lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
Tentang
PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN / ATAU JURUSAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 234/U/2000 TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang   : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 
                 Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidi-
                 kan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
                 tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasar-
                 kan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan 
                 peraturan perundang-undangan yang berlaku;

              b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
                 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
                 perlu diatur Pedoman Pelaksanaannya.

Mengingat   : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989;
              2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Th.1999
              3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
                 a. Nomor 44 Tahun 1974;
                 b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah 
                    terakhir dengan Keputusan No. 192 Tahun 1998;
                 c. Nomor 85/M Tahun 1999;
              4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
                 a. Nomor 010/O/2000
                 b. Nomor 234/U/2000
                 c. Nomor 232/U/2000

Memperhatikan: Hasil Rapat Kerja Pembantu Rektor Bidang Akademik 
               Universitas /Institut Negeri, Pembantu Sekolah Tinggi
               Negeri, Direktur Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis
               dan APTISI tanggal 5 s/d 7 Desember 2000


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama    : Pengajuan usul pembukaan program studi dan/atau jurusan 
             dilaksanakan melalui tahapan-tahapan :
            
             1. Usul pembukaan untuk dipertimbangkan pemberian ijin 
                penyelenggaraannya oleh pemrakarsa kepada Direktur
                Jenderal Pendidikan Tinggi harus didahului dengan 
                kajian kelayakan akademik dan administratif untuk 
                memenuhi kriteria berikut :
                a. Adanya prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan
                   program studi tersebut sehingga tidak menimbulkan
                   penganggur baru (didukung dengan data survei).
                b. Kepastian bahwa dengan pendirian perguruan tinggi 
                   dan pembukaan program studi baru tersebut tidak 
                   mengakibatkan beban tambahan bagi pemerintah 
                   (secara finansial) dan misi utama perguruan tinggi
                   tersebut masih tetap tertangani dengan baik.
                c. Untuk menjamin tidak terjadinya kelebihan pasok 
                   lulusan, maka program studi yang diusulkan dapat di
                   tutup dan dibuka sesuai dengan kebutuhan.  Untuk itu
                   diperlukan kemampuan melakukan relokasi sumberdaya
                   perguruan tinggi.
                d. Pembukaan program studi baru memperhatikan keadaan
                   lingkungan yaitu penyelenggaraan program studi oleh
                   perguruan tinggi lain sekitarnyan atau di wilayahnya
                   sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat
                   antar perguruan tinggi.
                e. Pembukaan Jurusan baru dapat menjanjikan peningkatan
                   pemanfaatan sumberdaya pendidikan tinggi yang ada
                   dan meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan
                   tinggi.
                f. Pembukaan Jurusan baru tidak akan menimbulkan per-
                   gesekan internal dalam perguruan tinggi sehingga 
                   menurunkan mutu kinernanya.

             2. Pemberian pertimbangan persetujuan dan/atau penolakan 
                untuk penyelenggaraan program studi dan/atau jurusan 
                oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi diberikan 
                setelah melakukan kajian terhadap aspek pemenuhan 
                persyaratan minimal akademik dan kelembagaan selambat-
                lambatnya 1 (satu) bulan setelah kajian tersebut di
                terima oleh Ditjen Dikti.

             3. Setelah pertimbangan persetujuan diberikan oleh Direktur
                Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan usul
                persetujuan pembukaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

Kedua      : Pengajuan usul persetujuan pembukaan diberikan oleh 
             Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, maka tahapan pengajuan
             usul persetujuan pembukaan selanjutnya adalah sebagai 
             berikut : 

             a. Studi Kelayakan, dengan format sebagai berikut :
                
                1. Pendahuluan.
                   Untuk program studi baru merupakan rangkuman dari 
                   butir 1 a s/d d diktum "Pertama", sedangkan untuk 
                   jurusan baru merupakan rangkuman butir 1 e dan f 
                   diktum "Pertama",meliputi aspek-aspek berikut :

                   1) Kualifikasi  yang dibutuhkan;
                   2) Gambaran jumlah kebutuhan;
                   3) Sumber masukan program;
                   4) Keberlanjutan program.

                2. Kurikulum program studi yang diusulkan.
                   Berisikan gambaran mengenai bentuk program studi yang
                   ditawarkan, meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

                   1) Kualifikasi kompetensi keluaran yang diharapkan;
                   2) Kurikulum;
                   3) Rujukan program yang digunakan.

                3. Sumberdaya.
                   Berisikan gambaran mengenai kondisi sumberdaya yang 
                   disediakan untuk melaksanakan program studi dan/atau
                   jurusan yang diusulkan, meliputi aspek-aspek berikut :

                   1) Dosen;
                   2) Sarana & Prasarana;
                   3) Tenaga Administrasi & Penunjang Akademik.

                4. Pendanaan.
                   Berisikan gambaran mengenai kebutuhan dana awal, dana 
                   operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana 
                   lainnya, disertai dengan gambaran mengenai sumber -
                   sumber yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
                   dalam bentuk :

                   1) Kebutuhan dana investasi;
                   2) Kebutuhan dana-dana orperasional dan pemeliharaan;
                   3) Penerimaan internal;
                   4) Penerimaan eksternal.

                5. Manajemen Akademis.
                   Berisi gambaran mengenai bagaimana program studi dan 
                   atau jurusan tersebut akan dikelola, bagaimana rencana
                   pengembangan program studi baik untuk jangka pendek
                   (1-3 tahun ke depan), jangka menengah (5-10 tahun ke 
                   depan) maupun jangka panjang (15-25 tahun ke depan),
                   bagaimana sumberdaya yang ada akan dikelola dan di-
                   kembangkan tanpa mengganggu program studi lain serta
                   bagaimana mutu akademik program studi tersebut akan di
                   bina. Dukungan kerjasama yang ada akan sangat memban-
                   tu pengembangan program studi dan/atau jurusan tersebut
                   Bagian ini harus berisikan paling tidak hal-hal sebagai
                   berikut :

                   1) Rencana pengembangan program studi;
                   2) Manajemen sumberdaya;
                   3) Manajemen mutu akademis;
                   4) Dukungan kerjasama.

                6. Kesimpulan.
                   Memberikan gambaran umum bagaimana program studi dan/
                   atau jurusan yang diusulkan akan memenuhi kebutuhan 
                   yang ada, gambaran mengenai kelemahan-kelemahan dan 
                   kekuatan dari program-program studi serta tantangan 
                   umum yang akan dihadapi di masa depan, serta bagaimana
                   program studi dan /atau jurusan akan memposisikan diri
                   untuk menghadapi tantangan tersebut.

                7. Lampiran:
                   Dokumen studi kelayakan ini dilampiri pula dengan :

                   1) Daftar kurikulum dan silabus;
                   2) Daftar dosen beserta mata kuliah yang dibina dan 
                      fotocopy ijazah S1 dan yang lebih tinggi serta ijin
                      perbantuan bagi dosen dari PT lain atau instansi 
                      lain;
                   3) Daftar riwayat hidup dosen;
                   4) Surat kesediaan mengajar/membina program studi;
                   5) Daftar tenaga Administrasi & Penunjang Akademik;
                   6) Daftar Sarana & Prasarana:
                      6.1. Ruang Kuliah;
                      6.2. Ruang Dosen;
                      6.3. Ruang Seminar;
                      6.4. Laboratorium;
                      6.5. Perpustakaan;
                      6.6. Fasilitas Komputasi;
                      6.7. Fasilitas teknologi informasi.
                      Fasilitas laboratorium, perpustakaan, komputasi, 
                      teknologi informasi yang disebutkan, memenuhi per-
                      syaratan minimal untuk melakukan kegiatan pendidikan,
                      penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai 
                      dengan jenjang dan jalur pendidikan.
                      6.7. Perlengkapan pendukung perkuliahan;
                      6.8. Daftar peralatan laboratorium;
                      6.9. Daftar buku-buku/dokumen yang mendukung, dll.
                   7) Daftar fasilitas fisik pendukung : 
                      7.1. Ruang administrasi;
                      7.2. Ruang rapat/pertemuan;
                      7.3. Ruang fasilitas umum pendukung lainnya;
                      7.4. Peralatan pendukung administrasi;
                      7.5. Kendaraan; dll.
                   8) Dokumen-dokumen pendukung lainnya, seperti perjanjian
                      kerjasam/MOU, rekomendasi dan lain-lain.
                b. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
                c. Statuta;
                   Dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan 
                   Nasional No. 234/U/2000.

                   Masing-masing dokumen tersebut disampaikan 2 (dua) 
                   rangkap.

Ketiga        : Usul pembukaan program studi dan/atau jurusan akan dikaji
                secara seksama atas dasar data dan informasi yang tercantum
                dalam berkas usul yang validitasnya/kebenarannya dicocokan
                dengan rekaman data dan informasi yang terdapat di Kopertis
                dan/atau data yang ada di Ditjen Pendidikan Tinggi.  Hasil
                penilaian usul pendirian baik yang disetujui maupun yang di
                tolak akan disampaikan kepada pemrakarsa selambat-lambatnya
                6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya dokumen
                lengkap di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Keempat       : Prosedur permohonan usul pembukaan program studi dan/atau 
                jurusan oleh pemrakarsa ditujukan kepada Direktur Jenderal
                Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional melalui
                Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan.

Kelima        : Selama proses pembukaan masih berjalan, program tidak di-
                perkenankan menerima mahasiswa.

Keenam        : Ijin penyelenggaraan program studi baru dapat diberikan 
                setelah pemrakarsa membuat "Surat Pernyataan" kesanggupan
                untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan bilamana
                setelah dievaluasi sesuai "Diktum Ketujuh" ternyata program
                studi tersebut dianggap tidak layak untuk dilanjutkan 
                operasinya.

Ketujuh       : Ijin penyelenggaraan yang diberikan akan dievaluasi setelah
                2 (dua) tahun untuk mengetahui kelayakan penyelenggaraaanya
                dengan kemungkinan :
              
                a. Program Studi layak untuk diteruskan penyelenggaraaannya
                b. Penyelenggaraan Program Studi harus dihentikan dengan
                   segala konsekwensinya ditanggung oleh pemrakarsa.

Kedelapan     : 1. Ketentuan ini berlaku bagi tambahan pendirian program 
                   studi dan/atau jurusan;
                2. Pendirian program studi dan/atau jurusan dapat dilakukan
                   bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi, dengan 
                   ketentuan disamping memenuhi semua persyaratan yang 
                   telah ditetapkan dalam Keputusan ini juga memenuhi semua
                   persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
                   Pendidikan Nasional No. 234/U/2000.

Kesembilan    : Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ketentuan yang 
                bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
                lagi.

Kesepuluh     : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





                                       Ditetapkan di Jakarta
                                       Pada tanggal 30 April 2001

                                       Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



                                       ttd



                                       Satryo Soemantri Brodjonegoro
                                       NIP. 130 889 802
 
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.  Menteri Pendidikan Nasional
2.  Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
3.  Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
4.  Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional
5.  Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
6.  Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas
7.  Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti
8.  Semua Koordinator Kopertis
9.  Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi 
    Negeri dalam lingkungan Depdiknas
10. Badan Kepegawaian Negara





Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
KaBag. Tatalaksana dan Kepegawaian



ttd

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP. 130 818 954