional seperti Ekspedisi Baruna II (1966) dan Ekspedisi Cendrawasih (1967).  

 

Setelah bertambahnya pengalaman penelitian di bidang kelautan yang dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia, kegiatan ekspedisi ilmiah ini terus ditingkatkan bekerjasama dengan negara-negara lain baik di tingkat regional maupun internasional. Pada tahun 1970 sampai 1980, Indonesia mengikuti berbagai kegiatan ekspedisi laut dalam negeri maupun luar negeri, seperti pada Ekspedisi Lautan India Internasional (IIOE), ekspedisi tentang kerjasama mempelajari daerah Kuroshio dan sekitarnya (CSK), Koordinasi Komite dari (WESTPAC) Southeast Asia Tectonic and Resources (SEATAR), Operasi Amindo Jaya di Selat Makasar antara Republik Indonesia dan Amerika, Ekspedisi Corindon di berbagai tempat di perairan Indonesia (RI-Perancis), dan Ekspedisi Snellius II di Perairan Indonesia Timur (RI-Belanda), serta Ekspedisi Rumphius I, II, dan III yang melakukan penelitian tentang Biosistematika.  

 

Lebih lanjut, pada tahun 1980 Indonesia telah aktif mengikuti berbagai program-program regional mengenai aktivitas penelitian dan pengembangan dalam bidang kelautan, antara lain yakni  (1) East Asean Seas Action Plan yang dilaksanakan oleh UNEP-COBSEA, (2) South China Sea Forum (Forum Laut Cina Selatan) yang merupakan forum pemerintah sekeliling laut Cina Selatan yang dikoordinasikan oleh Indonesia, (3) ASEAN Marine Science Programs, (4) ASEAN-Australia Regional Living Coastal Resources Program, dan (5) ASEAN-Australia Regional Ocean Dynamics.  

 

Kegiatan di bidang kelautan ini terus dikembangkan termasuk pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir yang dilakukan bekerjasama dengan badan-badan multilateral, bilateral, dan LSM-LSM internasional. Bantuan dari badan multilateral terhadap bidang peisir melibatkan 4 (empat) donor yakni World Bank, Asian Development Bank, FAO, dan UNDP. Salah satu kegiatan di bidang pesisir melalui bantuan World Bank adalah COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Project), yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui rehabilitasi terumbu karang yang rusak. FAO dan UNDP memberikan bantuan hibah untuk melakukan kegiatan penelitian seperti The Marine Pollution, Monitoring and Training Program, The Cendrawasih Bay Coastal Area Development Project, dan The Riau Zone Land Use Management Project. Sedangkan ADB, antara lain membantu kegiatan dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan laut dan pesisir melalui The Marine Resource Evaluation and Planning Project (MREP).  

 

Memasuki awal Pelita VI, pembangunan kelautan telah dimulai secara lebih terencana. Program-program yang dilaksanakan dalam Pelita VI dalam rangka pembangunan kelautan disusun oleh beberapa lembaga yang terkait dengan kelautan seperti BPPT, LIPI, PPGL, Ditjen Perikanan, Dishidros AL dan beberapa pelaku kelautan lainnya yang diprakarsai oleh BAPPENAS.

 

Sampai berakhirnya Pelita VI, pembangunan kelautan telah menunjukkan hasil-hasil yang nyata, walaupun belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari sumbangan ekonomi bidang kelautan terhadap PDB nasional yang pada tahun 1997 hanya sekitar 12,4% (Rp 56 triliyun), dimana kegiatan perikanan (penangkapan dan budidaya) merupakan salah satu yang memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap PDB sektor kelautan. Demikian pula dengan pembangunan perikanan, walaupun telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup positif, tetapi dalam pemanfaatan potensi sumberdayanya saat ini masih belum optimal yakni baru sekitar 70%.

 

Dengan terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan yang merupakan langkah yang sangat penting dan strategis diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal serta dapat memperkuat landasan perekonomian nasional, baik dalam kerangka solusi krisis maupun penyiapan bangsa untuk memasuki era globalisasi. Dalam jangka pendek, suksesnya DKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya diukur dari suksesnya di bidang perikanan. Oleh karenanya, program kerja DKP, utamanya  diarahkan untuk mendukung tercapainya sukses di bidang perikanan. 

 

Pembangunan perikanan yang dilakukan selama ini melalui serangkaian kebijakan, baik di bidang penangkapan, budidaya maupun pasca panen, telah menunjukkan hasil yang nyata dan peranannya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dalam situasi krisis ekonomi yang terjadi saat ini, peranan tersebut semakin besar, utamanya kegiatan perikanan yang berorientasi ekspor, karena tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kondisi tersebut dapat digambarkan dari PDB sub sektor perikanan, produksi, ekspor, impor, neraca perdagangan, dan konsumsi ikan.

 

1.    PDB Perikanan

 

        Selama periode 1994-1998, PDB sub sektor perikanan meningkat rata-rata sebesar 3,63% per tahun, yakni dari Rp 5.659,5 milyar pada tahun 1994 menjadi Rp 6.516,9 milyar pada tahun 1998. Dalam periode setelah krisis ekonomi, yakni 1998-1999, PDB sub sektor perikanan masih meningkat sebesar 9,48% atau paling besar dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi di sub sektor tanaman bahan makanan (Pertanian) yang tumbuh sebesar 1,75% per tahun dan sub sektor peternakan yang tumbuh sebesar 6,34% per tahun. Dalam periode ini, PDB nasional hanya meningkat 0,31%. Sampai dengan triwulan II, PDB sub sektor perikanan tahun 2000 tercatat sebesar Rp 3.471,0 milyar (Tabel 1).  

 

Tabel 1. PDB Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan Berdasarkan Harga Konstan 1993, 1994 -2000  

 

                                                                                                                                                                Satuan : Rp Milyar  

Sub Sektor

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenaikan/ Th (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

94-98

98-99

Perikanan

5.659,5

5.928,4

6.248,5

6.610,1

6.516,9

7.134,5

3.471,0

3,63

9,48

Peternakan & hasilnya

6.451,4

6.789,5

7.133,3

7.483,1

6.459,8

6.869,1

3.541,2

0,38

6,34

Tanaman Perkebunan

9.471,6

9.912,0

10.354,9

10.496,6

11.234,8

11.464,0

4.770,1

4,38

2,04

Tanaman Bahan makanan

31.407,8

32.951,7

33.647,0

32.688,4

33.186,5

33.768,8

18.778,0

1,43

1,75

Kehutanan

6..300,9

6..303,6

6.444,1

7.189,8

6.631,3

6.125,1

2..529,4

1,52

-7,63

Nasional

354..640,8

383..792,3

413..797,9

433..245,9

376..892,5

378..051,4

195..073,7

1,93

0,31

  Keterangan : *) Angka Sementara.  **) Sampai dengan Triwulan II

 

2. Produksi Perikanan

               Meningkatnya PDB sub sektor perikanan tidak terlepas dari keberhasilan dalam mengupayakan peningkatan produksi perikanan, baik dari penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Dalam periode 1994-200, produksi perikanan diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 4,90% per tahun yakni dari 4,01 juta ton pada tahun 1994 menjadi 5,34 juta ton pada tahun 2000. Produksi dari penangkapan masih memegang peranan besar, dan selama periode 1994 - 2000 diperkirakan naik sebesar 4,16% per tahun sehingga menjadi 4,36 juta ton pada tahun 2000 (Tabel 2). Jika diasumsikan bahwa semua hasil tangkapan di jual melalui proses lelang dengan besarnya retribusi yang harus dibayar sebesar 5% dari nilai produksi, maka akan sangat potensial PAD yang dapat diterima daerah.

 

Tabel 2.  Perkembangan Produksi Penangkapan Ikan, 1994 -2000

                                                                                                                                     Satuan : Ribu Ton

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai- Kan/th (%)

Total Produksi Perikanan

4.013,83

4.263,60

4.452,27

3.917,22

4.642,21

5.123,74

5.328,71

4,90

Total Penangkapan

3.416,31

3.622,64

3.719,17

3.917,22

4.012,41

4.192,97

4.359,81

4,16

1. Laut

3.080,17

3.292,93

3.383,46

3.612,96

3.723,75

3.896,05

4.056,47

4,71

2. Per.Umum

3.416,31

3.622,64

3.719,17

3.917,22

288,67

296,92

303,34

-12,26

    Keterangan : *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

Peningkatan produksi dari hasil penangkapan sejalan dengan semakin banyaknya perahu/kapal ikan yang dioperasikan, terutama yang berupa motor tempel dan kapal motor. Jumlah perahu/kapal ikan meningkat 1,34% per tahun dalam periode 1994 - 2000, dan untuk kapal motor mengalami kenaikan hingga 8,70% per tahun (Tabel 3).    

 

  Tabel 3. Perkembangan Perahu/Kapal Perikanan, 1994 -2000

                                                                                                  Satuan : Buah

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai- kan/th

(%)

1. PTM

245.486

245.162

252.561

228.919

223.490

221.990

216.605

-1,84

2. PMT

87.749

94.024

96.995

95.022

102.125

103.825

106.153

3,26

3. KM 

62.950

65.467

71.891

74.816

87.087

94.277

105.645

8,70

Jumlah

396.185

404.653

421.447

398.757

412.702

420.092

428.403

1,34

    Keterangan : *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

Sementara itu produksi perikanan yang berasal dari pembudidayaan, dalam periode 1994 - 2000 meningkat sebesar 9,70% per tahun, yakni dari 597,52 ribu ton pada tahun 1994 menjadi 963,26 ribu ton pada tahun 2000 (Tabel 4). Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa khususnya budidaya di jaring apung terjadi penurunan dari sisi produksi. Penurunan ini diduga akibat tingginya harga pakan buatan sehingga banyak usaha yang terpukul dan tidak dapat berproduksi penuh. Oleh karena itu pula telah dilaksanakan kegiatan untuk dapat memproduksi pakan buatan sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lokal. Selanjutnya Apabila mekanisme pelelangan dapat dilakukan dan dikenakan retribusi yang sama untuk ikan laut, maka terbuka peluang pula bagi PAD yang cukup besar. Pada saat ini masih terbatas provinsi yang sudah melaksanakannya walaupun ketentuan pengenaan retribusi masih ada yang belum cukup kuat landasan hukumnya.  

 

    Tabel 4. Perkembangan Produksi Pembudidayaan Ikan, 1994 -2000

                                                                                                                                    Satuan : Ribu Ton

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai-

Kan/th

(%)

Total Prod.  Perikanan

4.013,83

4.263,60

4.452,27

3.917,22

4.642,21

5.123,74

5.328,71

4,90

Total Pem- budidayaan

597,52

640,95

733,10

662,55

629,80

928,04

963,26

9,70

1. Laut

...

...

...

...

...

280,40

298,87

...

2. Tambak

346,21

361,24

404,34

370,26

353,75

356,74

360,76

0,89

3. Kolam

140,10

162,20

182,92

171,77

168,48

177,13

185,22

5,04

4. Sawah

78,20

77,66

101,21

94,33

89,93

94,02

97,29

4,37

5. Karamba/

    Japung

33,01

39,86

44,63

26,19

17,64

19,75

21,11

-3,73

    Keterangan : ... data tidak tersedia . *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

Meningkatnya produksi budidaya tersebut, selain sudah mulai tercatatnya data produksi dari budidaya laut sejak tahun 1999, juga karena adanya kecenderungan yang semakin mengarah pada penerapan teknologi yang lebih maju dengan adanya intensifikasi, perluasan areal budidaya dan dukungan pengadaan berbagai jenis benih yang memadai jumlah dan mutunya. Luas areal budidaya berkembang dari 526.092 ha pada tahun 1994 menjadi 587.138 ha pada tahun 2000 dengan laju pertumbuhan 6,67% per tahun. Perluasan areal yang paling kecil terdapat pada budidaya ikan di sawah, yakni sebesar 0,51% per tahun (Tabel 5).   

 

  Tabel 5. Perkembangan Luas Areal Pembudidayaan Ikan, 1994 -2000

                                                                                                                                Satuan : Ha

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

KenaiKan/

th(%)

1. Laut

...

...

...

...

...

374

388

...

2. Tambak

326.908

332.365

344.759

390.182

357.331

366.402

376.500

2,57

3. Kolam

60.892

65..545

68.531

72.845

65.985

67.486

68.116

2,05

4. Sawah

138.277

141.363

142.482

148.426

137.789

139.872

141.986

0,51

5. Karamba   

15

46

63

115

135

141

148

58,83

Jumlah

526.092

539.319

555.835

611.568

561.240

574.286

587.154

1,99

Keterangan : ... data tidak tersedia . *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

3.    Ekspor Hasil Perikanan  

 

        Meningkatnya produksi perikanan yang disertai dengan upaya pembinaan mutu hasil perikanan serta peningkatan pelayanan dalam penerbitan sertifikat mutu hasil perikanan, telah meningkatkan penerimaan devisa negara yang berasal dari ekspor hasil perikanan. Pada tahun 2000, devisa yang disumbangkan diperkirakan mencapai US$ 1,74 milyar (Tabel 7) dengan volume 703.155 ton (Tabel 6), atau rata-rata nilainya naik sebesar 0,72% per tahun dan volumenya naik 4,49% per tahun, pada periode 1994 - 2000. Lebih rendahnya laju peningkatan nilai ekspor dari volumenya, lebih disebabkan karena menurunnya harga ekspor beberapa komoditi, sejalan dengan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Hal ini perlu diwaspadai dan perlu ditindaklanjuti  dengan lebih mengupayakan peningkatan mutu hasil perikanan.  

 

        Dari total perolehan devisa ekspor hasil perikanan tersebut, ternyata udang yang diekspor dalam bentuk beku, tidak beku, dan kaleng, memberikan kontribusi yang cukup besar, yakni mencapai sekitar 56% dalam nilai dan 17% dalam volume. Enam negara tujuan utama ekspor adalah Jepang, USA, Thailand, RRC, Hongkong dan Singapura, dengan perolehan devisa berturut-turut, yaitu Jepang sebesar 50,75%, USA sebesar 14,49%, Thailand sebesar 7,97%, RRC sebesar 5,13%, Singapura sebesar 2,68% dan Hongkong sebesar 2,67%. Komoditas udang yang diekspor tersebut, pada saat ini cukup berkembang antara yang berasal dari usaha penangkapan dan budidaya tambak.

 

        Disamping itu, ekspor hasil perikanan dalam bentuk hidup, aneka ikan olahan dan bahkan ikan untuk umpan juga menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, seperti labi-labi, ikan kerapu, nener, bandeng, dan ikan layang.  

 

  Tabel 6. Perkembangan Volume Ekspor Hasil Perikanan, 1994 -2000

Satuan : Ton

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai-

kan/th

(%)

I. Bahan

   Makanan

492.979

510.262

539.700

549.937

604.715

601.773

630.947

4,25

1. Udang

99.523

94.551

100.230

93.043

142.689

109.650

117.957

5,27

2. Tuna/Ckl

79.729

86.470

82.047

82.868

104.330

90.581

94.761

3,61

3. Lainnya

313.727

329.241

357.423

374.026

357.696

401.542

418.229

5,03

II. Bukan Bhn

     Makanan

52.392

52.803

58.685

24.481

45.576

42.331

72.208

17,21

1. Rumput

     Laut

18.689

24.958

22.310

12.699

6.377

25.084

38.425

46,10

2. Mutiara

103,50

68,40

0,37

58,31

73,82

73,00

75,00

2.606,84

3. Ikan Hias

3.232

3.254

2.479

810

192

2.560

2.577

177,87

4. Lainnya

30..368

24.523

33.896

10..914

38.933

14.614

31.131

43,08

Jumlah

545.371

563.065

598.385

574.419

650.291

644.104

703.155

4,49

Keterangan : *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan  

 

 

  Tabel 7. Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Perikanan, 1994 -2000

                                                                                                                         Satuan : US$ 1000

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai-

kan/th

(%)

I. Bahan

   Makanan

1.602.922

1.696.948

1.713.365

1.646.142

1.642.528

1.542.727

1.647.813

0,57

1. Udang

1.009.738

1.037.006

1.017.892

1.011.135

1.011.467

888.982

973.145

-0,40

2. Tuna/Ckl

182.200

212.983

192.980

189.433

215.134

189.386

189.522

1,22

3. Lainnya

410.984

446.959

502.493

445.574

415.927

464.359

485.146

3,22

II.Bukan Bhn

     Makanan

75.797

67.041

72.433

40.026

56.147

62.087

91.500

8,33

1. Rumput

     Laut

9.029

16.263

18.962

10.522

9.815

16.284

24.976

27,46

2. Mutiara

20.873

11.710

12.142

15.081

22.862

20.426

20.986

4,61

3. Ikan Hias

9.140

9.607

8.530

3.159

1.192

10.287

10.360

105,40

4. Lainnya

36.755

29.461

32.799

11.264

22.278

15.090

35.178

20,74

Jumlah

1.678.720

1.763.989

1.785.799

1.686.168

1.698.675

1.604.814

1.739.312

0,72

Keterangan : *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

   4.    Impor Hasil Perikanan  

 

        Dalam periode 1994-2000, volume impor hasil perikanan telah menunjukkan adanya penurunan, yakni dari 276.829 ton pada tahun 1994 diperkirakan menjadi 99.780 ton pada tahun 2000 atau rata-rata turun 5,37% per tahun. Begitu pula dengan nilainya diperkirakan menurun menjadi US$ 136,71 juta pada tahun 1994 menjadi US$ 66,72 juta atau rata-rata menurun 5,60% per tahun.

Dilihat dari komoditasnya, dalam periode 1994 - 2000, volume impor ikan segar/beku, ikan kaleng, agar-agar, dan bahan makanan lainnya cenderung terus meningkat. Keadaan tersebut tampaknya tidak lepas dari semakin diterapkannya sistem pasar bebas untuk berbagai komoditas pangan sebagai konsekuensi dari penandatanganan GATT. Khusus ikan segar/beku, meningkatnya impor disebabkan oleh semakin maraknya rumah makan asing dan hotel yang lebih memilih ikan impor, terutama rumah makan yang menyajikan masakan Jepang. Sedangkan tepung ikan dan tepung binatang berkulit keras/lunak dalam periode yangsama, volume impornya turun masing-masing sebesar 8,51% dan 19,73% per tahun  dan tepung ikan ini terkait dengan pembuatan pakan untuk ternak dan budidaya ikan (Tabel 8).  

 

Tabel 8.   Perkembangan Volume Impor Hasil Perikanan, 1994 -2000

atuan : Ton

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai-

kan/th

(%)

I. Bahan

   Makanan

14.016

14.487

16.355

23.853

15.016

32.504

40.472

27,67

1.Ikan segar/beku

10.552

10.454

9.768

11.876

4.425

10.524

9.203

12,77

2.Ikan dlm kaleng

562

371

495

735

1.046

534

687

11,66

3.Agar-agar

285

496

557

754

226

670

757

43,52

4.Lainnya

2.617

3.166

5.535

10.488

9.319

20.776

29.825

56,77

II. Bukan Bhn Makanan

262.813

148.753

138.540

127.949

46.088

83.314

59.308

-11,66

1. Lemak dan

    minyak ikan

4.944

8.454

2.594

2.288

605

2.838

2.244

44,08

2. Tepung ikan

227.213

128.957

126.583

115.180

35.291

71.725

49.591

-8,51

3. Tepung Bin.  Bklt.Keras/lnk

20.628

7.725

6.770

5.390

4.296

5.418

3.852

-19,73

4. Lainnya

10.028

3.617

2.593

5.091

5.896

3.333

3.621

-2,49

Jumlah

276.829

163.240

154.895

151.802

61.104

115.818

99.780

-5,37

Keterangan : *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

        Meskipun menurun cukup tajam, impor tepung ikan masih paling banyak menyita cadangan devisa. Pada tahun 1998, devisa yang harus dikeluarkan untuk impor komoditi ini sebesar 47,46% dari keseluruhan devisa yang dikeluarkan untuk impor hasil perikanan, sedangkan pada tahun 1999 dan 2000 diperkirakan sebesar 42,60% dan 33,67%. Dalam hal komoditi bahan makanan, nilai yang paling banyak harus dibayar penuh adalah impor ikan segar/beku danagar-agar, yang pada tahun 2000 diperkirakan sebesar 6,95% dan 6,22% dari keseluruhan devisa yang dikeluarkan untuk impor hasil perikanan (Tabel 9).

  Tabel 9.   Perkembangan Nilai Impor Hasil Perikanan, 1994 -2000

                                                                                                                                                Satuan : US$1000

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai- kan/th (%)

I. Bahan

   Makanan

18.032

21.041

22.622

33.630

19.290

33.526

34.791

17,97

1.Ikan segar/beku

1.659

9.146

7.333

8.841

4.852

7.761

4.636

71,10

2.Ikan dlm kaleng

1.365

805

1.251

1.689

2.574

947

963

6,71

3.Agar-agar

2.890

4.711

3.783

6.640

460

3.672

4.149

122,84

4.Lainnya

12.1186

6.379

10.255

16.460

11.404

21.146

25.043

24,51

II. Bukan BhnMakanan

118.681

94.877

104.350

88.739

33.201

42.751

31.929

-14,03

1. Lemak dan     minyak ikan

2.436

5.222

1.771

2.173

856

2.471

1.202

24,61

2. Tepung ikan

92.490

72.959

87.701

77.733

24.912

32.492

22.465

-13,44

3. Tepung Bin. Bklt.Keras/lnk

10.182

4.922

4.587

3.261

2.704

2.415

2.425

-19,12

4. Lainnya

13.573

11.774

10.291

5.572

4.729

5.373

5.837

-10,76

Jumlah

136.713

115.918

126.972

122.369

52.491

76.277

66.720

-5,60

Keterangan :  *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

5.          Neraca Perdagangan

Dengan perkembangan ekspor dan impor hasil perikanan tersebut, neraca perdagangan komoditas perikanan dalam periode 1994-2000 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 1,59% per tahun, yakni dari US$ 1.542,01 juta pada tahun 1994 menjadi US$ 1.672,59 juta pada tahun 2000 (Tabel 10).  

 

Tabel 10. Perkembangan Neraca Perdagangan Hasil Perikanan, 1994-2000

                                                                                                                            Satuan : US$1000

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai- kan/th (%)

Nilai Ekspor

1.678.720

1.763.989

1.785.799

1.686.168

1.698.675

1.604.814

1.739.312

0,72

Nilai Impor

136.713

115.918

126.972

122.369

52.491

76.277

66.720

-5,60

Neraca Perdagangan

1.542.007

1.648.071

1.658.827

1.563.799

1.646.184

1.528.537

1.672.592

1,59

Keterangan :  *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

   6.    Konsumsi Ikan

Dengan perkembangan produksi, ekspor dan impor hasil perikanan, pada tahun 2000 penyediaan ikan untuk konsumsi per kapita penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 21,69 kg/kapita/tahun atau rata-rata naik 2,67% per tahun dalam periode 1994-2000, walaupun masih di bawah standar konsumsi ikan sebesar 26,5 kg/kapita/rtahun (Tabel 11).  

 

                                  Tabel 11. Perkembangan Konsumsi Ikan, 1994 -2000  

 

Rincian

1994

1995

1996

1997

1998

1999*)

2000**)

Kenai- kan/th (%)

Konsumsi Total (1000 ton)

3.534,87

3.653,39

3.728,87

3.807,20

4.052,52

4.352,93

4.532,54

4,25

Konsumsi per kapita (Kg/Kap/Th)

 

18,54

18,86

18,95

19,05

19,98

21,22

21,69

2,67

  Keterangan :  *) Angka Sementara. **) Angka Perkiraan

 

Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat ini sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan, yang pada gilirannya telah dapat pula memperbaiki tingkat gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan yang demikian ini akan dapat mempercepat tercapainya standar pangan dan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan. 

 

7.          Tenaga Kerja Perikanan  

 

        Jumlah total nelayan Indonesia pada tahun 1998 sekitar 2.274.629 orang atau mengalami kenaikkan 5,29% dibandingkan tahun 1996 sebesar 2.055.034 orang. Namun sebaliknya, perkembangan jumlah petani ikan cenderung mengalami penurunan -7,83 dari tahun 1996-1998 dari 2.129.528 orang pada tahun 1996 menjadi 1.805.470 orang tahun 1998.  Selain itu, hal yang patut dicermati adalah permasalahan kualitas sumberdaya manusia di sektor perikanan khususnya dalam hal rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan.

 

        Berdasarkan perkiraan kualitas pendidikan SDM perikanan (BMI, 1996), bagian terbesar nelayan berpendidikan rendah yaitu 70 persen tidak tamat sekolah dasar (SD) dan tidak sekolah (TS), 19,59 persen tamat sekolah dasar, dan hanya  0,03 persen yang memiliki pendidikan sampai jenjang Diploma 3 dan Sarjana.  Rendahnya tingkat pendidikan nelayan, menyebabkan proses alih teknologi dan keterampilan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yang selanjutnya berdampak pada kemampuan pengembangan usahanya. Jika ditelaah lebih cermat, kondisi nelayan yang tradisional yang tertinggal tidak terlepas dari kondisi lingkungan dimana mereka berada.  Pada umumnya nelayan berada dan menghuni daerah pantai, dimana prasarana dan sarana sosial yang tersedia seperti pendidikan, kesehatan, perhubungan dan komunikasi memang masih terbatas.

 

8.    Pendapatan Nelayan  

 

        Selama ini nelayan dan petani ikan belum sepenuhnya menikmati nilai tambah dari pemanfaatan potensi dan produksi perikanan.  Hasil dari perhitungan rata-rata di 10 propinsi COREMAP (Coral Reef Rehabilitation and Management Program; suatu proyek nasional yang dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan AUSAID) ternyata pendapatan nelayan berkisar Rp 82.500 sampai dengan Rp 225.000 per bulan. Jumlah tersebut jauh di bawah nilai dari Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah pada tahun 1996/1997 sebesar Rp 3.800 per hari.  

 

        Ketergantungan pada iklim dan lingkungan menyebabkan pendapatan nelayan di setiap daerah menjadi berbeda-beda. Bahkan hasil penelitian PPLH IPB tahun 1996 diketahui bahwa pendapatan Rumah Tangga Nelayan di desa pesisir Lombok Bagian Barat lebih rendah lagi, yaitu berkisar antara Rp 210.540 - Rp 643.510 per tahun.  Pendapatan nelayan ini diperkirakan akan menjadi lebih kecil dengan adanya krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia.  Hal ini disebabkan, karena meningkatnya biaya operasional menjadi 3 sampai 4 kali lipat dari sebelumnya, karena pangsa pasar nelayan tradisonal ini masih terfokus dalam negeri.  Hal yang berbeda justru dialami oleh pengusaha perikanan yang berorientasi ekspor, dimana nilai jual produksi perikanan mengalami peningkatan yang besar dengan adanya depresiasi rupiah terhadap dolar.

 

9.    Peraturan dan Perundang-undangan  

 

        Dari sisi peraturan dan perundang-undangan di bidang perikanan, jika ditinjau dari segi materi peraturaan dan perundang-undangan tersebut sudah relatif memadai, namun yang belum memadai adalah implementasinya.  Berdasarkan hasil kajian PKSPL-IPB (1999), pada tataran hukum nasional minimal mencakup 8 aspek, yaitu (1) pengaturan batas daerah perikanan dengan negara tetangga, (2) pemanfaatan sumberdaya perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indoensia, (3) konservasi sumber-sumber perikanan, (4) pengaturan biologi perikanan, (5) pengembangan armada perikanan, (6) perlindungan habitat (7) penentuan Total Allowable Catch, dan (8) pengakuan hak perikanan tradisional.  

 

        Dari sisi lingkup materi seperti di atas, ternyata belum mampu memberikan peluang bagi pengembangan perikanan yang berkelanjutan (sustainable) dan mengangkat kesejahteraan masyarakat nelayan.  Permasalahannya adalah penerapan serta penegakkan hukum dan aturan tersebut masih sangat lemah.  Bahkan Darus (1999) menyatakan bahwa beberapa peraturan yang dibuat malahan menyengsarakan rakyat, bukan sebaliknya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal penegakkan hukum di laut telah mempunyai landasan secara memadai pada perundang-undangan seperti (1) Undang-undang No. 9 tahun 1985 tentang perikanan, (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan (3) KUHP Nomor 8 tahun 1981.  Hanya personil yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan peraturan ini belum memadai, baik dari segi jumlah, kualitas dan juga sarana penunjangnya.  

 

B.    PERMASALAHAN

 

Permasalahan dan kendala dalam implementasi pembangunan perikanan dan kelautan dapat diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan, yaitu: (1) Masalah mikro-teknis, yakni masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi internal pembangunan perikanan dan kelautan, dan (2) Makro-struktural (kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif) yakni masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi eksternal baik ekonomi-makro, politik, hukum dan kelembagaan.

 

1.    Masalah Mikro-Teknis  

 

a.     Tingkat Kemiskinan Nelayan yang Tinggi

Masalah utama dalam bidang kelautan dan perikanan adalah tingkat kemiskinan nelayan, khususnya perikanan tangkap,  dan masyarakat pada umumnya yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan profesi lainnya di bidang pertanian.  Hal ini terlihat dari kondisi wilayah pesisir yang identik dengan kekumuhan dan ketertinggalan. Kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang terjadi, merupakan resultante dari berbagai masalah-masalah lainnya yang akan diuraikan sebagai berikut.

 

b.    Rendahnya Produktivitas

Dalam perikanan tangkap, rendahnya produktivitas nelayan disebabkan karena tiga faktor utama, yakni (1) sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan teknologi penangkapan yang tradisional pula, sehingga kapasitas tangkapnya rendah, (2) adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya.  Di satu pihak, terdapat kawasan-kawasan perairan yang stok ikannya sudah mengalami kondisi overfishing, dan sebaliknya masih cukup banyak kawasan yang tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya belum optimal, dan (3) telah terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (seagrass beds), yang merupakan habitat ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (nursery ground). Kerusakan lingkungan laut ini juga disebabkan oleh pencemaran, baik yang berasal dari kegiatan manusia di darat maupun di laut.

 

Sementara itu dalam usaha budidaya perikanan, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, yakni (1) kemampuan teknologi budidaya sebagian besar petani ikan masih rendah, (2) kompetisi penggunaan ruang (lahan perairan) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (pemukiman, industri, pertambangan, dan lainnya) pada umumnya merugikan usaha budidaya perikanan, dan (3) semakin memburuknya kualitas air sumber untuk budidaya perikanan, khususnya di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya.

 

c.     Gejala Tangkap Lebih dan Masalah Kapal Asing

Berkaitan dengan gejala overfishing di beberapa kawasan, jenis stok sumberdaya perikanan yang telah mengalami overfishing adalah udang (hampir mengalami overfishing di seluruh perairan Indonesia, kecuali L. Seram sampai Teluk Tomini, L. Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Samudera Hindia), ikan karang (mengalami overfishing  di perairan L. Jawa, Selat Makasar dan L. Flores, L.Banda, L. Sulawesi dan Samudera Pasifik serta Samudera Hindia); ikan demersal (mengalami overfishing di perairan Selat Malaka, Selat Makasar dan L. Flores, L. Sulawesi dan Samudera Pasifik serta L. Arafura); ikan pelagis kecil (mengalami overfishing di perairan Selat Malaka dan L. Jawa); ikan pelagis besar (mengalami overfishing di perairan L. Sulawesi dan Samudera Pasifik); lobster (mengalami overfishing di perairan Selat Makasar dan Laut Flores); Cumi-cumi (mengalami overfishing di perairan Selat Malaka, L. Jawa, Selat Makasar, L. Flores dan L. Arafura). Kondisi tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia. Mengingat kemampuan nelayan-nelayan kita masih sangat terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi penangkapan pada perairan ZEEI.

 

Masalah lain yang terkait dengan produksi perikanan tangkap adalah tentang “pencurian” ikan oleh nelayan dan kapal asing. Sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh ternyata terjadinya surplus hasil penangkapan ikan ke pihak asing tidak lepas dari  peran berbagai pihak, baik pengusaha maupun aparat, melalui beberapa mekanisme sebagai berikut : (1) pihak asing seolah-olah memiliki hutang kepada mitra bisnisnya di Indonesia, melalui putusan pengadilan, pihak asing tersebut diharuskan membayar hutangnya dengan menggunakan kapal ikan eks charter yang izinnya telah habis, (2) kapal ikan eks charter atau kapal yang baru dimasukkan dari luar negeri dikamuflase seolah-olah kapal produksi dalam negeri, (3) pengusaha Indonesia melakukan impor kapal melalui prosedur sesuai ketentuan, namun transaksi impor tersebut tidak benar-benar terjadi karena tidak melakukan pembayaran, dan (4) pengusaha Indonesia melakukan impor kapal melalui prosedur sesuai ketentuan, namun dengan harga yang dibuat semurah-murahnya. Hal tersebut ternyata juga telah menyebabkan kerugian negara sebesar US$ 1,362 milyar per tahun.

 

Kondisi tersebut diatas, antara lain disebabkan masih belum optimalnya pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yang antara lain disebabkan (1) kurangnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring serta pengawasan menjadi berkurang; (2) pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ditangani oleh berbagai instansi, sehingga memerlukan koordinasi; (3) belum diberdayakannya Petugas Pengawas Sumberdaya Ikan (WASDI) dan Pengawas Kapal Ikan (WASKI) secara optimal.

 

d.    Masalah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kendala dan permasalahan yang terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain sebagai berikut :

 

1)  Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir

Kerusakan fisik habitat ekosistem wilayah pesisir di Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut. Terumbu karang Indonesia  dengan luas total sekitar 82.000 km2, yang masih berada dalam kondisi sangat baik hanya 6,20%, dalam kondisi rusak (41,78%), kondisi sedang (28,30%), dan kondisi baik (23,72%). Hal yang sama juga terjadi pada ekosistem hutan mangrove. Selama periode 1982 - 1993 telah terjadi penurunan luas hutan mangrove dari 5,21 juta Ha menjadi 2,5 juta Ha. Hilangnya mangrove dan rusaknya sebagian terumbu karang telah mengakibatkan terjadinya erosi pantai. Beberapa kegiatan yang diduga menyebabkan terjadinya erosi pantai antara lain, pengambilan pasir untuk reklamasi pantai, pembangunan bandara (lapangan udara), hotel dan kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk menutup pantai dan perairannya.

   

2)   Pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan

Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan Indonesia pada saat ini berada pada kondisi yang memprihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan lautan berasal dari darat (land-based pollution sources), yaitu kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai kegiatan di laut (marine-based pollution sources), terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak (oil tanker), dan kegiatan pertambangan.

 

3)   Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir

Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir dan lautan sering terjadi karena belum adanya aturan jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

 

4)   Terhambatnya koordinasi antara unsur terkait

Persoalan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan dan sekaligus pengelola di di kawasan tersebut, baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antar pelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan di kawasan pesisir yang dilakukan secara sektoral oleh masing-masing pihak.

 

5)  Minimnya perhatian pembangunan di kawasan pulau-pulau kecil

Selama + 30 tahun, pulau-pulau kecil kurang atau tidak tersentuh oleh kegiatan-kegiatan pembangunan. Akibatnya, pulau-pulau kecil sebagian besar dihuni oleh SDM produktivitas  rendah, seperti orang-orang tua, anak-anak dan perempuan. Angkatan kerja produktif pindah ke kota-kota besar atau ibu kota propinsi dan kabupaten yang memiliki prasarana dan sarana yang lebih baik. Meski di beberapa tempat terdapat kegiatan pembangunan di pulau-pulau kecil, kegiatan tersebut cenderung merusak lingkungan dan “memarjinalkan” penduduk lokal.

   

e.     Rendahnya Kemampuan Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan

Diakui bahwa kemampuan teknologi pasca panen (penanganan dan pengolahan) produk perikanan sesuai dengan selera konsumen dan standardisasi mutu produk secara internasional (seperti HACCP, persyaratan sanitasi, dan lainnya) masih lemah.  Sebagai contoh, Thailand yang volume produksi ikan tunanya di bawah Indonesia, ternyata nilai ekspor produk ikan tuna olahannya jauh melampaui nilai ekspor Indonesia, karena Thailand sangat inovatif dan kreatif dalam mencari nilai tambah melalui berbagai teknologi pengolahan ikan tuna, yang antara lain meliputi: (1) Sashimi, sushi (fresh); (2) Frozen; (3) Loin; (4) Fish Cake; (5) Surimi; (6) Canning; (7) Fish Oil; (8) Salted Fish; (9) Fish Meal; (10) Fish Ball;(11) Tuna Sausage; (12) Tuna Ham dan (13) Fish Crackers.

 

f.   Lemahnya Kemampuan Pemasaran Produk Perikanan

Pemasaran komoditas perikanan Indonesia di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (buyer market).  Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan atau petani ikan).  Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan Indonesia masih lemah.  Pertama, karena lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen. Kedua, belum memadainya prasarana dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

 

g.    Tidak Stabilnya Harga-Harga Faktor Produksi

Panjangnya rantai pemasaran dalam proses pembelian faktor-faktor produksi berakibat pada besarnya beban harga yang harus dibayar nelayan. Selain itu, krisis moneter juga telah meningkatkan harga-harga kebutuhan nelayan. Bagi nelayan penangkap ikan yang produksinya tidak berorientasi ekspor, keadaan demikian telah menurunkan tingkat hidup dan kesejahteraannya.  Akibat melonjaknya dollar, harga mesin dan alat tangkap perikanan yang merupakan barang impor, membumbung tinggi. Harga jaring udang berukuran 1,5 inchi meningkat dari Rp 27.500 per piece menjadi Rp 75.000-80.000, mesin Yanmar 10,5 PK misalnya naik dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta.

 

h.    Pengembangan Teknologi, Data dan Informasi

Keterbatasan teknologi informasi menyebabkan sumber daya yang tersedia tidak dapat teridentifikasi secara memadai. Data dan informasi tentang kelautan dan perikanan masih tersebar dan belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya juga masih diragukan.    

   

i.   Rendahnya Semangat Sebagai Bangsa Bahari

Meskipun pada kenyataannya sebagian besar penduduk bermukim di kawasan pesisir dan negara Indonesia merupakan negara kepulauan, kebanggaan sebagai bangsa bahari  hanya secara nyata ditampilkan oleh beberapa suku bangsa di Indonesia.  Salah satu masalah sehubungan dengan hal ini adalah rendahnya minat kaum muda potensial untuk bergelut dengan dunia kebaharian dan perikanan disebabkan rendahnya insentif di bidang kelautan dan perikanan.

 

2.     Masalah Makro-Struktural

 

a.     Ekonomi Makro yang Belum Kondusif Bagi Kemajuan Perikanan

Sebagai suatu sistem aquabisnis, keberhasilan perikanan tidak hanya ditentukan oleh tiga sub-sistem utamanya, yakni: (1) produksi, (2) pasca panen (penanganan dan pengolahan), dan (3) pemasaran; tetapi juga oleh sub-sistem penunjangnya yang meliputi; a) prasarana dan sarana, b) finansial (keuangan), c) sumberdaya manusia dan IPTEK, dan d) hukum dan kelembagaan. Kebijakan pemerintah di ketujuh sub-sistem (bidang) aqubisnis perikanan dinilai secara umum belum mendukung kemajuan pembangunan perikanan. 

 

Berikut ini diuraikan beberapa contoh kelemahan kebijakan perikanan yang mendasar. Pertama, belum ada tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (spacing) usaha budidaya perikanan di suatu kawasan. Kedua, belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak, misalnya bunga sekitar 10% seperti untuk KUT, untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya, ataupun industri pengolahan. Ketiga, tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan dan sulitnya melakukan investasi.

 

b.    Sistem Hukum dan Kelembagaan Perikanan Yang Masih Lemah

Untuk dapat menerapkan kebijakan pembangunan perikanan diperlukan instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai.  Kesepakatan pakar dan pengamat pembangunan perikanan dari dalam maupun luar negeri, bahwa implementasi dan penegakkan hukum (law enforcement) bidang perikanan di Indonesia dinilai masih lemah. Sanksi hukum bagi perusak lingkungan masih terlalu ringan, seperti bagi pengguna bahan-bahan peledak, bahan beracun (cyanida), dan juga aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggungjawab, dan seterusnya. Di sisi lain, terjadi juga tumpang tindih (over lapping) kebijakan yang seringkali menimbulkan konflik kewenangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan wilayah-wilayah tersebut ditangani lebih dari satu departemen yang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda. Padahal hubungan ekologis-biologis dan ekonomi daerah pesisir, pantai, laut, sungai maupun danau saling terkait satu dengan lainnya.

 


BAB IV

LINGKUNGAN STRATEGIS

 

Secara umum terdapat 3 (tiga) perubahan lingkungan strategis baru yang akan mempengaruhi dinamika pembangunan kelautan dan perikanan pada saat ini dan masa mendatang yakni demokratisasi, desentralisasi dan globalisai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RENSTRA DKP. Perubahan lingkungan strategis tersebut diuraikan sebagai berikut.

 

A. DEMOKRATISASI

 

Kelanjutan pembangunan tidak dapat dipertahankan tanpa adanya pertisipasi yang luas dari masyarakat. Dalam suatu kehidupan yang demokratis, partisipasi merupakan prasyarat politik masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan itu, perencanaan pembangunan dituntut untuk disusun secara terbuka dan melibatkan semakin banyak unsur masyarakat dalam semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pemantauan. Dalam kaitan ini, masyarakat sebagai main stakeholders yang akan memperoleh manfaat sosial terbesar dalam pembangunan menjadi sangat penting. Oleh karenanya, kearifan lokal (indigeneous knowledge), seperti hak-hak kepemilikan (property right), hak ulayat (territorial user right), dan hak-hak perolehan rakyat (entitlement) perlu mendapat perhatian.

 

Dengan demikian rencana pembangunan yang dihasilkan merupakan komitmen yang kuat dari seluruh masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dapat diwujudkan dengan dukungan masyarakat.

 

B. DESENTRALISASI

 

Perubahan lingkungan strategis yang kedua adalah adanya tuntutan desentralisasi yang tidak mungkin dapat dihindari, karena kebijakan pembangunan yang sangat terpusat tidak akan mampu lagi mengikuti dinamika masyarakat yang berkembang semakin cepat, lebih-lebih pada era reformasi saat ini. Pada dasarnya inti dari desentralisasi adalah pemberdayaan wilayah dan masyarakat, penumbuhan prakarsa serta kreativitas. Dengan demikian daerah-daerah tersebut mempunyai kewenangan dan keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.  Adanya tuntutan desentralisasi ini akan memerlukan perubahan yang mendasar pada kelembagaan pemerintah, peraturan-peraturan yang diperlukan, dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan demikian cara pelaksanaan pembangunan akan berubah secara drastis, yang harus diimbangi oleh perubahan pemikiran dan sikap SDM, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karenanya, DKP dalam perencanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dapat menyesuaikan dengan tuntutan tersebut.  

 

Sebagai salah satu wujud desentralisasi adalah ditindaklanjutinya gagasan penerapan otonomi daerah (Otda) melalui penetapan UU Nomor 22/1999 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Hal menarik yang patut dicermati adalah adanya salah satu pasal yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan wilayah perairan laut dalam skenario Otda. Disebutkan dalam Pasal 10, bahwa daerah propinsi berwenang mengelola wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai, sementara daerah tingkat dua (Dati II) berwenang mengelola wilayah laut sejauh sepertiga dari batas kewenangan daerah propinsi atau sejauh 4 mil laut dari garis pantai. Jenis kewenangan tersebut mencakup pengaturan kegiatan-kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut. Kewenangan tersebut terwujud dalam bentuk pengaturan kepentingan administratif, pengaturan tata ruang, serta penegakan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa implementasi Otda membawa sejumlah implikasi terhadap aktivitas pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pertama, sudah seharusnya daerah mengetahui potensi perikanan serta batas-batas wilayahnya sebagai dasar untuk meregulasi pengelolaan sumberdaya, seperti penentuan jenis dan tipe kegiatan perikanan yang sesuai di daerahnya. Kedua, daerah dituntut bertanggung jawab atas kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan di daerahnya itu. Ketiga, semakin terbuka peluang bagi masyarakat lokal, utamanya nelayan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumberdaya. 

 

Namun demikian masih terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan institusionalisasi Otda untuk konteks wilayah laut tersebut, antara lain: 

  1. Belum adanya Institusi/Lembaga pengelola khusus yang menangani masalah pengembangan pesisir dan laut. Implikasinya,  tidak tersedianya Instrumen Hukum wilayah perbatasan antar propinsi dan pedoman bagi Instansi di Daerah (Tk I dan II) dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah laut.

  2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia (aparat pemerintahan) dalam bidang pesisir dan laut yang terdidik dan terlatih, sehingga kesulitan dalam pendayagunaan serta peningkatan perangkat instansi daerah yang ada terhadap pengelolaan di wilayah pesisir dan laut yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

  3. Ketersediaan data dan informasi perikanan sangat terbatas. 

  4. Terbatasnya wahana dan sarana dalam penerapan dan pendayagunaan teknologi bidang perikanan. Akibatnya, upaya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumberdaya perikanan/SDL belum bisa terwujud. 

Selain itu, bersamaan dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999, pemerintah juga mengeluarkan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam UU tersebut diatur bagaimana perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah, termasuk di dalamnya keuangan yang berasal dari  kegiatan perikanan di daerah. Pada pasal 6 ayat 5 dikatakan bahwa penerimaan negara dari SDA sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Namun demikian pada penjelasan pasal 6 ayat 5 ternyata terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara pengaturan pembagian keuangan pusat-daerah di sektor perikanan dan kehutanan serta pertambangan umum.

 

Untuk sektor kehutanan, sektor pendapatan adalah iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH), provisi sumberdaya hutan, beserta dana reboisasi yang secara khusus dicantumkan pada pasal 8 ayat 4. Untuk pertambangan umum, sumber pendapatan adalah iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti). Sementara untuk perikanan, sumber pendapatan adalah pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Pembagian 80% hasil HPH dan iuran tetap pertambangan umum yaitu 16% untuk propinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Pembagian 80% provisi sumberdaya hutan dan iuran eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum yaitu 16% untuk propinsi, 32% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan (penghasil), dan 32% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam propinsi itu. Sementara itu, baik pungutan pengusahaan perikanan maupun pungutan hasil perikanan, 80% alokasi pendapatan untuk daerah ternyata bukan hanya untuk daerah yang bersangkutan tetapi dibagi secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian untuk kasus pendapatan dari sumber perikanan, daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian yang sama dengan daerah kabupaten/kota yang lain.

 

Dengan adanya aturan yang berlaku ini maka daerah-daerah yang memang memiliki sumberdaya perikanan tidak dapat memetik manfaat lebih dari daerah yang tidak memiliki sumberdaya perikanan. Dengan kata lain, daerah yang mempunyai sumberdaya perikanan secara relatif tidak lebih diuntungkan dengan adanya UU No.25 tahun 1999 ini.

 

C.    GLOBALISASI

 

Dalam memasuki Abad 21, meningkatnya peran globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan dunia sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka. Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Pergerakan ke arah tingkat efisiensi ini menuntut penggunaan teknologi tinggi yang semakin intensif yang harus tetap memperhatikan asas-asas kelestarian lingkungan, serta kemampuan manajerial dan profesionalisme yang semakin meningkat pula. Dampak lain dari kondisi tersebut adalah persaingan yang ketat dalam kualitas produk termasuk produk dan jasa dari sektor kelautan dan perikanan.

 

Paling tidak ada dua aspek globalisasi yang terkait dengan dunia kelautan dan perikanan, yakni aspek ekologi dan ekonomi. Secara ekologi, telah muncul berbagai kaidah internasional dalam pengelolaan sumberdaya perikanan (fisheries management), seperti adanya code of conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan FAO (1995). Aturan ini menuntut adanya praktek pemanfaatan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan, dimana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Kaidah-kaidah tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam aturan main di tingkat regional melalui organisasi/komisi-komisi regional (Regional Fisheries Management Organizations-RFMOs) seperti IOTC (Indian Ocean Tuna Comission) yang mengatur penangkapan tuna di perairan India, CCSBT, dll. Namun hingga saat ini Indonesia belum menjadi anggota komisi-komisi seperti IOTC maupun CCSBT, padahal dua wilayah perairan tersebut dekat dengan Indonesia dan banyak kapal ikan Indonesia yang beroperasi disana. Sementara Jepang yang sebenarnya tidak “memiliki” dua wilayah perairan itu justru menjadi anggota dan bahkan dominan baik dalam “mengatur” maupun mendapatkan quota penangkapan ikan.

 

Selain itu, saat ini Committee on Fisheries FAO telah menyepakati tentang International Plan of Action on Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing yang mengatur mengenai (1) praktek ilegal seperti pencurian ikan, (2) praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (misreported), atau laporannya di bawah standar (under reported), dan (3) praktek perikanan yang tidak diatur sehingga mengancam kelestarian stok ikan global. Dua aturan yang terakhir jelas akan mengancam perikanan tangkap Indonesia, apabila kegiatan penangkapan tidak dilaporkan. Begitu pula untuk wilayah perairan teritorial dan ZEEI, kemungkinan dituduh melakukan unregulated fishing, karena masalah akurasi data tentang stock ikan yang tersedia. Kalau data stock ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan dengan demikian akan mengancam kelestarian stock ikan global, dan karena itu akan dikategorikan melakukan praktek IUU fishing. Seandainya kegiatan perikanan tangkap Indonesia masuk dalam kategori ini, maka sanksinya terkait dengan perdagangan internasional, dimana hasil perikanan tangkap akan diboikot secara internasional.

 

Sementara itu dalam aspek ekonomi, liberalisasi perdagangan merupakan ciri utama globalisasi. Liberalisasi perdagangan tersebut merupakan pedang bermata dua (double-edged swords). Di satu sisi,  liberalisasi menyodorkan peluang (opportunities), melalui penurunan hambatan-hambatan tarif dan non tarif dan meningkatkan akses produk-produk domestik ke pasar internasional. Tetapi di sisi lain, liberalisasi perdagangan juga sekaligus menjadi ancaman (threat), karena perdagangan bebas menuntut penghapusan subsidi dan proteksi sehingga meningkatkan akses produk-produk asing di pasar dalam negeri. Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan produk-produk perikanan pada masa datang. Oleh karenanya produk-produk perikanan akan sangat ditentukan oleh berbagai kriteria, seperti (1) produk tersedia secara teratur dan berkesinambungan, (2) produk harus memiliki kualitas yang baik dan seragam, dan (3) produk dapat disediakan secara masal. Selain itu, produk-produk perikanan harus dapat pula mengantisipasi dan mensiasati segenap isu perdagangan internasional, termasuk: isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000), isu property right, isu responsible fisheries, precauteonary approach, isu hak asasi manusia (HAM), dan isu ketenagakerjaan. Akan halnya ISO 14000, mensyaratkan bahwa produk sektor perikanan harus dihasilkan dari suatu proses produksi yang berwawasan lingkungan: (1) proses produksi tidak merusak tatanan, fungsi dan proses ekologis; dan (2) proses produksi tidak membahayakan pelaku produksi dan kesehatan atau jiwa konsumen.

 

Selai hal diatas, telah disepakati pula beberapa standar inetrnasional, misalnya mengenai SPS (Sanitary and Phytosabitary) yang bersifat multidimensi. Kriteria kualitas SPS mencakup keamanan pangan (Food Safety Attributes), kandungan gizi (Nutrition Attributes). Oleh karena itu standarisasi produk dan proses perlu segera dikembangkan. Apabila tidak, maka komoditas perikanan akan mengalami penolakan produk ekspor dangan alasan Non Tariff Barrier for Trade.

 

Pengaruh globalisasi yang lainnya, terutama di bidang pembinaan sumberdaya manusia kelautan yang harus berstandar training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels (STCW-F 95). STCW-F 95 merupakan peraturan internasional dari IMO yang mengatur standar pelatihan, sertifikasi dan jaga laut khusus untuk personil kapal penangkap ikan. Walaupun Indonesia belum meratifikasi STCW-F tersebut, namun demikian perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka menuju pencapaian standar sumber daya manusia kelautan internasional.

 

Selain tuntutan globalisasi sebagaimana digambarkan diatas yang merupakan suatu sistem ciptaan manusia, patut dipertimbangkan pula pengaruh globalisasi yang disebabkan oleh kejadian alam, yakni El-Nino yang merupakan gejala alam global yang terjadi karena proses penyebaran udara dan distribusi energi yang dibarengi dengan perubahan dinamika arus laut. Pengaruh gejala El-Nino ini di beberapa perairan Amerika Selatan seperti Peru dan Equador selain memberikan dampak positif terhadap peningkatan potensi perikanan laut mereka, juga membawa dampak negatif yang menyebabkan kerugian yang cukup besar, terutama di bidang budidaya udang. Di Indonesia, El-Nino baru dikenal secara luas pada tahun 1998, yakni ketika terjadinya kemarau panjang yang berdampak cukup besar terhadap lingkungan, kekeringan dan kebakaran hutan. Akibat kekeringan yang berkepanjangan pada waktu itu menyebabkan menurunnya keterediaan air tawar, dan hal ini antara lain mempengaruhi kegiatan usaha budidaya perikanan.

 

Secara mendalam penelitian dampak El-Nino terhadap sumberdaya laut dan perikanan memang belum banyak dilakukan. Namun demikian, secara umum dampak El-Nino mencakup 3 (tiga) hal, yakni yang berkaitan dengan perubahan iklim, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, serta penurunan standar kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain dan pengalaman empiris beberapa tahun terakhir ini dapat dirumuskan beberapa hipotesa tentang implikasi El-Nino terhadap 3 hal tersebut.  Pertama, El-Nino akan menyebabkan kemarau panjang dan kekeringan dalam waktu sekitar 12 bulan, yang akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya air bersih dan sumber daya air untuk budidaya perikanan. Keadaan ini jelas akan mengurangi kualitas dan intensitas kegiatan budidaya perikanan, yang pada gilirannya akan menurunkan kapasitas produksi perikanan budidaya. Kedua, perubahan iklim yang dibawa oleh El-Nino akan menyebabkan kenaikan suhu panas laut, dan kenaikan suhu tersebut akan menyebabkan terjadinya pemutihan atau kerusakan terumbu karang yang dapat berakibat menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya hayati dan ekosistem terumbu karang, sehingga stock ikan akan menurun. Selain itu pola migrasi ikan juga akan berubah sebagai akibat perubahan suhu dan pola arus laut, sehingga keadaan stock jenis-jenis ikan tertentu akan berubah yang akan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi.  Ketiga, perubahan iklim dengan segala akibatnya dan ketidak pastian berusaha di bidang penangkapan akan mengancam perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang ekonominya bertumpu pada sumber daya alam laut dan perikanan. Oleh karena itu, untuk mengurangi dan menanggulangi dampak negatif  El-Nino perlu diantisipasi dengan langkah-langkah sistematis dan strategis, yang merupakan bagian dari rencana kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.   

 

Pengaruh lingkungan strategik sebagaimana diuraikan diatas, apabila tidak diantisipasi dan diapresiasi secara tepat dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan pembangunan kelautan dan perikanan. Begitu pula sebaliknya, apabila pengaruh lingkungan strategik tersebut dapat dikelola secara tepat melalui kekuatan yang dimiliki sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi peluang yang sangat menjanjikan bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karenanya, DKP sebagai suatu institusi pemerintah, perlu mengetahui dan memahami kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, agar tujuan dan cita-cita organisasi ingin memberdayakan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan seluruh stakeholders dapat terwujud.

 



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

 

 

A. VISI DAN MISI

 

Sejalan dengan semakin berkurangnya sumber daya alam dan jasa lingkungan di daratan yang disebabkan antara lain oleh meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam, jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, maka dorongan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan saat ini dan mendatang cenderung semakin besar. Di sisi lain, tuntutan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumber daya alam, termasuk kebutuhan atas jasa-jasa lingkungan laut. Kecenderungan ini mendasari visi pembangunan kelautan dan perikanan ke depan.

 

Dengan mengacu pada kecenderungan-kecenderungan tersebut diatas, maka Visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :  

 

Ekosistem laut dan perairan tawar beserta segenap sumber daya alan yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, dipelihara kelestariannya, dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan bagi kesatuan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia”.

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

(1)       Peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya.

(2)       Peningkatan peran sektor  perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.

(3)       Peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa melalui peningkatan konsumsi ikan.

(4)       Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan tawar, pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan.

(5)       Peningkatan peran laut sebagai pemersatu bangsa dan peningkatan budaya bahari bangsa Indonesia.

 

B.    TUJUAN DAN SASARAN

 

Sesuai dengan visi dan misi seperti itu, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1.     Memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan;

2.     Meningkatkan penerimaan devisa negara dari ekspor hasil perikanan dan kelautan;

3.     Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan;

4.     Meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan petani ikan serta masyarakat pesisir lainnya;

5.     Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat dari hasil perikanan;

6.     Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha.

7.     Menurunkan tingkat pelanggaran pemanfaatan dan perusakan sumber daya kelautan dan perikanan;

8.     Menurunkan tingkat konflik pemanfaatan ruang dan sumber daya kelautan dan perikanan;

9.     Menyediakan teknologi, data dan informasi kelautan dan perikanan;

 10.     Meningkatkan kapasita kelembagaan.

 

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2004, dalam periode 2001-2004 adalah sebagai berikut:  

 

1.  Tercapainya produksi perikanan sebesar 6,63 juta ton, yang berasal dari perikanan tangkap 4,72 juta ton dan budidaya 1,92 juta ton;

2.  Tercapainya ekspor hasil perikanan sebesar US$ 3,88 milyar, yang berasal dari perikanan tangkap US$ 1,62 milyar dan budidaya US$ 2,26 milyar;

3.  Tercapainya tingkat konsumsi ikan sebesar 21,84 kg/kap/th;

4.  Terserapnya tenaga kerja di bidang perikanan sebesar 6,64 juta orang, yang berasal dari perikanan tangkap 2,92 juta orang dan

     budidaya 3,72 juta orang;

5.  Menurunnya  tingkat pelanggaran pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya kelautan dan perikanan seminimal mungkin;

6.  Menurunnya jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir di bawah garis kemiskinan;

7.  Dihasilkannya beberapa jenis teknologi kelautan dan perikanan;

8.  Data dan informasi kelautan dan perikanan tersedia sepanjang tahun secara akurat ;

9.  Dijalinnya kerjasama kelembagaan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah; dan kerjasama dengan beberapa lembaga dan negara;

10.   Direvisi dan disusunnya 5 (lima) Undang-undang bidang kelautan dan perikanan.  

 



BAB VI

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

 

  A.          DASAR KEBIJAKAN

 

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dasar kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan selain bertumpu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945, juga pada landasan operasional GBHN Tahun 1999, PROPENAS Tahun 2000, dan beberapa konvensi, baik nasional maupun internasional, serta TUPOKSI DKP.

 

1.    GBHN 1999

 

Dalam GBHN 1999 yang merupakan pedoman penyelenggaraan negara dan landasan dalam melakukan pembangunan, terdapat beberap arah kebijakan yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

 

a.     Hukum

1)     Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;

2)     Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional;

3)     Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;

b.    Ekonomi

1)     Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah dan berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghilangkan segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan;

2)     Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal, dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta peningkatan produksi yang diatur dengan undang-undang;

3)     Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil;

4)     Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.  

 

c.     Pembangunan Daerah

1)     Mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2)     Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekkonomi daerah, serta memperhatikan penataan ruang, baik fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah;

3)     Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

 

d.    Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1)      Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukung agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;

2)     Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;

3)     Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif;

4)     Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang;

5)     Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan ketrbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

 

e.     Politik

1)     Membersihkan penyelenggara negara dari praktek KKN dengan memberikan sanksi seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat, dan mengembangkan etik dan moral;

2)     Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta melakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi;

3)     Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

 

2.    PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS)

 

Arah kebijakan GBHN 1999 tersebut diatas dijabarkan kedalam PROPENAS sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2000, yang memuat program-program pembangunan yang pokok, penting, mendasar, serta mendesak untuk dilaksanakan. Beberapa program pembangunan nasional yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan arah kebijakan GBHN 1999, adalah sebagai berikut :

 

a.     Hukum

1)    Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2)    Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum;

 

b.    Ekonomi

1)    Program Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin;

2)    Program Pengembangan Agribisnis;

3)    Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

4)    Program Peningkatan Akses kepada Sumber Daya Produktif;

5)    Program Pengembangan Ekspor;

6)    Program Diseminasi Informasi Teknologi;

7)    Program Pengembangan Kelautan.

 

c.     Pembangunan Daerah

1)    Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh;

2)    Program Pembangunan Wilayah Tertinggal;

3)    Program Pengembangan Daerah Perbatasan;

4)    Program Penataan Ruang.

 

d.    Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1)    Program Pengembangan dan Peningkatan Akses;

2)    Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

3)    Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;

4)    Program Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

 

e.     Politik

1)    Program Pengawasan Aparatur Negara;

2)    Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

3)    Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

 

 

3.    KONVENSI

 

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia memperhatikan konvensi-konvensi baik nasional maupun internasional, antara lain Agenda 21, Montreal Protocol dan Deklarasi Bunaken. Pada dasarnya konvensi-konvensi tersebut dalam mengelola dan mngembangkan sumber daya kelautan dan perikanan harus memperhatikan antara lain perencanaan dan pengembangan sumber daya terpadu di wilayah pesisir, pemantauan dan perlindungan wilayah pesisir dan lautan, pemanfaatan sumber daya laut yang berkesinambungan, pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesisir, pembangunan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, pemeliharaan keamanan Zona Ekonomi EI, melindungi keanekaragaman hayati dan pengelolaan dampak perubahan iklim dan tsunami.

 

4.    TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 

DKP sebagai suatu organisasi pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan mampu turut mewujudkan misi dan visi pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam GBHN 1999. Arah kebijakan GBHN 1999 dan PROPENAS yang terkait dengan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana diuraikan diatas, merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) DKP.

 

RENSTRA adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penyusunan renstra ini diikuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang merupakan rencana tindak yang akan dilaksanakan setiap tahun selama lima tahun berlangsungnya program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam RENSTRA.

 

Tugas pokok DKP adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Adapun fungsinya adalah melakukan :

1)     Penetapan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pembangunan secara makro;

2)     Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang di bidang kelautan dan perikanan;

3)     Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kelautan dan perikanan;

4)     Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kelautan dan perikanan;

5)     Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kelautan dan perikanan;

6)     Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang kelautan dan perikanan;

7)     Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 mil di bidang kelautan dan perikanan;

8)     Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang kelautan dan perikanan;

9)     Penetapan standar izin oleh daerah di bidang kelautan dan perikanan;

10)      Penanggulangan bencana yang berskala nasional di bidang kelautan dan perikanan;

11)      Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang kelautan dan perikanan;

12)      Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang kelautan dan perikanan;

13)      Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidang kelautan dan perikanan;

14)      Pelancaran kegiatan distribusi bahan-bahan pokok di bidang kelautan dan perikanan;

15)      Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil;

16)      Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta ZEEI dan landas kontinen;

17)       Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional;

18)     Penetapan standar dan pengelolaan pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil;

19)        Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas perikanan;

20)     Penetapan kebijakan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam kelautan termasuk benda berharga dari kapal tenggelam dan kawasan konservasi laut;

21)     Penetapan kebijakan teknis serta pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih dan induk serta penetapan pedoman dan standar perbenihan dan standar pembudidayaan ikan;

22)     Penetapan standar jenis kualitas komoditi ekspor dan impor di bidang kelautan dsn perikanan;

23)     Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama dan penyakit ikan;

24)     Penetapan persyaratan dan akreditasi lembaga pengujian serta sertifikasi tenaga profesional/ahli di bidang kelauatan dan perikanan;

25)       Pemberian izin di bidang kelautan dan perikanan, di wilayah laut di luar 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya, serta ZEEI dan landas kontinen.

 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi DKP terdiri dari 6 (enam) unit kerja Eselon I teknis, yakni (1) Ditjen Perikanan Tangkap, (2) Ditjen Perikanan Budidaya, (3) Ditjen Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, (4) Ditjen Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran, (5) Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dan (6) Badan   Riset   Kelautan   dan   Perikanan;  dan  Sekretariat   Jenderal   serta Inspektorat Jenderal. Selain itu, DKP juga memiliki Pusat-Pusat setara dengan Eselon II, yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan, Pusat Karantina Ikan, serta Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat, yang mempunyai fungsi menyediakan fasilitas yang diperlukan, baik bagi kepentingan DKP sendiri maupun bagi dunia usaha dan masyarakat luas sebagai pelaku pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

 

Dalam melaksanakan tugasnya, DKP dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli yang meliputi bidang (1) ekonomi, sosial dan budaya, (2) kebijakan publik, (3) kemasyarakatan dan hubungan kelembagaan, (4) hukum, dan (5) ekologi dan sumber daya laut; dan Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bidang kelautan dan perikanan yang membutuhkan keterlibatan sektor-sektor lainnya.

 

B.   PERUBAHAN PARADIGMA DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN

           
Pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru dilaksanakan dengan berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam (resource-based development), terutama sumber daya alam terestris, dengan cara pengelolaan yang terpusat pada pemerintah pusat. Dengan pendekatan resource-based  tersebut, sistem tata nilai, norma dan hak-hak adat masyarakat (entitlement) banyak terabaikan, sehingga hasil pembangunan bukan saja tidak dapat dinikmati oleh masyarakat, bahkan masyarakat banyak menanggung beban masalah lingkungan akibat pembangunan. Dalam kaitan ini, masyarakat hanya sebagai obyek bukan sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Paradigma dengan pendekatan seperti ini lebih dikenal dengan Paradigma Eksklusi Sosial.

 

            Kebalikan dari paradigma eksklusi sosial adalah Paradigma Inklusi Sosial (Social Inclusion Paradigm) dengan orientasi pada strategi social based development, yang melibatkan masyarakat dalam semua proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pemantauan. Dalam kaitan ini, masyarakat sebagai main stakeholders yang akan memperoleh manfaat sosial (social benefit) terbesar dalam pembangunan menjadi sangat penting. Dalam paradigma ini, kearifan lokal (indigeneous knowledge), seperti hak-hak kepemilikan (property right), hak ulayat (territorial user right), dan hak-hak perolehan rakyat (entitlement), serta kelembagaan lokal (local institution) lainnya menjadi perhatian utama.

 

             Berkaitan dengan hal tersebut, maka DKP dalam melakukan pembangunan kelautan dan perikanan perlu melakukan perubahan paradigma pembangunan dari hanya  resource-based development menjadi adanya keseimbangan dengan social based development.

 

            Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, selain perlu melakukan perubahan paradigma pembangunanjuga harus memperhatikan perubahan-perubahan lainnya sejalan dengan tuntutan masyarakat akan demokratisasi pembangunan, yakni adanya perubahan fungsi pemerintah dari provider menjadi enabler/fasilitator, perubahan fungsi tata pemerintahan dari sentralisasi/dekonsentrasi menjadi desentralisasi; perubahan paradigma pelayanan birokrasi dari birokrasi normatif menjadi responsif fleksibel, dan perubahan paradigma  pengambilan keputusan/kebijakan dari top down menjadi bottom up dan top down . Perubahan-perubahan paradigma tersebut diharapkan akan mempengaruhi pula stakeholders pembangunan wilayah pesisir dan lautan.

            

            Pendekatan sektoral yang dilakukan pada sektor kelautan pada masa lalu, ternyata belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan. Bahkan banyak kebijakan sektoral, karena kurang terpadunya perencanaan, menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan lingkungan. Konflik antar ruang maupun antar sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir sering terjadi, hal ini karena pendekatan sektoral seringkali menyebabkan terjadinya egoisme sektoral. Penyebab lainnya adalah kekurangterpaduan perencanaan antar wilayah dan antar sektor yang memanfaatkan sumber daya daratan dan laiutan. Untuk mengatasi hal tersebut pendekatan yang digunakan tidak lagi mengandalkan pada pendekatan sektoral saja, melainkan juga harus menggunakan pendekatan wilayah.

 

                Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan perlu dibuat perencanaan terpadu, baik sektoral maupun wilayah dengan pengutamaan pendekatan kewilayahan dalam bentuk Wilayah Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (WAPPEL). Dari setiap WAPPEL ini dapat ditentukan kawasan prioritas, yang merupakan kawasan unggulan, kawasan kritis, kawasan tertinggal, dan kawasan perbatasan.

 

            Dengan adanya perubahan paradigma dan pendekatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

 

B.    KEBIJAKAN DAN STRATEGI

 

Pembangunan kelautan dan perikanan ke depan, selain diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor kelautan dan perikanan, juga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang antara lain meliputi peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan, serta masyarakat pesisir lainnya, penyerapan tenaga kerja, kesempatan berusaha, dan memperkuat ketahanan pangan nasional, serta penerimaan devisa negara melalui pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan termasuk jasa-jasa kelautan. Di sisi lain pembangunan kelautan dan perikanan dituntut untuk menjaga kelestarian sumber dayanya.

 

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka kebijakan umum pembangunan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

 1.  Berorientasi pada kepentingan nasional;

 2.  Constraint-based development. Setiap kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan harus memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan (sustainable development);

 3.  Pendekatan pembangunan berdasarkan pendekatan wilayah terpadu (integrated regional approach);

 4.  Berorientasi pada pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat (seluruh stake holder kelautan dan perikanan);

 5.  Semaksimal mungkin meminimkan beban anggaran negara.

 

Dengan kebijakan seperti itu, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

 1.  Memanfaatkan sumber daya dan jasa kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan;

 2.  Memberdayakan sosial-ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan;

 3.  Menerapkan penggunaan IPTEK yang ramah lingkungan dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan;

 4.  Mengembangkan dan memperkuat jaringan ekonomi

 5.  Mengembangkan dan memperkuat sistem informasi kelautan dan perikanan;

 6.  Membangun dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif;

 7.  Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;

 8.  Merehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut;

 9.  Mengembangkan sistem dan mekanisme hukum serta kelembagaan nasional dan internasional;

  10.  Menanamkan wawasan kelautan kepada seluruh masyarakat.

 

Kebijakan dan strategi pembangunan tersebut diatas, merupakan acuan bagi setiap bidang pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

 

1.    Perikanan  

 

Perikanan sebagai “Prime Mover” pembangunan sektor kelautan dan perikanan, memiliki potensi besar terutama dalam :

a.     Peningkatan penerimaan devisa melalui perluasan ekspor hasil perikanan;

b.     Peningkatan penerimaan negara dan daerah melalui pemanfaatan sumber daya ikan dan peningkatan pelayan publik;

c.     Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan;

d.     Peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;

e.     Peningkatan kesempatan kerja melalui pengembangan industri perikanan.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat. Strategi yang ditempuh adalah peningkatan daya saing komoditas perikanan yang di dukung dengan peningkatan sumber daya manusia serta pemberian akses dan kesempatan yang sama pada seluruh pelaku usaha di bidang perikanan, sehingga mampu menghadapi persaingan global di tengah peningkatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dengan berbagai dimensinya.

 

Kebijakan pengendalian perikanan tangkap pada wilayah perairan yang sudah padat tangkap (over fishing), pengembangannya ke depan akan makin dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan membatasi penambahan upaya (effort) penangkapan sekaligus mendorong nelayan dapat beralih ke kegiatan pembudidayaan ikan atau usaha pengolahan khususnya melalui pengembangan mutu produk.Pada daerah padat tangkap peningkatan mutu akan lebih di dorong guna memberikan penghasilan lebih besar bagi para nelayan/pengusaha ikan. Sedang pada wilayah perairan yang masih potensial, seperti pada perairan KTI dan ZEEI, peningkatan produksi akan dilakukan secara selektif sesuai dengan Jumlah Tangkapan Yang Dipernolehkan (JTB) dan memperhitungkan prinsip - prinsip kelestarian sumber daya ikan.     

 

Upaya pengembangan perikanan tangkap pada kedua wilayah tersebut, sekaligus dikaitkan dengan upaya pemberdayaan nelayan/pengolah ikan skala kecil yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatannya melalui peningkatan produktivitas usaha penangkapan, perbaikan mutu dan pemasaran hasil produksinya. Upaya tersebut akan dilakukan komprehensif sesuai kebutuhan mereka, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang sudah melekat pada komunitas nelayan serta menjunjung tinggi kemartabatannya. Dalam kaitan ini, kelompok sasaran (Target Group) yang ingin dicapai adalah para Nelayan Pemilik yang mengusahakan kapal/perahu berukuran < 10 GT, Nelayan Buruh dan Pengolah Ikan Skala Kecil.

 

Pemberdayaan nelayan pemilik akan difokuskan pada upaya (1) perbaikan harga ikan melalui pembinaan pelelangan dan inisiasi penetapan harga dasar, (2) peningkatan produktivitas usaha melalui peningkatan efisiensi, penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang lebih efektif, (3) peningkatan nilai tambah melalui palkanisasi, penggunaan cool box dan es, perbaikan wadah untuk penjualan dan pengangkutan ikan, penyediaan air bersih, perbaikan penanganan ikan sejak di tangkap di pelabuhan perikanan dan pemsaran. Sedang pemberdayaan nelayan buruh akan diarahkan pada upaya (1) perbaikan sistim bagi hasil, (2) penatapan upah minimal, dan (3) pemberian alternatif usaha, misalnya pembuatan alat tangkap dan alat bantu penangkapan, usaha budidaya ikan, pengolahan atau usaha penangkapan dengan membentuk kelompok usaha bersama (KUB). Adapun pemberdyaan pengolah ikan skala kecil akan diarahkan pada upaya perbaikan mutu, melalui peningkatan sanitasi unit pengolahan dan penerpan teknologi tepat guna.

 

Pola pemberdayaan yang menyentuh langsung pada pengembangan usaha nelayan tersebut diatas akan diterapkan melalui pemberian bantuan kredit bergulir, yang disertai dengan bimbingan dan pelatihan. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui bank pelaksana yang bertindak sebagai “Chanelling” kepada kelompok sasaran secara selektif dengan sistim berkelompok (KUB). Sedangkan pengembaliannya akan disesuaikan dengan kemampuan penerima kredit yang didasarkan atas hasil musyawarah bersama antara seluruh anggota KUB dan pembina.      

 

Disamping penangkapan ikan di laut, kegiatan penangkapan ikan di perairan umum juga akan tetap di perhatikan, karena mempunyai potensi yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Selain itu, untuk menunjang kerjasama bilateral dan multilateral di bidang perikanan, maka dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan, akan diupayakan keanggotaan Indonesia dalam organisasi regional/internasional.

 

Kebijakan dan strategi pengembangan perikanan tangkap sebagaiman diuraikan diatas, dilakukan melalui pendekatan ke wilayahan (Integrated Regional Approach) . Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap perlu disusun rencana tata ruang yang menggabungkan wilayah daratan (khususnya pesisir) dan lautan dengan memperhatikan keterpaduan antar sektor dalam bentuk Wilayah Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan (WAPPEL). WAPPEL merupakan suatu wilayah homogen yang dibatasi berdasarkan keseragaman internal oleh satu atau lebih kriteria tertentu dan memperhatikan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan sosial, ekonomi, budaya, fisik dan pertahanan keamanan.

 

WAPPEL dibagi berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi wilayah, sarana dan prasarana yang tersedia, hingga sosio kultural dan sistem kelembagaan masyarakat lokal. Dari setiap WAPPEL dapat ditentukan kawasan prioritas yang dapat merupakan kawasan unggulan, kawasan kritis, kawasan tertinggal maupun kawasan perbatasan. Dalam kaitan ini, kelembagaan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber daya Ikan (FKPPS) yang ada dapat dikembangkan, disertai dengan pengembangan sistem informasi antar daerah yang memadai sebagai wahana pengendalian dan pengelolaannya.

 

Kebijakan pembudidayaan perikanan ke depan merupakan prioritas  yang harus dikembangkan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung dengan adanya kepastian tata ruang wilayah dan peruntukan lahan, jaminan kondisi perairan dan lingkungan yang cukup baik, sehingga layak untuk pengembangan usaha budidaya.  Usaha lain yang perlu dilakukan adalah menangani masalah perbenihan sehingga dapat tersedia benih dalam jumlah, mutu dan harga yang memadai dan tersedia setiap saat diperlukan, melalui pengembangan Sistem Perbenihan Nasional beserta sistem pengendalian dan pengawasan mutu benih.

 

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan pembudidayaan ikan antara lain adalah (1) peningkatan produksi dan produktivitas lahan budidaya melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, yang disertai dengan peningkatan prasarana budidaya berupa saluran irigasi tambak, (2) pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya manusia, (3) peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain melalui penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan budidaya perikanan, pembangunan dan rehabilitasi UPT, peningkatan eselon Balai/Loka Budidaya, pembangunan Balai Induk Ikan (Broadstock Center) di tingkat Pusat, serta pengalihan tugas dan fungsi Balai Benih Ikan Sentraldi Propinsi menjadi Balai Induk Ikan Daerah, dan (4) pengendalian dan pengawasan pembangunan perikanan budidaya antara lain melalui zoning lahan, pengaturan pemberian ijin usaha, pengaturan ekspor dan impor benih/induk dan sarana produksi, pengendalian sumber daya induk alam, pengembangan sistem sertifikasi benih, sertifikasi sarana produksi lainnya, operasional pengawas benih, pengawas budidaya dan pengendali hama dan penyakit ikan serta menerapkan “Good Fish Farming Management Practise”  dan “Good Legal and Institutional Arrangements”.

 

Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan budidaya yang bermuara pada penciptaan kesisteman usaha budidaya yang efisien, berkelanjutan dan berkeadilan.

 

Kebijakan di bidang perikanan tangkap maupun budidaya diikuti dengan kebijakan di bidang pasca panen dan pemasaran dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu ikan. Dalam kaitan iniakan dilanjutkan penerapan sistem Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) yang merupakan mekanisme pengawasan mutu dengan metoda Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) . Upaya ini akan diikuti dengan pengembangan dan diversifikasi produk.

 

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu hasil perikanan, akan ditingkatkan kapasitas dan kapabilitas sarana laboratorium yang meliputi Balai Bimbingan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BBPMHP) sebagai laboratorium acuan serta 37 Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang tersebar di 26 Propinsi dalam rangka akreditasi. Upaya lain yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan mutu hasil perikanan antara lain kampanye bulan mutu untuk meningkatkan sense of quality , penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), pengembangan sistem rantai dingin, diseminasi teknologi, sosialisasi peraturan perundangan di bidang pembinaan dan pengawasan mutu.

 

2.    Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya  

 

Kebijakan pengendalian penangkapan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan disertai dengan upaya peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem Monitoring, Controlling, dan Surveillance (MCS), yang merupakan bagian integral dari rencana pengelolaan perikanan (fisheries management plan). Selain itu akan dikembangkan pula Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) berikut sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja antara kelompok masyarakat dengan aparat penegak hukum. Guna menjamin terlaksananya pengawasan secara efisien dan efektif, maka koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pengawasan dengan instansi terkait akan lebih ditingkatkan. Selain itu untuk lebih meningkatkan kinerja aparat pengawasan dan kepastian karier, jabatan fungsional pengawasan akan segera dioperasionalkan disertai dengan perangkat pendukung untuk operasionalnya.

 

Beberapa kendala dalam upaya mengefektifkan pelaksanaan pengawasan adalah adanya keterbatasan kuantitas, kualitas dan kelembagaan pengawas sumber daya ikan serta keterbatasan landasan hukum bidang pengawasan. Oleh karenanya peningkatan kuantitas maupun kualitas aparat pengawas, baik di bidang teknis perikanan (termasuk kapal dan jenis alat tangkap), penataan kembali kelembagaan pengawas maupun pengembangan di bidang hukum (peraturan perundang-undangan) akan diprioritaskan. Selain itu, ruang kantor bagi aparat pengawas di lapangan (pelabuhan) sebagai prasarana yang menunjang kinerja pengawasan akan segera diwujudkan.

 

Sarana pengawasan seperti Log Book Perikanan, LLO,alat ukur mata jaring, detektor, alat komunikasi, kapal patroli (sarana apung) maupun peralatan lainnya akan mendapat perhatian dan diprioritaskan pengadaannya. Format dan isian log book perikanan akan lebih disempurnakan lagi dengan mempertimbangkan kemampuan nakhoda dalam pengisiannya. Oleh karenanya guna menjamin tertibnya pelaksanaan pengisian log book perikanan, akan dikaitkan dengan peraturan pemberian izin dan akan diberikan sangsi yang tegas terhadap pihak yang tidak mematuhi, termasuk terhadap pelanggaran peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan.

 

Dalam rangka lenih meningkatkan ketertiban, ketaatan dan tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, maka perlu ditingkatkan penaatan dan penegakan hukum yang lebih tegas dan berwibawa. Selain itu pemantauan dengan sistem satelit akan dikaji lebih mendalam, utamanya berkenaan dengan benefit/cost-nya, dan apabila memungkinkan akan diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan.  

 

3.    Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil        

 

Kawasan pesisir merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati tertinggi. Oleh karena itu berbagai ekosistem paling produktif di dunia, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Ekosistem-ekosistem tersebut menjadi tempat penijahan (spawning grounds) dan tempat asuhan (nursery grounds) bagi kebanyakan biota laut tropis, seperti ikan, udang, kepiting, dan moluska. Dengan demikian, untuk mendukung kelestarian (sustainability) dan produktivitas usaha perikanan, maka upaya yang perlu dilakukan adalah memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan kawasan pesisir. Untuk itu dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan agar hasilnya dapat optimal, perlu dilakukan secara terpadu melalui pendekatan kewilayahan. 

 

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan diarahkan pada 5 (lima) hal pokok yakni (1) peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang pesisir dan laut, (2) pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, (3) perlindungan dan pelestarian sumber daya alam, (4) peningkatan dan pengkayaan mutu sumber daya alam pesisir dan laut, dan (5) pemberdayaan masyarakat pesisir. 

 

Peningkatan efisiensi pemanfaatan ruang pesisir dan laut akan dilakukan melalui penataan ruang kawasan pesisir dan laut. Dalam kaitan ini antara lain akan dilakukan penyusunan peraturan perundangan penataan ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang melibatkan masyarakat dan para pakar di bidangnya, yang akan diikuti dengan penyusunan sistem dan prosedur pemantauan dan evaluasinya. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sistem dan prosedur panataan ruang pesisir dan laut ini akan disosialisasikan kepada masyarakat. 

 

Pengelolaan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat diarahkan selain untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar pulau-pulau kecil tersebut juga untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya. Kebijakan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa selama ini pulau-pulau kecil di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi kurang mendapat sentuhan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai  langkah awal dalam pengelolaan pulau-pulau kecil telah disusun Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat, yang diikuti dengan penyusunan juklak dan juknisnya.

 

Kebijakan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati laut dan ekosistemnya diarahkan pada pengelolaan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan biota perairan langka.  Khusus yang berkaitan dengan kawasan konservasi laut terutama diarahkan pada 6 taman nasional laut, taman wisata laut dan cagar alam laut. Upaya yang dilakukan melalui kebijakan ini antara lain adalah penyusunan peraturan pengalihan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi laut, inventarisasi dan penilaian potensi calon kawasan konservasi laut, pengelolaan kawasan konservasi laut, pemantapan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi hidupan liar biota laut/air tawar, pengembangan informasi dan promosi kawasan konservasi laut, serta pengembangan daerah penyangga kawasan konservasi laut.

 

Peningkatan dan pengkayaan mutu sumber daya alam pesisir dan laut akan ditempuh melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan serta pengkayaan sumber daya, karena rehabilitasi habitat dan ekosistem, pengendalian pencemaran laut akibat aktivitas di daratan, dan mitigasi bencana alam. Kebijakan ini dilakukan karena banyak di antara ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah mengalami kerusakan dan degradasi mutu akibat penggunaan yang salah, penerapan teknologi yang merusak, pemanfaatan berlebih, polusi dan pengotoran sampah.

 

Penyelamatan ekosistem akan mencakup konservasi dan rehabilitasi. Sedang pengkayaan ekosistem akan mencakup antara lain transplantasi, reboisasi, pemasangan rumpon, pemasangan terumbu buatan (artificial reefs), padang lamun buatan (artificial seagrass), dan manipulasi lingkungan biotik dan fisik yang sesuai untuk kehidupan dan pertumbuhan jenis organisme tertentu. Pengendalian pencemaran laut ditujukan untuk menetralkan, mengurangi dan mengantisipasi dampak aktivitas di daratan terhadap tingkat pencemaran laut. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi aktivitas di daratan terhadap pencemaran laut, dan melaksanakan langkah-langkah koordinasi dan langkah nyata dalam upaya menetralkan dan mengurangi dampak aktivitas di daratan terhadap pencemaran di laut.

 

Mitigasi bencana alam ditujukan untuk menetralkan, mengurangi dan mengantisipasi dampak bencana alam yang terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap kejadian-kejadian alam yang akan terjadi, pembuatan peta kawasan yang sensitif terhadap bencana, dan penanggulangan bencana yang terjadi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya yang memang masih tergolong miskin. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan harus bersifat holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan kegiatan ekonomi penduduk. Pemberdayaan masyarakat miskin di daerah pesisir yang tidak memiliki agunan dan jaminan perbankan, akses pasar, akses terhadap sistem permodalan skala kecil dan prosedur formal akan dilakukan dengan pendekatan sistem Grameen Bank, di samping akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan usaha melalui penguasaan teknologi.

 

4.    Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran  

 

Kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemasaran diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pemasaran dan investasi.

 

Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dilakukan antara lain melalui penetapan batas wilayah laut daerah dan implementasi kewenangan daerah di laut yang masing-masing perlu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, serta memfasilitasi peningkatan pelayanan. Hal ini penting dilakukan mengingat dalam pelaksanaannya, daerah perlu mengembangkan pola kerjasama antar daerah dan antara daerah dengan pusat sebagai tindak lanjut dari UU No 22 Tahun 1999.  Program kerjasama antar daerah di wilayah laut dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan perairan, di samping menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, benturan kepentingan, sengketa dan pelanggaran yang perlu diselesaikan melalui kerjasama antar daerah.

 

Selain itu program pengembangan hubungan pusat-daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelautan dan perikanan, perlu diatur mekanisme kerja sebagai tindak lanjut pasal 3, 7, 9, 10, dan 11 dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, sehingga dapat diketahui secara jelas masing-masing kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu juga merevitalisasi hukum adat dan kearifan tradisional dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum laut Internasional dan turunan-turunannya yang merupakan hak dan kewajiban daerah.

 

Di samping program-program tersebut di atas, dalam rangka peningkatan kepasitas kelembagaan dilaksanakan pula program pemberdayaan sumber daya manusia, program pengendalian persaingan usaha, program pengembangan industri kelautan dan perikanan, program pengembangan kelembagaan perdagangan/ pemasaran, program pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan wilayah, program audit kapasitas pengusahaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan program pengembangan sistem permodalan dan investasi usaha skala menengah dan besar, serta program kerjasama internasional.

 

Selain itu penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan mengadakan revisi dan menyusun peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan. Demikian juga revitalisasi kelembagaan lokal perlu dilakukan dalam rangka pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal.

 

Berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan pemasaran akan dikembangkan program pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, baik nasional maupun internasional. Program ini akan difokuskan pada pengembangan keunggulan daya saing yang berkelanjutan atau sustainable competitive advantage. Program ini antara lain dilakukan melalui kegiatan identifikasi tata niaga dari beberapa produk perikanan, pangsa pasar, pesaing utama, serta posisi produk dan atau produsen di pasar nasional dan internasional; mengembangkan market demand di dalam negeri dan memperkuat basis-basis produksi dan distribusi, mengembangkan market demand dan akses ke pasar internasional, meningkatkan promosi di dalam dan luar negeri dan kerjasama pemasaran, serta mengembangkan market intelligence, dan mengembangkan kebijakan pengaturan di bidang pemasaran nasional dan internasional atau regulatory policies, seperti pemberian insentif.  

 

Pengembangan jaringan pemasaran perlu di dukung dengan prasarana dasar serta sinergi dengan sektor-sektor lainnya berupa prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai serta kemampuan memproduksi barang dan jasa kelautan yang memenuhi standar kualitas inetrnasional. Dalam kaitan ini termasuk pula penerapan IPTEK dan manajemen profesional pada setiap mata rantai usaha bidang kelautan dan perikanan, sehingga segenap produk dan jasa kelautan indonesia mampu menghasilkan nilai tambah dan berdaya saing tinggi yang ditunjang oelh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Untik itu perlu ada keserasian antar program yang terakit, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif guna mendorong pembangunan kelautan dan perikanan terutama dalam hal suku bungan yang merangsang bagi perluasan investasi dalam bidang kelautan dan perikanan.      

 

5.    Pengembangan Riset dan Teknologi Kelautan dan Perikanan  

 

Kebijakan dan strategi pengembangan riset dan teknologi kelautan dan perikanan dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan dan perikanan, yang meliputi penyerasian riset dan teknologi, pelaksanaan dan pelayanan riset dan teknologi, penyediaan data dan informasi, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Berkaitan dengan hal itu, program yang akan dikembangkan terdiri dari riset perikanan tangkap, riset perikanan budidaya, riset teknologi kelautan, riset wilayah laut dan sumber daya non hayati, dan riset pengolahan produk dan sosek kelautan dan perikanan  yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah atau perairan tertentu.

 

Riset perikanan tangkap di laut dan perairan umum meliputi pengkajian potensi dan sebaran sumber daya perikanan dan plasma nutfah ikan laut dan lingkungannya serta pengkajian dan pengembangan tata penangkapan. Riset perikanan budidaya dititik beratkan pada pengembangan lahan budidaya dan pendayagunaan sumber daya budidaya yang meliputi bio produksi, pakan, hama dan penyakit serta ekosistem budidaya.   

 

Riset teknologi kelautan diarahkan pada pengembangan model sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan serta pengawasan dan perlindungannya. Program riset wilayah laut dan sumber daya non hayati terutama diarahkan pada riset pengelolaan wilayah laut yang meliputi ZEEI, perairan nusantara di atas 12 mil, alur laut kepulauan, serta perairan internasional untuk kepentingan penataan pemanfaatan wilayah laut berikut sumber dayanya. Sedangkan riset sumber daya non hayati diarahkan pada riset pengembangan dan pemanfaatan sumber daya fisik laut (arus, suhu, gelombang, dan salinitas), selain itu pemahaman akan kondisi fisik laut sangat diperlukan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

 

Riset pengolahan produk dan sosek kelautan dan perikanan diarahkan pada pemanfaatan hasil perikanan di bidang fisiologi lepas panen, rekayasa serta rancang bangun alat dan proses untuk keamanan produk, diversifikasi, peningkatan hasil nilai tambah serta peningkatan mutu produk. Sedang program riset sosek diarahkan pada bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan produk, teknologi kelautan serta pemanfaatan sumber daya non hayati dan wilayah laut.  

  

6.    Data dan Informasi   

 

Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan, ketersediaan data yang akurat dan tidak kadaluarsa menjadi salah satu faktor penting. Statistik perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail, terutama untuk budidaya. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan data perikanan akan dikaji penyempurnaan statistik perikanan dan pemisahan data perikanan tangkap dan budidaya, serta membangun Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan Terpadu (SIKPT) beserta jaringannya antara pusat dan daerah.

 

7.    Pengembangan Sumber Daya Manusia  

 

Pengembangan sumber daya manusia akan dicapai melalui peningkatan daya nalar dan produktivitas kerjanya. Dalam kaitan ini fokus utama diarahkan pada peningkatan penguasaan IPTEK kelautan dan perikanan, penguasaan kualitas keterampilan dan dukungan sarana prasarana diklat yang sesuai dengan standar internasional.

 

Untuk mengatasi keterbatasan tenaga penyuluh perikanan di lapangan akan dilakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk memanfaatkan tenaga penyuluh perikanan yang saat ini statusnya masih berada di bawah Departemen Pertanian.

 

Dalam strata pendidikan formal, pendidikan akan lebih diprioritaskan untuk mengembangkan pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah dan pendidikan tinggi non-gelar (diploma), yang lebih diarahkan untuk peningkatan profesi dan bisnis dengan mengembangkan kurikulum mengacu standar internasional, seperti STCW-F 1995.

 

Pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dengan tujuan (1) mengisi kecukupan dan kebutuhan pegawai dari semua unit kerja di pusat dan daerah, baik dalam jumlah maupun kualitasnya berdasarkan hasil analisis jabatan, (2) meningkatkan profesionalisme pegawai melalui pendidikan formal dalam rangka penjenjangan maupun latihan-latihan kejuruan untuk peningkatan keterampilan teknis dan manajerialnya, dan (3) meningkatkan motivasi, disiplin dan semangat kerja melalui perbaikan-perbaikan di bidang kepegawaian, seperti dalam bentuk penghargaan, perencanaan karier pegawai secara lebih baik.  

 

8.    Karantina Ikan  

 

Kebijakan karantina ikan diarahkan dalam rangka (a) melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati perikanan, (b) meningkatkan daya saing komoditas perikanan di pasar internasional dan pasar dalam negeri, (c) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, serta (d) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan karantina ikan.

 

Untuk itu langkah operasional yang akan dilaksanakan antara lain adalah (a) mengupayakan pengembangan kelembagaan karantina ikan pada tingkat unit-unit pelaksana teknis (UPT), agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina dapat berjalan lebih efektif, (b) melaksanakan peraturan perundangan karantina ikan secara tepat dan tegas, dan mempersiapkan Peraturan Pemerintah serta peraturan-peraturan pelaksanaan UU Nomor 16 tahun 1992, (c) mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM karantina ikan, (d) mengembangkan sarana dan prasarana karantina ikan melalui pendekatan dan kerjasama yang baik dengan instansi perencana, instansi pengelola anggaran dan pihak swasta yang berkepentingan dengan pelaksanaan tindak karantina, (d) meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dengan instansi-instansi terkait lintas sub sektoral maupun lintas sektoral, dan hubungan dengan negara-negara lain secara bilateral, regional dan multilateral, (e) menerapkan sistem karantina ikan terpadu yang meliputi kegiatan pra karantina, karantina, pasca karantina dan kawasan karantina, di samping pengawasan terhadap plasma nutfah yang dilarang dikeluarkan dari dalam negeri.

 

Impor komoditas perikanan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan situasi hama dan penyakit ikan di negara asal, proses produksi dan proses tindak karantina yang dilakukan di negara asal. Sedangkan ekspor harus memperhatikan persyaratan yang berlaku di negara tujuan. Ekspor dilaksanakan dengan pola pendekatan mutu (“quality assurance approach”). Pemeriksaan kondisi kesehatan produk yang akan diekspor dimulai dari tahap produksi sampai dengan produk tersebut siap dipasarkan sehingga hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kegiatan karantina ikan antar area/domestik dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat resiko jenis hama & penyakit ikan yang terdapat pada suatu area. Pada daerah-daerah yang beresiko rendah, tindak karantina dilaksanakan di daerah asal, sedangkan di daerah penerima tidak diperlukan tindak karantina. Sedangkan untuk daerah-daerah beresiko tinggi, tindak karantina dilakukan baik di daerah asal maupun di daerah penerima.

 

9.    Pengawasan Pembangunan  

 

Kebijakan pengawasan pembangunan DKP terutama diarahkan untuk mencapai sasaran audit yang meliputi kegiatan yang strategis (policy audit), masalah-masalah nasional, bidang-bidang yang rawan terhadap kebocoran dan penyimpangan, serta prioritas yang menjadi perhatian Menteri.

 

a.     Kegiatan Strategis

Audit terhadap kegiatan strategis terdiri dari (1) audit program, (2) audit perencanaan dan pelaksanaan proyek, (3) audit penerimaan dalam negeri, dan (4) audit akuntabilitas instansi unit kerja.

 

b.    Masalah-Masalah Nasional

Audit diarahkan untuk mengatasi permasalahan KKN, kualitas pelayanan masyarakat dan pungutan liar, serta kondisi sosial yang memprihatinkan.

 

c.     Bidang-Bidang Rawan Kebocoran

Audit diarahkan pada kegiatan pelaksanaan prakualifilkasi, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pinjaman luar negeri, serta rekruitmen pegawai.

 

d.    Prioritas Perhatian Menteri

Audit dilakukan terhadap proyek/kegiatan yang menjadi perhatian/prioritas Pimpinan Departemen kelautan dan Perikanan.

 

D. DUKUNGAN LINTAS SEKTOR

 

Keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang ditetapkan oleh instansi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sinergi dan dukungan lintas sektor yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dari berbagai pihak seperti pada Tabel berikut. 

 

  DUKUNGAN INSTANSI LAIN

TERHADAP PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

No

U R A I A N

Dukungan yang Diharapkan dari Instansi Lain

Nama Instansi

Materi

1

Peningkatan Ekspor

Dep. Keuangan

Pajak Ekspor

 

 

DEPHUB

Tarif, sarana angkutan laut dan udara

 

 

Deperindag

Hambatan tarif/non tarif

2

Pembangunan dan Pengembangan budidaya

Dep. Kimpraswil

Penyediaan prasarana pesisir seperti jalan, irigasi dll

 

 

PEMDA

Tata ruang pesisir

 

 

Dep. Keuangan

Kredit

3

Pengendalian mutu produk

BSN (Depperindag)

Standarisasi mutu

4

Pengembangan prasarana dan sarana

Dep. Kimpraswil

Jalan, air bersih

5

Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir

Dep. Keuangan

Kredit dan bunga

 

Depkop dan UKM

Pengembangan lembaga Koperasi untuk pemberdayaan masyarakat

 

 

Dep. Kimpraswil

Prasarana pesisir, pemukiman nelayan

6

Peningkatan kapasitas usaha dan investasi

Kem. Kop dan UKM

Kredit

 

 

Dep. Keuangan

Kredit, bunga

 

 

Bank

Kredit, bunga

7

Peningkatan kapasitas pemasaran

Deperindag

Promosi

8

Penataan ruang pesisir dan laut

Depdagri, PEMDA

RUTRD

 

 

Dep. Kimpraswil

Tata Ruang

 

 

Bakosurtanal

Peta dasar

 

9

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Depdagri

Penataan kawasan/pulau

 

Dep Kimpraswil

Sarana dan prasarana dasar

 

 

Kem. Kop dan UKM

Kredit

 

 

Dep. Keuangan

Kredit

10

Pengelolaan kawasan konservasi laut

Dep. Kehutanan, Kem. Budaya & Pariwisata

Konservasi, Promosi

11

Rehabilitasi dan perlindungan SDKP serta ekosistem ling. perairan

Angkatan Laut, Polairud, DEPHAN

Penegakan hukum

12

Pengendalian pencemaran

Bappedal

Pengembangan SDM, metode

 

13

Mitigasi Bencana Alam

BMG

Penyediaan data dan informasi daerah rawan bencana

14

Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan

AL, POLRI

Pengawasan dan penegakan hukum

15

Proses peradilan

Kehakiman & HAM dan Kejaksaan (peradilan)

Pengenaan sanksi yang sesuai

16

Pengembangan riset perikanan tangkap dan budidaya

PT, BPPT, LIPI

BAKORSURTANAL

SIM hasil penelitian

17

Penutupan investasi perikanan tangkap bentuk PMA

Menko Perekonomi-an dan BKPM

Negative List

18

 M C S

Menko Perekonomi-an dan Dep. Keu

Dukungan dana

19

Penebitan surat-surat Kapal Penangkap Ikan

Dep. Perhubungan

Pelimpahan wewenang

20

Penggunaan dana ZEE

Menko Perekonomian dan Dep. Keu

Perubahan imbangan penggunaan Dana agar sepenuhnya dikelola oleh pusat.

21

Retribusi hasil budidaya

Dep. Keuangan dan Dep Dalam Negeri/

Perubahan persentase retribusi agar jangan dipatok 1% tetapi diberi kisaran disesuaikan dengan jenis komoditas dll

22

Penyusunan PERDA yg berkaitan dengan kelautan dan perikanan

Pemerintah Daerah

 

 

 

Mengkonsultasikan dengan DKP

23

Pengembangan karantina ikan

Dep. Keuangan

(Ditjen Bea dan Cukai)

Koordinasi penanganan  lalu lintas produk perikanan di entry point dan exit point

 

 

Dep. Kehutanan

Koordinasi pengawasan lalu lintas ikan yang dilindungi

 

 

Dep. Pendidikan Nasional

(Perguruan Tinggi)

Kerjasama pengembangan metoda pemeriksaan Hama Penyakit Ikan (HPI)

 

 

PEMDA

Retribusi produk perikanan, eridikasi HPI, dan pemantauan HPI

 

 

Deperindag

Cross check data lalu lintas produk perikanan

 

 

POLRI dan Peradilan

Kasus penyelundupan ikan yang dilindungi

24

Pembiayaan

 

Bappenas

Dukungan pembiayaan

 

 

 

 

  



BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

Program pembangunan kelautan dan perikanan disusun berdasarkan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta kebijakan dan strategi yang dilakukan, yang tetap mengacu pada PROPENAS dan GBHN 1999. Karena adanya keterbatasan sumber daya, dalam jangka pendek program yang akan dilaksanakan terutama diprioritaskan untuk membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi yang disertai dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang sebagian besar berada pada masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petani ikan. Namun demikian bukan berarti masalah-masalah lainnya diabaikan seperti misalnya: pelestarian lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang dan SDKP, pengembangan teknologi, penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur negara.  Dalam jangka menengah dilaksanakan pula program pembangunan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk membantu meletakkan landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan.

 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka program pembangunan kelautan dan perikanan dibagi menjadi 8 program yang satu sama lain saling terkait, yaitu: (1) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Lainnya; (2) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Sesuai Kemampuan Lestari Sumber Daya Ikan (SDI) dan Daya Dukung Lingkungan; (3) Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Kawasan Laut, Pesisir,  Pulau-Pulau Kecil, dan Perairan Tawar; (4) Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; (5) Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Penguatan Kelembagaan; (6) Penyerasian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan Otonomi Daerah; (7) Pengembangan Kerjasama Internasional; (8) Peningkatan Peran Laut Sebagai Pemersatu Bangsa (Perekat Antar Nusa) dan Budaya Bahari.

 

Program-program tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan secara operasional dan terukur, yaitu sebagai berikut:  

 

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Lainnya

   

Sasaran program adalah peningkatan kegiatan ekonomi produktif yang terkait langsung dengan kehidupan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya, serta pulau-pulau kecil yang masih miskin.  Direncanakan pelaksanaannya di kabupaten/kota pesisir dan beberapa kabupaten yang potensial perairan tawarnya terjangkau. Beberapa kebijakan pemberdayaan yang dikembangkan mencakup tiga aspek, yakni aspek usaha, SDM, dan lingkungan.  

 

1)  Pemberdayaan usaha merupakan upaya peningkatan kualitas usaha perikanan, yang mencakup beberapa aspek yakni       (1) akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal, prasarana dan pendidikan/pelatihan yang dapat mendorong efesiensi produksi, efektifitas manajemen dan modernisasi alat-alat maupun faktor produksi, termasuk peningkatan akses terhadap hasil riset., (2) dukungan pendampingan yang mampu menggugah peran serta dan kemandirian masyarakat masyarakat pesisir, (3) pengembangan asuransi perikanan, dan (4) program kemitraan (partnership) untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan baik secara sosial maupun ekonomi antara kelompok pelaku usaha besar dengan usaha perikanan skala kecil melalui penguatan kelembagaan dan permodalan dalam rangka meningkatkan posisi tawar.

2)  Pemberdayaan SDM dalam rangka peningkatan kualitas SDM baik dalam konteks pola sikap dan perilaku., keterampilan, kemempuan manajerial, maupun aspek gizi, melalui peningkatan penyuluhan dan pendidikan/pelatihan.

3)  Pemberdayaan lingkungan dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya kemiskinan sekaligus merupakan pintu bagi terwujudnya perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries), termasuk perbaikan lingkungan pemukiman.

 

2.    Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Bisnis Perikanan

 

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya sumbangan terhadap perolehan devisa dan kontribusi terhadap PDB.  Secara selektif beberapa sentra pengembangan industri akan ditumbuhkan pada daerah potensial dengan berbasis ekonomi kelautan dan perikanan lokal.  Disamping itu, diharapkan terdapat peningkatan konsumsi ikan dalam rangka menjawab misi peningkatan kecerdasan dan kesehatan bangsa.     

 

Untuk mencapai target tersebut beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

 

1)    Peningkatan Kemampuan Penangkapan Armada Perikanan Nasional.

Upaya peningkatan kemampuan armada perikanan nasional merupakan langkah untuk menjadikan nelayan sebagai tuan rumah di lautnya sendiri.  Diharapkan para nelayan tersebut dapat menjadi nelayan modern yang mampu beroperasi di perairan ZEEI. Untuk itu dilakukan pengembangan kapasitas nelayan kecil menjadi modern, yang membutuhkan dukungan yang terkait dengan akses terhadap modal, teknologi, sistem informasi, data satelit dan model hidrodinamika dalam penentuan fishing ground. 

2)    Peningkatan Pembenahan Izin Kapal Ikan yang Beroperasi di ZEEI.

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2001, telah dilakukan pembenahan dan pemberian izin kepada Kapal Ikan (KI), termasuk Kapal Ikan Asing (KIA) yang beroperasi di ZEEI sesuai dengan standar internasional.  Peluang kembali beroperasinya kapal ikan asing dilakukan melalui salah satu mekanisme yang biasa berlaku secara internasional, yaitu beli angsur, joint venture atau lisensi. Kapal ikan tersebut hanya diizinkan beroperasi di perairan ZEEI, dalam jumlah terbatas dan menggunakan alat tangkap tertentu.

3)     Pengembangan dan aplikasi sistem Monitoring, Controlling, dan Surveillance (MCS) melalui pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) dan Vessel Monitoring System (VMS).

4)     Redistribusi dan rasionalisasi upaya tangkap/fishing effort (jumlah kapal ikan, jumlah nelayan, dll) sesuai potensi lestari wilayah perikanan (fishing ground).

5)     Rehabilitasi dan pengembangan prasarana dan sarana penangkapan ikan, termasuk mengefektifkan fungsi prasarana tersebut menjadi pusat-pusat industri dan pemasaran hasil laut dan ikan.

6)     Penyempurnaan, pengembangan, dan diversifikasi usaha budidaya perikanan

Peningkatan kemampuan teknologi budidaya dilakukan untuk meningkatkan mutu produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya.  Langkah yang ditempuh antara lain:

a.   Penyediaan sarana dan prasarana produksi serta pembinaan secara intensif dan berkelanjutan.

b.   Intensifikasi melalui program INBUDKAN (Intensifikasi Pemudidayaan Ikan) dengan fokus pada komoditas ekonomis penting.

c.   Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tambak.

d.   Pengembangan dan optimalisasi perbenihan di Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Balai Benih.

e.   Pengawasan dan sertifikasi benih.

f.    Pemantapan program penyuluhan atau bimbingan teknis perikanan budidaya.

g.   Pengembangan inkubator bisnis dan teknologi adaptif di UPT Balai/Loka Budidaya.

h.   Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui program pemberdayaan untuk memperkuat posisi tawar.

7)     Pembangunan dan pengembangan pusat riset budidaya perikanan serta Balai Benih Ikan Pantai di berbagai provinsi, termasuk Laboratorium Penyakit Ikan/Udang dalam rangka mencukupi kebutuhan benih masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.

8)     Pembangunan dan pengembangan mangrove-fisheries dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha budidaya serta pengembangan sistem pembudidayaan ikan ramah lingkungan.

9)   Penyempurnaan dan pengembangan teknologi pasca panen.

Pengembangan industri bioteknologi perairan, antara lain (a) ekstraksi produk alamiah (bioactive substances) yang mencakup squalence, omega-3, polisakarida, biopigmen, bahan aktif viagra, dll, (b) bioremediasi, dan (c) rekayasa genetika.

10)     Pendayagunaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

11)      Pemanfaatan benda-benda berharga dari dasar laut perairan Indonesia.

12)       Penguatan dan pengembangan sistem ekonomi (usaha, investasi, dan pemasaran) kelautan dan perikanan terpadu dengan berbasis ekonomi kelautan dan perikanan lokal.

13)       Penguatan dan Pengembangan Kemampuan Pemasaran Produk-produk Perikanan dan Kelautan.

Beberapa hal yang akan dilakukan berkaitan dengan upaya pengembangan ekspor, adalah peningkatan mutu, promosi, dan pembangunan infrastruktur.  Peningkatan mutu dilakukan dari proses hulu hingga hilir dan harus mengikuti berbagai standar internasional, seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan IS0 14000. Sementara promosi dan pengembangan pasar dilakukan secara sistematis dengan memperkuat market intelligence untuk menguasai informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan.

Sejalan dengan hal tersebut, dilakukan upaya-upaya terobosan yang dapat menghambat ekspor hasil laut dan ikan, antara lain (a) menghapus atau menurunkan bea masuk impor, (b) penyelesaian masalah pencabutan izin ekspor kerang-kerangan ke Uni Eropa, (c) penyelesaian ancaman embargo ekspor udang dan tuna, dan (d) penanganan masalah Automatic Detention dari AS.

Di samping untuk ekspor, juga akan dilakukan kegiatan serupa untuk meningkatkan dan mengembangkan pasar dalam negeri. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa pasar ekspor sangat terpengaruh oleh peristiwa-peristiwa internasional yang tidak terduga. Peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri ini pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan peningkatkan produksi dan nilai tambah produk-produk perikanan dan kelautan.

14)       Penguatan dan pengembangan sistem perkarantinaan nasional yang diarahkan pada (a) peningkatan daya tangkal terhadap ancaman introduksi Hama Penyakit Ikan (HPI) melalui peningkatan kapasitas kelembagaan karantina ikan, (b) pelaksanaan ketentuan Sanitary Phytosanitary (SPS) dalam rangka peningkatan daya saing produksi perikanan, dan (c) pengembangan sistem informasi karantina ikan yang tangguh dan bersifat nasional/internasional.

 

3.    Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ekosistemnya

 

Sasaran program adalah meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan kawasan laut, pesisir,  pulau-pulau kecil, dan perairan tawar, sehingga dapat menunjang pembangunan perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, dan kegiatan bidang kelautan lainnya secara berkelanjutan. Program terutama diprioritaskan pada kawasan habitat ekosistem kritis yang memerlukan dukungan sektor lain, seperti Departemen Kimpraswil, Departemen Kehutanan, dan Departemen Dalam Negeri. Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan mencakup :

1)     Pembangunan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

2)     Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang, mangrove, dll).

3)     Manajemen kawasan pesisir secara terpadu.

4)     Tata ruang pembangunan kawasan pesisir dan laut

5)     Pengelolaan kawasan konservasi laut sebagai reservoir

6)      Pengelolaan kawasan perairan umum untuk perairan tawar maupun perairan laut melalui pengembangan "culture based fisheries"guna mendukung pengembangan pengkayaan stok (stock enchancement) di kawasan suaka (reservat) dan kegiatan (restocking)    

7)     Pengendalian pencemaran

 

4.    Program Peningkatan Peran Laut Sebagai Pemersatu Bangsa (Perekat Antar Nusa) dan Budaya Bahari

 

Sasaran program adalah peningkatan peran laut dan budaya bahari yakni meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia akan arti penting dan nilai strategis laut dan kawasan pesisir sebagai sumber kehidupan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatnya komitmen bangsa Indonesia untuk mendayagunakannya secara bertanggung jawab, berkelanjutan bagi kesejahteraan bangsa. Untuk itu program-program yang akan dikembangkan sebagai berikut :

 

1)     Mengintegrasikan IPTEK perikanan dan kelautan ke dalam kurikulum pendidikan formal.

2)     Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan tentang IPTEK serta manajemen perikanan dan kelautan bagi masyarakat (publik).

3)     Pemberian insentif ekonomi maupun sosial kepada generasi muda yang bekerja di bidang perikanan dan kelautan.

4)     Kampanye dan advokasi program Lautmu, Lautku, Satu”, seminar, kapal budaya, media relations, government relation, community relation, public service aids.

5)    Pendayagunaan Forum Komunikasi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan (FKPPS).

 

5.    Program Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

 

Sasaran program adalah terwujudnya ketersediaan teknologi untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, data dan informasi mengenai potensi kelautan dan perikanan untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Dengan demikian, pembangunan dan pengelolaan kelautan dan perikanan didasarkan pada IPTEK yang kuat (knowledge/science based).

 

Di samping itu, akan dilakukan kegiatan riset yang dikaitkan dengan penyediaan informasi untuk penetapan batas-batas wilayah negara, batas-batas ZEE dan landas kontinen antar negara. Dalam pengembangan kelautan, akan dilakukan kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan teknik dan metoda eksploitasi serta konservasi sumberdaya pesisir laut, serta kajian tentang teknologi erosi, sedimentasi dan abrasi.

 

Ruang lingkup program antara lain meliputi perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data dan informasi, serta pengembangan penelitian dan perekayasaan teknologi kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap, budidaya, teknologi kelautan, wilayah laut dan sumber daya non hayati, dan pengolahan produk serta sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

 

6.    Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Penguatan Kelembagaan

 

Sasaran program adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur pusat dan daerah, tersedianya sarana dan prasarana aparatur, berdayanya institusi lokal, pemerintah dan dunia usaha, terwujudnya pelayanan publik, serta direvisi dan disusunnya undang-undang bidang kelautan dan perikanan, yang menunjang optimalisasi kinerja aparatur dan kapasitas kelembagaan.

 

Program diarahkan untuk pendidikan dan pelatihan aparatur di pusat dan tenaga fungsional di daerah, pengembangan sarana dan prasarana aparatur negara, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kelembagaan.

 

7.    Program Penyerasian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan Otonomi Daerah

 

Keberhasilan program-program DKP di daerah sangat tergantung dari kondisi lapangan yang kondusif dalam menyikapi otonomi daerah masing-masing pihak dan mengaplikasikannya secara tepat, bersinergi dan harmonis. Beberapa kasus terjadi di lapangan karena kurangnya pemahaman dan sinergi dalam penerapan otonomi daerah, seperti  klaim atas pulau-pulau, dan upaya-upaya menguasai kawasan-kawasan tertentu tanpa ada kompromi dan lain-lain. Untuk itu akan secara terus menerus dilakukan upaya-upaya ke arah penerapan otonomi daerah yang tepat, juga penyerasiannya termasuk hubungan pusat dan daerah.

 

Mengingat tingkat keragaman antar daerah yang tinggi, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dilakukan secara bertahap dan terus menerus. Pada daerah tertentu akan diupayakan revitalisasi hukum adat, tradisi lokal dan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

 

8.    Program Pengembangan Kerjasama Internasional

 

Proses globalisasi secara langsung mendorong makin ditingkatkannya kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Kerjasama internasional diarahkan untuk lebih meningkatkan kerjasama teknik, investasi, dan perdagangan, serta hubungan baik sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kerjasama dilakukan antara lain dengan FAO, ADB, SEAFDEC, Bank Dunia, APEC, WTO, IMO, dan ASEAN. Disamping itu, kerjasama bilateral dengan berbagai negara juga dikembangkan.

 

Perkembangan kerjasama internasional juga meliputi upaya-upaya implementasi kesepakatan-kesepakatan perikanan dan kelautan internasional seperti : pentaatan ketentuan internasional antara lain penerapan Code of Conduct For Responsible Fisheries, pengimplementasian ketentuan-ketentuan dari UNCLOS 1982 antara lain dalam bentuk penyelesaian batas laut, dan lain lain.

Kesepakatan-kesepakatan internasional yang juga terkait seperti SPS, STCW-F dan persyaratan-persyaratan menghadapi pasar bebas juga merupakan agenda kerja yang akan dijabarkan dan ditindaklanjuti baik pada tingkat pusat maupun operasionalnya pada tingkat daerah. Khusus mengenai partisipasi Indonesia dibidang regional/internasional, pada tahun 2002/2003 direncanakan keanggotaan Indonesia di (a) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), (b) Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT), (c) Network of Aquaculture in the Asia and Pacific (NACA), dan (d) INFOFISH.

 

     

BAB VIII

PROGRAM KERJA

 

Program kerja atau sub program merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja Eselon I lingkup DKP sebagai penjabaran dari 8 (delapan) program pembangunan. Program kerja atau sub program yang terkait dengan ke-8 program pembangunan, adalah sebagai berikut:

 

1.    Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Masyarakat Pesisir Lainnya  

  1. Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya  

  2. Pengembangan usaha dan nilai tambah  

  3. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi  

2.    Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Bisnis Perikanan  

  1. Peningkatan ekspor

  2. Peningkatan konsumsi ikan  

  3. Peningkatan kapasitas pemasaran

  4. Pembangunan dan pengembangan sistem perbenihan

  5. Pembangunan dan pengembangan budidaya

  6. Pengendalian mutu produk

  7. Pengelolaan kesehatan ikan

  8. Pengembangan prasarana dan sarana  

  9. Pengembangan sistem, sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian

  10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan  

  11. Peningkatan pengawasan dan pengendalian jasa kelautan

  12. Peningkatan pengawasan dan pengendalian ekosistem laut

3.    Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ekosistemnya  

  1. Pengelolaan pembangunan pulau-pulau kecil  

  2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut  

  3. Rehabilitasi dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan serta ekosistem lingkungan perairan  

  4. Pengendalian pencemaran  

  5. Mitigasi bencana alam  

  6. Peningkatan penaatan, penataan dan penegakan hukum dalam pemanfataan sumber daya kelautan dan perikanan  

4.    Peningkatan Peran Laut Sebagai Pemersatu Bangsa (Perekat Antar Nusa) dan Budaya Bahari  

  1. Peningkatan kesadaran budaya kelautan  

  2. Peningkatan wawasan kemaritiman  

5.    Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan.  

  1. Pengembangan riset perikanan tangkap

  2. Pengembangan riset perikanan budidaya

  3. Pengembangan riset wilayah laut dan sumber daya non hayati

  4. Pengembangan riset lingkungan kelautan dan perikanan

  5. Pengembangan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan

  6. Pengembangan informasi dan hubungan masyarakat

  7. Penyempurnaan dan pengembangan statistik perikanan tangkap

  8. Penyempurnaan dan pengembangan statistik perikanan budidaya

6.    Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur, dan Penguatan Kelembagaan.  

  1. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah dan dunia usaha  

  2. Penataan dan pemantapan organisasi  

  3. Pengawasan pembangunan  

7.    Penyerasian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan Otonomi Daerah  

  1. Penyerasian anggaran pembangunan kelautan dan perikanan  

  2. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu  

  3. Penataan ruang pesisir dan laut  

8.    Pengembangan Kerjasama Internasional  

  1. Pengembangan perencanaan, pengendalian dan kerjasama luar negeri  

  2. Pengembangan pengelolaan kerjasama internasional  



BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

 

Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan merupakan suatu proses yang terus berlangsung dan bersifat dinamis. Berbagai isu baru akan muncul dan memerlukan perencanaan ulang, sedangkan beberapa strategi yang sudah ada mungkin pula masih relevan dan diterapkan secara berulang-ulang. Karena itu, pelaksanaan rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan perlu dikaji ulang, dievaluasi  dan direvisi kembali sesuai dengan kebutuhan dan laju pembangunan. Dalam kaitan itu, monitoring dan evaluasi merupakan suatu langkah yang perlu diambil untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan berada pada jalur dan arah yang tepat. Tanpa monitoring dan evaluasi sulit diketahui apakah tujuan dan sasaran sudah tercapai, dan sulit untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

 

Monitoring dan evaluasi adalah bagian dari proses pembangunan yang tidak terpisahkan dengan proses perencanaan.  Monitoring merupakan kegiatan pemantauan secara terus menerus atau berkala selama proses kegiatan pembangunan dilakukan. Monitoring terutama dititikberatkan dalam proses pengolahan input menjadi output, yang disertai dengan tindakan korektif agar kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hasil monitoring dapat dijadikan untuk melakukan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan. 

 

Sementara itu evaluasi adalah untuk mengetahui hasil dari kegiatan pembangunan, baik berupa output sampai benefit/result/impact. Sebenarnya kegiatan pemantauan/monitoring merupakan kegiatan evaluasi juga, yaitu kegiatan evaluasi pada proses. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembangunan selesai dilakukan. Evaluasi terutama dititik beratkan pada evaluasi keberhasilan program melalui pencapaian tingkat indikator outcomes dan dampak yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu tergantung sifat program. Dalam kaitan ini, indikator keberhasilan program pembangunan kelautan dan perikanan antara lain adalah tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan DKP secara efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Secara rinci proses kegiatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunban, seperti gambar 1 berikut :  

 

 

 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan monitoring untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana atau tidak.  Suatu kegiatan dikatakan berjalan dengan baik, apabila sesuai dengan yang direncanakan.  Penentuan telah terjadinya penyimpangan atau tidaknya suatu kegiatan/proyek berdasarkan kriteria: fisik dan keuangan.

 

BAB X
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2001-2004 merupakan suatu dokumen yang wajib disusun oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). RENSTRA ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA), baik bagi DKP maupun pihak terkait lainnya, termasuk daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pembangunan kelautan dan perikanan.

 

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran DKP, sehingga harapan untuk mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemberdayaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud.

 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,  

 

Ttd.  

 

 

ROKHMIN DAHURI  

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

 

 

Narmoko Prasmadji


Diambil dari: the Department of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia