>>
Perpustakaan Elektronik
>>
Instansi Lainnya
Daftar Peraturan/Keputusan Instansi Lain - Perpustakaan Elektronik Fakultas Hukum Unsrat
Nomor
Tahun
Pejabat/Instansi
Judul
Catatan
13/25/PBI
2011
Bank Indonesia
Prinsip Kehati-hatian Bagian bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
Tanya Jawab
PBI No.13/25/PBI/2011
Ringkasan
PBI No.13/25/PBI/2011
12/20/PBI
2010
Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Tanya Jawab
PBI No.12/20/PBI/2010
Ringkasan
PBI No.12/20/PBI/2010
11/28/PBI
2009
Penerapan Progran Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Tanya Jawab
PBI No.11/28/PBI/2009
Ringkasan
PBI No.11/28/PBI/2009
Surat Edaran No.
11/31/DPNP
Perihal: Pedoman Standar Penerapan Progran Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum
Lampiran:
Cover
|
Daftar Isi
|
Pedoman
|
Lampiran 1 dan 2
|
Lampiran 3
|
FAQ
SE No.11/31/DPNP
Ringkasan
SE No.11/31/DPNP
11/25/PBI
2009
Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
Tanya Jawab
PBI No.11/25/PBI/2009
Ringkasan
PBI No.11/25/PBI/2009
11/15/PBI
2009
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
Tanya Jawab
PBI No.11/15/PBI/2009
Ringkasan
PBI No.11/10/PBI/2009
Peraturan Bank Indonesia
lainnya ...
21
2011
Badan Kepegawaian Negara
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
22
2007
Badan Kepegawaian Negara
Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
K.26-20/V.24-25/99
2001
Surat KaBKN
Tata Cara Pengangkatan Pegawai Ngeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas
K.26-17/V.19-14/99
2001
Surat KaBKN
PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik
48
1990
SE KaBKN
Petunjuk Pelaksanaan PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
3
201
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekrontruksi Pascabencana Gempabumi serta Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat 2011-2013
2
2011
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekronstruksi Pascabencana Banjir Bandang Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat tahun 2010-2011
1
2011
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen - Waropen ,Provinsi Papua tahun 2010-2011
17
2010
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
18
2009
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pedoman Standarisasi Logistik PB
6
2008
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai
3
2007
Badan Pertanahan Nasional
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang .Pengadaan Tanah. Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan/Keputusan/Instruksi BPN
lainnya ...
73
2008
Dewan Syari'ah Nasional
Musyarakah Mutanaqisah
35
2002
Letter of Credit (L/C) Ekspor Syari'ah
34
2002
Letter of Credit (L/C) Impor Syari'ah
3
2000
Deposito
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
lainnya ...
102
2000
Jaksa Agung
Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2005
Ketua KPK
Jaksa Agung
Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
8
2009
Kapolri
Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
24
2007
Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
18
2006
Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan
47
2008
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha Dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan
13
2008
Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan
1
2008
Pedoman Good Governance Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
3/9
2004
Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
3/1
2004
Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan
2
2003
Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan
17
2009
Komisi Pemilihan Umum
Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
16
2009
Komisi Pemilihan Umum
Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14
2009
Komisi Pemilihan Umum
Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
13
2009
Komisi Pemilihan Umum
Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009.
10
2009
Komisi Pemilihan Umum
Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009
Peraturan/SE KPU
lainnya ...
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
239
2003
Lembaga Administrasi Negara
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
>>
Perpustakaan Elektronik
>>
Instansi Lain
© Fakultas Hukum Unsrat 2006.