Peraturan Mahkamah Agung - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum  
>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Mahkamah Agung

 
NoTahun Tentang
12010 Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
22009 Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
22008 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
12008 Prosedur Mediasi di Pengadilan
12007 Pengadilan Perikanan
12006 Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
102005 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi Dan KPUD Kabupaten/Kota
32005 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU
22005 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KUPD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota
12004 Hak Uji Materiil
22003 Prosedur Mediasi Di Pengadilan
12003 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (Digantikan oleh Perma No 3 Tahun 2005)
>>: Perma No 2 Tahun 2002 - Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung
>>: Perma No 1 Tahun 2002 - Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
>>: Perma No 1 Tahun 2001 - Permohonan Kasasi Perkara Perdata Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Formal
>>: Perma No.2 Thn 2000 - Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc
>>: Perma No.1 Thn 2000 - Lembaga Paksa Badan
>>: Perma No.2 Thn 1999 - Pengawasan Partai Politik oleh Mahkamah Agung
>>: Perma No.1 Thn 1990 - Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing
>>: Perma No.2 Thn 1982 - Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977
>>: Perma No.1 Thn 1982 - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 Yang Disempurnakan
>>: Perma No.1 Thn 1980 - Peninjauan Kembali Perkara Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap

 

 
>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Mahkamah Agung  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.