PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK   FAKULTAS HUKUM UNSRAT, MANADO
Peraturan dan putusan diambil dari berbagai sumber untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat
 
UUD/Ketetapan MPR

UUD 1945 setelah Perubahan I, II, III dan IV
Perubahan Pertama s.d. Keempat UUD 1945
UUD 1945 sebelum perubahan

No.IX/MPR/2001 Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA
Himpunan Ketetapan MPR Tahun 2000
Himpunan Ketetapan MPR Tahun 1999
No.XVII/MPR/1998 Hak Asasi Manusia

Undang-undang dan Perppu

Undang-undang 1998 - sekarang
Undang-undang 1967 - 1997
Undang-undang 1945 - 1966
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/UU Darurat
Peraturan peninggalan Hindia Belanda

Beberapa jalan pintas:
UU No 17 Thn 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
UU No 23 Thn 2006 Administrasi Kependudukan
UU No 15 Thn 2006 Badan Pemeriksa Keuangan
UU No 13 Thn 2006 Perlindungan Saksi dan Korban
UU No.12 Thn 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No.10 Thn 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Tahun 1981 - sekarang   

Peraturan Pemerintah Tahun 1945 - 1980   

Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden

Perpres No.8 Thn 2006 Perubahan Keempat Atas Keppres No.80 Thn 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perpres No.36 Thn 2005 Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum, sebagaimana dirubah dengan Perpres No 65 Tahun 2006
Inpres No.3 Thn 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
Keppres No.33 Thn 2002 Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
Keppres No.159 Thn 2000 Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

  Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden lainnya

Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri dan Instansi Lain

Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri (keseluruhan)
atau beberapa jalan pintas:
>> Menteri Dalam Negeri
>> Menteri Hukum dan HAM
>> Menteri Kesehatan
>> Menteri Keuangan
>> Menteri Pendidikan dan kebudayaan
>> Menteri Perhubungan
>> Menteri Negara Lingkungan Hidup

Instansi-instansi lainnya (keseluruhan);
atau beberapa jalan pintas:
>> Bank Indonesia;
>> Badan Pertanahan Nasional,
>> Dewan Syari'ah Nasional,
>> Komisi Pemilihan Umum,
>> Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
>> Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan.

Peraturan Daerah

Perda Kota Bandung No 04 Tahun 2005 Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Perda Kota Pontianak No 1 Tahun 2005 Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Perda Prop Sulut No 9 Tahun 2004 Pengelolaan Barang Daerah
Perda Prop Sulut No 38 Thn 2003 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Prop. Sulut
Perda Prop Sulut No 2 Thn 2003 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Utara
Perda Kab. Minahasa No 2 Thn 2002 Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Minahasa

Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur lainnya

Pengelompokan Peraturan

Peraturan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Pertanahan
Peraturan Ketenagakerjaan
Peraturan Perpajakan
Peraturan Lingkungan Hidup
Peraturan Kepariwisataan
Kode Etik

MAHKAMAH AGUNG

Putusan
| Pidana Umum | Pidana Khusus | Pidana Militer |
| Perdata Umum | Perdata Khusus |

Peraturan MA      Surat Edaran MA   

Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA No KMA/104A/SK/XII/2006 - Pedoman Perilaku Hakim

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya  

MAHKAMAH KONSTITUSI

Putusan MK No: 5/PUU-V/2007 - "Menyatakan pasal-pasal UU No.32/2004 ... Pasal 59 Ayat (3): ”Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi lainnya
Peraturan Mahkamah Konstitusi

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara; Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI; Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara; Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli Dari Luar BPK; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyegelan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan; Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa


KOMISI YUDISIAL

Peraturan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2005 - Tata Cara Pengawasan Hakim


Hukum Internasional

Charter of the United Nations
Universal Declaration of Human Rights
Statute of the International Court of Justice
Rome Statute of the International Criminal Court
UN Law of the Sea Convention 1982 (Terjemahan)
Rio Declaration on Environment and Development, 1992
Conventions on Terrorism
Convention on Transnational Organized Crime
Convention on Cybercrime

WTO legal texts
United Nations Convention on the Liability of Operators of Transport Terminals in International Trade 1994
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980
Uncitral Model Law on Electronic Commerce

Hukum Internasional lainnya

Negara Lain

Constitution of the United States

Constitution of the Russian Federation
The Criminal Code of the Russian Federation
The Code of Administrative Offences of the Russian Federation
The Civil Code of the Russian Federation

Constitution of the Republic of the Philippines, 1987
Judicial Officers Act 1986 No.100 of New South Wales, Australia

Negara lain

Tautan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Legislasi Online MARI
- Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia
- Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Departemen Pendidikan Nasional
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

 
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.