Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya - Perpustakaan Elektronik  Fakultas Hukum  
MAHKAMAH AGUNG

Putusan
| Pidana Umum | Pidana Khusus | Pidana Militer |
| Perdata Umum | Perdata Khusus |

Kompetensi Absolut

No. Kaidah Hukum/Keterangan
414K/PDT/2010 MA menolak permohonan kasasi karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum, di mana judex factie peradilan umum telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan dasar bahwa gugatan terhadap akta jual beli dan sertifikat hak milik merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara
620K/PDT/1999 Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri
Hukum Waris
> Putusan MA No.Reg.: 30 K/Pdt/1995 - bagian masing-masing ahli waris laki-laki dan perempuan ditentukan sama disesuikan dengan tingkat keahliwarisan masing-masing.
> Putusan MA No: 3574K/Pdt/2000 : "- Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang si pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2)); - Terhadap harta bawaan dari isteri tidak dapat disita sebagai jaminan atas hutang almarhum suaminya sebab bukan merupakan harta peninggalan almarhum suami."
Hukum Perjanjian
> Putusan MA No.Reg.: 1076 K/Pdt/1996 : "Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga sebesar 2,5% setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah yaitu sebesar 18% setahun;"
> Putusan MA No.Reg.: 2691 PK/Pdt/1996 - “Perjanjian lisan, baru merupakan perjanjian permulaan yang akan ditindak lanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidak mempunyai akibat hukum.” “Tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau isteri harus mendapat persetujuan suami isteri” “Perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui isteri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum”.
Hak Uji Materiil
>> Putusan No. 18 P/HUM/2009 - Drs. H. Dedy Djamaluddin Malik,M.Si vs Komisi Pemilihan Umum, Hak Uji Materiil terhadap Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009
>> Putusan No. 16 P/HUM/2009 - Drs. Rusdi vs Komisi Pemilihan Umum, Hak Uji Materiil terhadap Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009
>> Putusan No. 15 P/HUM/2009 - Zaenal Ma'arif dkk vs Komisi Pemilihan Umum, Hak Uji Materiil terhadap Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009



Peraturan MA Surat Edaran MA Fatwa MA
  WKMA/Yud/20/VIII/2006 Kepada Menteri Keuangan RI

Peradilan Umum

UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan perubahannya dalam UU No 8 Tahun 2004

> Putusan MA No.Reg.: 992 K/Pdt/2006 -
> Putusan MA No 620K/Pdt/1999 : "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri"

Pengadilan Niaga
UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
Putusan MA No 019 PK/N/2000 [Putusan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengdilan Niaga]
Putusan MA No 11 PK/N/2001 [Putusan Peninjauan Kembali Atas Putusan Pengdilan Niaga]
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pailit/2001/PN.Niaga/Jkt.Pst
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 07/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst
Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst : Kepailitan - Hutang Piutang, PT Dian Semangat Insani (Pemohon) vs PT Tae Hwa Indonesia (Termohon)

Peradilan Agama

> UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dalam UU No 3 Tahun 2006
> Kompilasi Hukum Islam

Peradilan Militer

UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

> Putusan MA No 51K/Mil/2002 : "Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan memenuhi unsure sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke -1 KUHP, MAKA TERHADAP Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan yaitu Dipecat dari Anggota Militer, sehingga putusan Mahkamah Militer Tinggi harus dibatalkan;"

Peradilan Tata Usaha Negara

UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahannya dalam UU No 9 Tahun 2004

> Putusan MA No: 91K/TUN/2000 : "... berdasarkan Pasal 37 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, gugatan hanya dapat diajukan kepada BPSP. 0leh karena itu Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya"
> Putusan MA No 283K/TUN/1998 : "Bahwa PP No. 30 Tahun 1990 Pasal 116 menentukan bahwa yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan. Dengan demikian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara dosen dengan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tinggi karena sengketa tersebut bukan merupakan hubungan industrial tetapi merupakan hubungan di bidang pendidikan;"

 

 
>> Perpustakaan Elektronik >> Mahkamah Agung  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.