>> Perpustakaan Elektronik >> Instansi Lainnya
Daftar Peraturan/Keputusan Instansi Lain - Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Unsrat
 
Nomor Tahun Pejabat/Instansi Judul Catatan

13/25/PBI

2011

Bank Indonesia

Prinsip Kehati-hatian Bagian bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Tanya Jawab PBI No.13/25/PBI/2011
Ringkasan PBI No.13/25/PBI/2011
12/20/PBI 2010 Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Tanya Jawab PBI No.12/20/PBI/2010
Ringkasan PBI No.12/20/PBI/2010
11/28/PBI 2009 Penerapan Progran Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Tanya Jawab PBI No.11/28/PBI/2009
Ringkasan PBI No.11/28/PBI/2009
Surat Edaran No. 11/31/DPNP Perihal: Pedoman Standar Penerapan Progran Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Lampiran: Cover | Daftar Isi | Pedoman | Lampiran 1 dan 2 | Lampiran 3 |
FAQ SE No.11/31/DPNP
Ringkasan SE No.11/31/DPNP
11/25/PBI 2009 Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Tanya Jawab PBI No.11/25/PBI/2009
Ringkasan PBI No.11/25/PBI/2009
11/15/PBI 2009 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Tanya Jawab PBI No.11/15/PBI/2009
Ringkasan PBI No.11/10/PBI/2009
Peraturan Bank Indonesia lainnya ...

21

2011

Badan Kepegawaian Negara

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

22 2007 Badan Kepegawaian Negara Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
K.26-20/V.24-25/99 2001 Surat KaBKN Tata Cara Pengangkatan Pegawai Ngeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas
K.26-17/V.19-14/99 2001 Surat KaBKN PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik
48 1990 SE KaBKN Petunjuk Pelaksanaan PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

3

201

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekrontruksi Pascabencana Gempabumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat 2011-2013

2 2011 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekronstruksi Pascabencana Banjir Bandang Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tahun 2010-2011
1 2011 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen - Waropen ,Provinsi Papua tahun 2010-2011
17 2010 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
18 2009 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pedoman Standarisasi Logistik PB
6 2008 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai

3

2007

Badan Pertanahan Nasional

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang .Pengadaan Tanah. Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan/Keputusan/Instruksi BPN lainnya ...

73

2008

Dewan Syari'ah Nasional

Musyarakah Mutanaqisah

35 2002 Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah
34 2002 Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah
3 2000 Deposito
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional lainnya ...

102

2000

Jaksa Agung

Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


 

2005

Ketua KPK
Jaksa Agung

Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


8

2009

Kapolri

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

24 2007 Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
18 2006 Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan

47

2008

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha Dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan

13 2008 Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan
1 2008 Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
3/9 2004 Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
3/1 2004 Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan
2 2003 Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

17

2009

Komisi Pemilihan Umum

Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

16 2009 Komisi Pemilihan Umum Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14 2009 Komisi Pemilihan Umum Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
13 2009 Komisi Pemilihan Umum Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009.
10 2009 Komisi Pemilihan Umum Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
Peraturan/SE KPU lainnya ...



Komisi Pengawas Persaingan Usaha






239

2003

Lembaga Administrasi Negara

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



 
  >> Perpustakaan Elektronik >> Instansi Lain  
 © Fakultas Hukum Unsrat 2006.