Surat Edaran Mahkamah Agung - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum  

Surat Edaran MA
NoTahun Tentang
102010 Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
|
Lampiran A | Lampiran B |
82010 Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No: 08 Tahun 2008
72010 Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)
62010 Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan
52010 Tertib Penggunaan Anggaran
42010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
32010 Penerimaan Tamu
22010 Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
12010 Permintaan Bantuan Eksekusi
142009 Pembinaan Personil Hakim
132009 Promosi dan Mutasi Pegawai
92009 Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD
82009 Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ngara Yang Salah Satu Pihak Dalam Sengketanya Adalah P4P
| Lampiran 1 | Lampiran 2 |
72009 Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi
62009 Penegasan Kembali Pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No.21 Tahun 1983, SEMA No.1 Tahun 1987 dan SEMA No.2 Tahun 1998
52009 Pengiriman Laporan Kasasi/Berkas Perkara Kasasi Pidana
42009 Penyerahan/Pengiriman Petikan dan Salinan Putusan
32009 Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai kekuatan Hukum Tetap, Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Tahun 2009
22009 Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran
12009 Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
122008 Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
112008 Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik
102008 Larangan Memberikan Cindera Mata/Hadiah
92008 Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya Perkara Pada Pengadilan
8A2008 Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada
82008 Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah (tidak berlaku lagi, vide SEMA No 8 Tahun 2010)
07A2008 Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
72008 Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank-bank di Bank Indonesia
Sema No.5 Thn 2008 Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Sema No.4 Thn 2008 Pemungutan Biaya Perkara
Sema No.3 Thn 2008 Usul Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera
Sema No.2 Thn 2008 Penegasan Kembali Pelaksanaan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2003 tentang Mutasi Hakim
12008 Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
22007 Tidak Berlaku Lagi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
12007 Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat
Sema No.1 Thn 2006 Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sema No.10 Thn 2005 Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara
Sema No.9 Thn 2005 Petunjuk Teknis Perma No.2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
Sema No.8 Thn 2005 Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)
Sema No.7 Thn 2005 Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Sema No.6 Thn 2005 Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A UU No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
Sema No.5 Thn 2005 Syarat Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sema No.4 Thn 2005 Penegasan Tidak Berlakunya PP No 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sema No.3 Thn 2005 Pengangkatan Anak
Sema No.2 Thn 2005 Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
Sema No.1 Thn 2005 Pengangkatan Hakim Anak
Sema No.3 Thn 2004 Kebersihan Lingkungan Perkantoran
Sema No.2 Thn 2004 Salinan Putusan Untuk Pembahasan Ilmiah dan Penelitian
Sema No.1 Thn 2000 Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya
Sema No 18 Thn 1983 Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam hal ancaman dendanya lebih dari Rp7.500.
Sema No 16 Thn 1983 Istilah "segera masuk" jangan dipergunakan lagi dalam putusan
81980 Pasal 284 (1) 1 a KUHP
31963 Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-undang

 

 
>> Perpustakaan Elektronik >> Surat Edaran Mahkamah Agung  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.