>> Perpustakaan Elektronik >> Badan Pertanahan Nasional
Daftar Peraturan/Keputusan/Instruksi BPN - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum
 
Nomor Tahun Pejabat/Instansi Judul Catatan

3

2011

Peraturan KaBPN

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan
| Daftar Lampiran | Lampiran DI.500 | Lampiran DI.510 | Lampiran DI.520 | Lampiran DI.530 |


18

2009

Peraturan KaBPN

Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

8 2009 Peraturan KaBPN Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Di Lingkungan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia
| Lampiran 1 | Lampiran 2 | Lampiran 3 | Lampiran 4 | Lampiran 5 |

12

2008

Peraturan KaBPN

Perubahan atas peraturan kepala badan pertanahan nasional Republik indonesia nomor 3 tahun 2008 tentang petunjuk teknis Program pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kegiatan Sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan

6 2008 Peraturan KaBPN Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu
>> Lampiran Peraturan Kepala BPN No 6 Tahun 2008
>> Surat Pengantar Peraturan KBPN No 6 Tahun 2008

7

2007

Peraturan KaBPN

Panitia Pemeriksa Tanah

3 2007 Peraturan KaBPN Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

4

2006

Peraturan KaBPN

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

2 2006 Peraturan KaBPN Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI
1 2006 Peraturan KaBPN Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

19

2006

Keputusan KaBPN

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatera Utara

15 2006 Keputusan KaBPN Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat
14 2006 Keputusan KaBPN Pembentukan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau

2

2003

Keputusan KaBPN

Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

640-1884 2003 Surat Edaran Blanko Akta PPAT
600-900 2003 Surat Edaran Pengenaan Tarif Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan, Pendaftaran Tanah, Pemeliharaan Data Pertanahan dan Informasi Pertanahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002
1 2003 Keputusan KaBPN Teknis Pelaksanaan Ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada BPN

9

1999

Peraturan Meneg Agraria / KBPN

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

>> Surat pengantar penyampaian Permeneg Agraria/KBPN No 9 Tahun 1999
5 1999 Peraturan Meneg Agraria / KBPN Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat hukum Adat
3 1999 Peraturan Meneg Agraria / KBPN Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara >> Surat pengantar penyampaian Permeneg Agraria/KBPN No 3 Tahun 1999
2 1999 Peraturan Meneg Agraria / KBPN Izin Lokasi
1 1999 Peraturan Meneg Agraria / KBPN Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
4 1999 Keputusan Meneg Agraria / KBPN Penetapan Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kabupaten/Kotamadya
5 1999 Instruksi Meneg Agraria / KBPN Inventarisasi Tanah-tanah Hak Guna Usaha Yang Dijarah Masyarakat dan Pembinaannya

6

1998


Perubahan Permeneg Agraria / KBPN No 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara

5 1998 Perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Dibebani Hak Tanggungan Menjadi Hak Milik
4 1998 Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara Dirubah oleh Permeneg Agraria / KBPN No 6 Tahun 1998
2 1998 Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah
1 1998 Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997
4 1998 Instruksi Meneg Agraria / KBPN Percepatan Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal
2 1996 Peraturan Meneg Agraria / KBPN Pengukuran dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
410-1293 1996 SE Meneg Agraria / KBPN Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi
1 1994 Peraturan Meneg Agraria / KBPN Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
2 1985 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kedperluan Proyek Pembangunan di Wilayah Kecamatan
3 1984 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
2 1984 Peraturan Menteri Dalam Negeri Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan Sederhana/Perumahan Murah Yang Diselenggarakan Dengan Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari Bank Tabungan Negara
3 1979 Peraturan Menteri Dalam Negeri Ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat
6 1977 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik
1 1977 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya
15 1975 Peraturan Menteri Dalam Negeri Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
15 1974 Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Tindak Lanjut Pelaksanaan Landreform
5 1974 Peraturan Menteri Dalam Negeri Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
5 1973 Peraturan Menteri Dalam Negeri Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah
6 1972 Peraturan Menteri Dalam Negeri Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
8 1971 Peraturan Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria di Propinsi Irian Barat
1 1966 Peraturan Menteri Agraria Pendaftaran Hak Pakai dan Hak Pengelolaan
9 1965 Peraturan Menteri Agraria Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebidjaksanaan Selandjutnja
7 1965 Peraturan Menteri Agraria Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom Konversi Undang-Undang Pokok Agraria jang Tersebut dalam ajat 3 jo ajat 5 Pasal I Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria jang dibebani engan Hak Opstal atau Erfpacht Untuk Perumahan
14 1961 Peraturan Menteri Agraria Permintaan Dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah
9 1961 Instruksi Bersama Mendagri & Otda dengan Menteri Agraria Pelaksanaan UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
 
>> Perpustakaan Elektronik >> Badan Pertanahan Nasional  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.