Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Surat Edaran No.11/31/DPNP perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
Berlaku : 30 November 2009
Ringkasan :

  1. Surat Edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Juli 2009.
  2. Hal-hal yang diatur lebih lanjut dalam SE ini mencakup:
    1. Manajemen;
    2. Kebijakan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence);
    3. Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach);
    4. Prosedur penerimaan, identifikasi, dan verifikasi (Customer Due Dilligence);
    5. Area berisiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP);
    6. Prosedur pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
    7. Prosedur Cross Border Correspondent Banking;
    8. Prosedur transfer dana;
    9. Sistem pengendalian intern;
    10. Sistem Manajemen Informasi;
    11. Sumber Daya Manusia dan pelatihan karyawan;
    12. Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) pada Kantor Bank dan Anak Perusahaan di Luar Negeri; dan
    13. Penatausahaan Dokumen dan Pelaporan.
  3. Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) atau menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat Bank yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Program APU dan PPT. Setiap Kantor Cabang Bank wajib memiliki pegawai yang menjalankan sebagian fungsi UKK atau yang melaksanakan Proggram APU dan PPT.
  4. Untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan penerapan CDD yang efektif, Bank perlu melakukan pendekatan berdasarkan risiko. Dalam melakukan penerimaan Nasabah, Bank wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penilaian risiko secara memadai perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dalam jangka waktu tertentu, dengan cara mempertimbangkan informasi serta profil Nasabah, serta kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan Bank.
  5. Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:
    1. Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.
    2. Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.
  6. Dalam melakukan kegiatan transfer dana, Bank Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim. Untuk kegiatan transfer dana di dalam wilayah Indonesia, Bank Penerima wajib memastikan kelangkapan informasi Nasabah Pengirim dan WIC Pengirim.
  7. Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank. Bank wajib melakukan penyesuaian parameter secara berkala terhadap parameter yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.
  8. Bank wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan Know Your Employee (KYE). Metode screening paling kurang memastikan profil calon pegawai tidak memiliki catatan kejahatan.
  9. Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan penerapan Program APU dan PPT. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.