PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

>> UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
1 PP No 19 Tahun 1999 - Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
Baku Mutu Air Laut (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004)
| Lampiran I  |  Lampiran II  |  Lampiran III  |
2 PP No 41 Tahun 1999 - Pengendalian Pencemaran Udara
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.35 Tahun 1993 - Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 1995 - Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.45 Tahun 1997 - Indeks Standar Pencemar Udara
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2007 - Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap
| lampiran |
3 PP No 4 Tahun 2001 - Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
4 PP No 82 Tahun 2001 - Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.23 Tahun 2008 - Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 1995 - Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Lampiran
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.52 Tahun 1995 - Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.58 Tahun 1995 - Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 Tahun 1998 - Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.111 Tahun 2003 - Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.112 Tahun 2003 - Baku Mutu Air Limbah Domestik
>> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.113 Tahun 2003 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.122 Tahun 2004 - Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.202 Tahun 2004 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Bijih Emas dan atau Tembaga
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.1 Tahun 2007 - Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.4 Tahun 2007 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2007 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayuran
| lampiran I | Lampiran II | Lampiran III |
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.6 Tahun 2007 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan
| lampiran I | Lampiran II | Lampiran III |
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.8 Tahun 2007 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Petrokimia Hulu
| lampiran |
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.9 Tahun 2007 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon
| lampiran |
>> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2007 - Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Purified Terephthalic Acid dasn Poly Ethylene Terephthalate
| lampiran I | Lampiran II | Lampiran III |

B. BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1 PP No 18 Tahun 1999 - Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun >> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.3 Tahun 2007 - Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Pelabuhan
| lampiran I | Lampiran II | Lampiran III |
2 PP No 85 Tahun 1999 - Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3 PP No 74 Tahun 2001 - Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
| Penjelasan | Lampiran I | Lampiran II |
C. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
1 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(PP No 27 Tahun 1999)
Keputusan MenegLH No 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No 17 Tahun 2003 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah Yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Keputusan MenegLH No 14 Tahun 1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu
D. PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
1 PP No 54 Tahun 2000 - Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Keputusan MenegLH No 77/2003 Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (LPJP2SLH) Pada Kementerian Lingkungan Hidup
Keputusan MenegLH No 78/2003 - Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Pada Kementerian Lingkungan Hidup